Dirjen HaKI:Blogger Ayo Lindungi Karyamu!

Teknologi internet yang berkembang menimbulkan gaya hidup baru termasuk dalam pengembangan konten. Namun sayang, banyak pengembang konten termasuk blog yang belum tahu bahwa karyanya dilindungi undang-undang bila dikomersilkan.

Menurut Andi Noorsaman Sommeng, Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM, keuntungan dari mengembangkan konten di internet memang bisa berpromosi secara gratis. Meski begitu, pencipta bisa saja menuntut pihak yang mengkomersilkan orang konten buatannya. Baca lebih lanjut

Digencet Pemerintah, Oposisi Malaysia Kampanye via Internet

Malaysia akan hajatan pemilu beberapa saat lagi. Untuk itu, kampanye beberapa partai oposisi kini tengah marak dilakukan via internet.

Kampanye online ini marak karena media tradisional seperti koran dan televisi kebanyakan dikontrol pemerintah dan hanya mau memberitakan kebaikan partai berkuasa semata. Hal ini dilakukan juga dalam rangka kampanye untuk menggaet dukungan rakyat pada partai berkuasa.

Maka tak heran, partai oposisi pun jarang mendapat perhatian dari media tradisional tersebut. Namun dengan adanya internet, kampanye politik tandingan tetap bisa dilakukan, utamanya untuk menjangkau kalangan muda dan berpendidikan. Baca lebih lanjut

Delik Pers dari Orde Lama Sampai Orde Reformasi

Oleh M Arif BSP Lubis
(Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Departemen Iilmu Komunikasi FISIP USU dan staf redaksi Majalah Kajian Media Dictum. Artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 13 Februari 2008)

Pers merupakan salah satu garda demokrasi. Tingkat demokratisasi suatu bangsa dapat diukur dari kebebasan pers yang dianut sistem sosial kemasyarakatannya. Yang ditentukan antara lain oleh deregulasi pemerintah dalam bentuk produk hukum yang mengatur sistem pers itu sendiri. Setiap negara syah dan jamak melakukan tafsiran dan definisi mengenai kebebasan pers yang ingin dianutnya. Sebab insan pers tetaplah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Artinya tetap harus tunduk terhadap apa yang menjadi konsensus umum dan menghormati nilai-nilai kultur yang ada ditengah-tengah masyarakatnya. Kalau kemudian ada perubahan nilai maka pers harus mengikuti jika tidak ingin mati atau dimatikan. Sebab dunia pers itu selalu dan harus dinamis. Sedinamis masyarakat penggunanya. Meski begitu, tidak salah jika pers yang menjadi katalisator perubahan masyarakat asalkan insan pers yang berniat menjadi katalisator tersebut punya cukup energi untuk melakukannya. Baca lebih lanjut

KPI dan Media Watch Lindungi Kepentingan Publik

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S.Sos

(Penulis adalah Redaktur Pelaksana Majalah Kajian Media Dictum, kini aktif sebagai staf pengajar di Universitas Muslim Nusantara, Medan. Artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 13 Februari 2008)

Tidak berlebihan jika Garin Nugroho (2002), sineas terkemuka Indonesia itu berkata,  “Televisi bagaikan anak pertama dalam keluarga, serba menjadi pusat perhatian.” Pernyataan Garin tersebut dapat diinterpretasikan bahwa saat ini televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, kehadirannya harus ada di setiap keluarga. Kondisi objektif di Indonesia, televisi adalah salah satu medium komunikasi massa yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam praktik konsumsi media.

Hampir sepanjang hari, mayoritas masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di depan pesawat televisi lebih dari 8 jam setiap hari.

Konsumsi media televisi demikian bahkan lebih besar dari konsumsi media lainnya, semisal membaca koran, majalah, mendengarkan radio atau mengakses internet. Baca lebih lanjut

BUKU BARU-TEMPO DAN POLITIK ORDE BARU

tempo-dan-orde-baru.jpg

Judul: Wars Within, Pergulatan Tempo,
Majalah Berita sejak Zaman Orde Baru
Penulis: Janet Steele
Penerbit: Dian Rakyat

Tidak banyak buku yang mengetengahkan perihal kehidupan media massa ke hadapan khalayak. Dari beberapa buku yang pernah terbit gambaran mendalam mengenai dapur redaksi, ideologi, relasi dengan kekuasan tidak hadir secara detil. Tidak sedikit juga hadir tidak mengreget karena kehilangan konteksnya.

Tetapi tidak demikian dengan buku ini. Janet Steel, sang penulis benar-benar mengekspolorasi TEMPO sedalam mungkin. Maklum, buku ini diangkat dari hasil penelitiannya di kala TEMPO kembali diterbitkan pada tahun 1998 setelah sebelumnya 4 tahun dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru.

Baca lebih lanjut

KPID Pertanyakan Kebijakan Depkominfo Soal SSB dan Pengaturan Frekuensi

Sejumlah KPID mempertanyakan kebijakan Departemen Komunikasi dan Informatika yang dinilai kurang cepat menyikapi persoalan Sistem Stasiun Berjaringan (SSB) dan soal penataan alokasi frekuensi di daerah.

Hal ini terungkap dalam sesi paparan KPID se Indonesia dalam acara pertemuan KPI dan Kominfo di Wisma Haji, Ciloto, Puncak, Kabupaten Cianjur, Jumat (1/2).

KPID sebenarnya menginginkan agar SSB segera diterapkan agar isi siaran televisi di Jakarta tidak terlalu mendominasi. Pasalnya, di daerah yang menanggung dari efek isi siaran yang terlalu sentralistis dari Jakarta.”Kami cukup prihatian terhadap isi tayangan televisi swasta yang disiarkan dari Jakarta, karena pengaruhnya bagi publik di daerah cukup besar yang cenderung negatif,” aku Ketua KPID Sulawesi Selatan, Aswar Hasan.

Menurut Aswar, kondisi tersebut disebabkan daerah (baca; KPID setempat) tidak berdaya membendung semua bentuk tayangan yang disajikan oleh televisi Jakarta karena peraturan penjelasan terkait sistem stasiun berjaringan belum ada. Padahal, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan sudah harus berlaku per 28 Desember 2007. Baca lebih lanjut

Sasa Djuarsa Sendjaja: Regulasi dan Regulator Mesti Dikonvergensi

Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja menyatakan dalam era konvergensi dan media baru saat ini, perlunya adanya langkah terobosan yakni dengan melakukan konvergensi di tataran regulasi dan regulator yang ada. Hal itu diungkapnya ketika berbicara sebagai narasumber di Seminar Penguatan Infrastruktur, Konteks dan Konten Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (31/1).

Adapun konvergensi pada level regulasi, menurut Sasa adalah dengan mengintegrasikan berbagai produk hukum dan peraturan seperti UU Pers, UU Perfilman, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi termasuk UU KMIP yang sedang dalam tahapan pembahasan di DPR, ke dalam satu kesatuan produk hukum yang komprehensif dan terpadu yang akan menghilangkan ketidakkonsistenan dan ketidakselarasan regulasi. Baca lebih lanjut