Dirjen HaKI:Blogger Ayo Lindungi Karyamu!

Teknologi internet yang berkembang menimbulkan gaya hidup baru termasuk dalam pengembangan konten. Namun sayang, banyak pengembang konten termasuk blog yang belum tahu bahwa karyanya dilindungi undang-undang bila dikomersilkan.

Menurut Andi Noorsaman Sommeng, Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM, keuntungan dari mengembangkan konten di internet memang bisa berpromosi secara gratis. Meski begitu, pencipta bisa saja menuntut pihak yang mengkomersilkan orang konten buatannya.

“Yang hak-nya diambil mereka bisa menindak, tapi kalau pencipta tidak mau menuntut ya tidak apa-apa,” ujarnya, di sela Simposium Asia Pasifik World Intelectual Property Organization yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Hak tersebut dilindungi dalam UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang ancaman maksimalnya denda Rp 5 miliar dan penjara sebulan. “Jadi begitu ada publikasi, tanpa harus mendaftar ke Depkumham perlindungannya sudah ada,” imbuh Andi.

Sayangnya, selain pengembang konten ringback tone, banyak pengembang konten lain terutama blogger masih belum sadar kalau karyanya dilindungi undang-undang. “Memang belum tersosialisasi dengan baik, kendalanya Indonesia penduduknya banyak dan terpisah secara geografis. Makanya simposium ini bertujuan untuk membuat public awarness itu,” kata Andi.

UU ini sekaligus melindungi produk asing yang diunduh melalui internet. “UU Haki ini berlaku bagi anggota WIPO karena sistemnya resiprokal. Kalau produk mereka kita lindungi, maka produk kita juga dilindungi oleh UU mereka,” lanjutnya.

WIPO merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Organisasi ini mempunyai anggota sekitar 180 negara.

Simposium ini sendiri diklaim Andi sebagai yang pertama di dunia. Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah didasarkan karena karena Indonesia dinilai unggul dalam pengembangan konten dibanding negara lain.

“Kamu lihat, kalau software kita memang kalah dengan India sedangkan hardware kita kalah dengan Singapura. Tapi kalau Indonesia unggulnya di konten, coba liat lagu-lagunya yang sering diputar di negara lain, itu yang bisa dilindungi,” umbar Andi.

Sementara itu, konsultan WIPO untuk Asia Pasifik Candra N. Darusman mengatakan, sejauh ini di Indonesia belum banyak laporan pelanggaran yang terkait User Generated Content (UGC). “Namun isu ini akan dominan dalam 5 tahun ke depan. Yang paling dilindungi adalah pencipta lagu, perusahaan rekaman dan siapa saja yang memiliki konten,” Andi menandaskan. (sumber: detikinet.com)

Iklan

2 pemikiran pada “Dirjen HaKI:Blogger Ayo Lindungi Karyamu!

  1. Dlm undang HAKI mnganut sistem KONSTITUTIF, yaitu adanya prlindungan hkm bagi harya2 intelektual ktk sdah ddaftarkan d Dirjen HAKI. Mungkin sistem ini bgus dlm kepastian hukumnya, tapi kurang baik dlm keadilan hukumnya. why?,misal A pelaku usaha yg sdh ckp lama membangun ush, dmana mempunyai merek tp tidak mendaftrkan mereknya. Kmdn ada B, pihak lain yg mniru usha & merek A, yg kmdn mendaftarkn merek tsb. Dlm hal ini yg dpt perlndungan hkm adl B & dpt menuntut A utk menutup ushnya tanpa dpt membuktkan bahwa A pemakai merek yg pertama. Berbeda dg sistem dlm UU HAKI sblmnya, yaitu Sistem DEKLARATIF/ First Use. Ini menurut saya lbh adil walaupun tdk ada kpastian hukum. Misal dlm kasus di atas Wlpn merek A blm ddftarkn, tp A msh dpt membuktikan bahwa A pemakai merek yg pertama. SARAN saya, akan lbh bagus apbla kedua sistem tsb digabungkan..misal dlm ayat pertamanya menganut sistem KONSTITUTIF dan dlm ayat keduanya trdpat pengecualian mengenai sistem DEKLARATIF, jadi dsini terdapat KEPASTIAN HUKUM (Rechtmatigeheid) sekaligus KEADILAN HUKUM (Dulmatigeheid).mksh

  2. Dlm undang HAKI mnganut sistem KONSTITUTIF, yaitu adanya prlindungan hkm bagi harya2 intelektual ktk sdah ddaftarkan d Dirjen HAKI. Mungkin sistem ini bgus dlm kepastian hukumnya, tapi kurang baik dlm keadilan hukumnya. why?,misal A pelaku usaha yg sdh ckp lama membangun ush, dmana mempunyai merek tp tidak mendaftrkan mereknya. Kmdn ada B, pihak lain yg mniru usha & merek A, yg kmdn mendaftarkn merek tsb. Dlm hal ini yg dpt perlndungan hkm adl B & dpt menuntut A utk menutup ushnya tanpa dpt membuktkan bahwa A pemakai merek yg pertama. Berbeda dg sistem dlm UU HAKI sblmnya, yaitu Sistem DEKLARATIF/ First Use. Ini menurut saya lbh adil walaupun tdk ada kpastian hukum. Misal dlm kasus di atas Wlpn merek A blm ddftarkn, tp A msh dpt membuktikan bahwa A pemakai merek yg pertama. SARAN saya, akan lbh bagus apbla kedua sistem tsb digabungkan..misal dlm ayat pertamanya menganut sistem KONSTITUTIF dan dlm ayat keduanya trdpat pengecualian mengenai sistem DEKLARATIF, jadi dsini terdapat KEPASTIAN HUKUM (Rechtmatigeheid) sekaligus KEADILAN HUKUM (Dulmatigeheid).mksh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s