KPI dan Media Watch Lindungi Kepentingan Publik

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S.Sos

(Penulis adalah Redaktur Pelaksana Majalah Kajian Media Dictum, kini aktif sebagai staf pengajar di Universitas Muslim Nusantara, Medan. Artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 13 Februari 2008)

Tidak berlebihan jika Garin Nugroho (2002), sineas terkemuka Indonesia itu berkata,  “Televisi bagaikan anak pertama dalam keluarga, serba menjadi pusat perhatian.” Pernyataan Garin tersebut dapat diinterpretasikan bahwa saat ini televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, kehadirannya harus ada di setiap keluarga. Kondisi objektif di Indonesia, televisi adalah salah satu medium komunikasi massa yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam praktik konsumsi media.

Hampir sepanjang hari, mayoritas masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di depan pesawat televisi lebih dari 8 jam setiap hari.

Konsumsi media televisi demikian bahkan lebih besar dari konsumsi media lainnya, semisal membaca koran, majalah, mendengarkan radio atau mengakses internet.

Televisi adalah domain media terbesar di Indonesia, di mana penetrasi media televisi mencapai 90,7%, radio 39 %, surat kabar 29,8%, majalah, 22,4%, internet 8,8% dan orang menonton bioskop 15 % (Media Index-Nielsen Media Research dalam Wirodono, 2005).  Data ini menunjukkan bahwa televisi lebih dominan daripada media lainnya, terutama dalam hal menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari perspektif ekonomi politik hingga demografi khalayak.
Konsekuensi  logisnya adalah televisi memberikan imbas luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat. Kehadirannya yang masif plus kepentingan kapitalistiknya yang kental, langsung dan tidak langsung dapat berpengaruh pada perilaku dan pola pikir masyarakat.

Mengapa Regulasi Sangat Penting
Sehubungan dengan fakta empiris bahwa saat ini media televisi lebih dipandang dari perspektif bisnis atau market regulation (Pasca Reformasi) kebalikan dari perspektif state regulation (seperti di era Orde Baru)  tentu saja dibutuhkan sebuah regulasi atau pengaturan yang menjadi panduan para pemilik dan pengelola stasiun televisi dalam memproduksi dan menyiarkan materi siaran mereka.  Dengan demikian pemilik media penyiaran tidak serta merta menjadikan bisnis menjadi acuan, namun juga tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip idealistik yang lebih menyentuh pada pencerdasan khalayak.

Menurut Mufid (2007) sebenarnya ada tiga hal penting mengapa regulasi penyiaran tersebut dipandang penting. Pertama, dalam iklim demokrasi, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia untuk bebas berbicara (freedom of speech).

Namun masalahnya kegiatan penyiaran yang berkenaan dengan penggunaan spektrum gelombang/frekuensi radio, perlu disiasati dengan regulasi mengenai kriteria tentang pengaturan alokasi media.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya ”sesuatu” yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi  mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa adanya regulasi bisa jadi  terjadi monopoli media atas media lainnya dan menciptakan keadaan yang tidak sehat sehingga masyarakat tetap menjadi korbannya.
Belum lagi jika membandingkan dengan konsep public sphere dari Juergen Habermans, yang menyatakan stasiun televisi menggunakan frekuensi milik rakyat, jadi sudah seharusnya mereka mengakomodir kepentingan rakyat.
Menurut Feintuck (1998:51), dewasa ini regulasi mengenai pengaturan  penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi.  Regulasi struktur (structural regulation) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (behavioral regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (content regulation) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

KPI Sang Regulator, Media Watch Sang Watch Dog
Di Indonesia  lembaga independen yang bertugas mengatur siaran media adalah  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang juga memiliki perwakilan di daerah yaitu KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).  Tugas utama KPI adalah mengatur dan mengawasi penyiaran media (televisi dan radio). Sistem pengusulan anggota KPI berdasarkan usulan dari masyarakat  dan melalui fit and proper test.

Dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya KPI pada tanggal 1 September 2004 telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stándar Program Penyiaran (SPP). Yang penulis akui isi dari produk ini sangat baik karena materi isinya benar-benar menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilindung, dihormati dan diakomodir posisinya.

Beberapa materi isinya sangat melindungi kepentingan masyarakat. Seperti temaktub  pada pasal 32 dikatakan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar tidak boleh tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan menonton televisi (dari pukul 15.00-pukul 22.00), bahkan masalah  tayangan yang populer saat ini yaitu seks dan klenik juga disinggung pada  Pasal 44 yang isinya: “Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual, atau memberikan kesan hubungan seks.” Selanjutnya pada pasal 46 tertulis “Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun dan tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.”

Tapi tetap saja, menjadi ”wasit” penyiaran bukan tugas mudah, KPI mempunyai beban berat menanggung pelik dan kompleksnya regulasi penyiaran. Bahkan masih banyak stasiun televisi saat ini yang tidak mengikuti P3 dan SPP yang dikeluarkan KPI. Tentu saja sosok yang ada di KPI diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tidak hanya pemahaman teoritis, namun juga praktis.

Selain KPI saat ini telah banyak muncul sejumlah LSM yang mengabdikan dan memfokuskan pada peran fungsi pengawas materi sajian media. Mereka mendirikan lembaga pengawasan/pemantau yang dikenal sebagai media watch. Peran lembaga ini seperti anjing penjaga (watch dog) yang siap melindungi majikannya jika terjadi sesuatu yang membahayakan.
Lembaga media watch belum begitu dikenal di Indonesia. Namun ada dua lembaga cukup populer yang memperhatikan isi siaran televisi, yaitu MARKA  (Media Ramah Keluarga), berkedudukan di Jakarta. Dan KIDIA yang didirikan oleh Yayasan Buah Hati Kita, berkedudukan di Jakarta.

Kedua lembaga ini aktif memberikan inforrmasi mengenai acara yang layak dan tidak layak untuk ditonton. Biasanya lembaga ini mengeluarkan panduan mata acara yang layak dan tidak layak, dan berdasarkan panduan tersebut masyarakat dapat memilih tayangan yang aman bagi anggota keluarga.

Pada masa akan datang diharapkan lebih banyak media watch yang muncul, sehingga dengan demikian siaran televisi kita menjadi semakin sehat dan tentu saja mencerdaskan.

Iklan

2 pemikiran pada “KPI dan Media Watch Lindungi Kepentingan Publik

  1. Indonesia ini penuh dengan krisis.semoga kpi juga menekan tayangan yang lebih mendorong masyarakat untuk membangun, membuat indonesia ini menjadi lebih baik. Media sangat andil untuk menciptakan masyarakat indonesia yang cerdas dan maju. oleh karena itu sangat disayangkan apabila media terutama televisi hanya menayangkan hiburan-hiburan yang tidak mendidik, yang justru meninabobokan masyarakat.

  2. setuju, memang acara-acara yang kurang mendidik harus dapat dikurangi, atau lebih baik ditekan penyiarannya, khususnya untuk tayangan televisi.

    akan tetapi, seharusnya kita tidak hanya meihat permasalahan dari sudut pandang media saja, melainkan sudut pandang konsumen (penikmat media).

    Konsumen harus menjadi seorang konsumen yang aktif. oleh sebab itu alangkah baikknya jika KPI turut serta dalam proses mengubah pola pikir masyarakat agar lebih “Melek Media”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s