KPID Pertanyakan Kebijakan Depkominfo Soal SSB dan Pengaturan Frekuensi

Sejumlah KPID mempertanyakan kebijakan Departemen Komunikasi dan Informatika yang dinilai kurang cepat menyikapi persoalan Sistem Stasiun Berjaringan (SSB) dan soal penataan alokasi frekuensi di daerah.

Hal ini terungkap dalam sesi paparan KPID se Indonesia dalam acara pertemuan KPI dan Kominfo di Wisma Haji, Ciloto, Puncak, Kabupaten Cianjur, Jumat (1/2).

KPID sebenarnya menginginkan agar SSB segera diterapkan agar isi siaran televisi di Jakarta tidak terlalu mendominasi. Pasalnya, di daerah yang menanggung dari efek isi siaran yang terlalu sentralistis dari Jakarta.”Kami cukup prihatian terhadap isi tayangan televisi swasta yang disiarkan dari Jakarta, karena pengaruhnya bagi publik di daerah cukup besar yang cenderung negatif,” aku Ketua KPID Sulawesi Selatan, Aswar Hasan.

Menurut Aswar, kondisi tersebut disebabkan daerah (baca; KPID setempat) tidak berdaya membendung semua bentuk tayangan yang disajikan oleh televisi Jakarta karena peraturan penjelasan terkait sistem stasiun berjaringan belum ada. Padahal, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan sudah harus berlaku per 28 Desember 2007.

“Diakui atau tidak, banyak tayangan yang cenderung tidak mendidik dan berpengaruh negatif ditayangkan oleh TV dari Jakarta.Misalnya, demo besar-besaran dalam kasus sengketa Pilkada di Sulsel, kami rasakan itu adalah akibat dari tayangan TV yang terlalu bombastis,” jelas Aswar.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Dadang Rachmat Hidayat, juga mempertanyakan sikap Depkominfo mengenai penataan alokasi frekuensi yang masih cukup kompleks di daerah.

Dadang menilai, bahwa kebijakan penataan dan pengalokasian frekuensi di daerah terutama di Jawa Barat masih belum jelas. Pasalnya, masih banyak lembaga penyiaran di daerah tersebut yang menunggu keputusan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), namun hingga sekarang belum ada penjelasan kapan penyelesaiannya.

“Saya perlu sampaikan, bahwa di Jawa Barat baru 78 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP, itupun masih belum jelas apakah akan diakui oleh Pemerintah atau tidak karena IPP-nya dikeluarkan oleh KPI,” ungkap Dadang.

Dadang juga menjelaskan, bahwa sampai saat ini KPID Jawa Barat sudah mengajukan sekitar 300-an lembaga penyiaran untuk dibawa ke Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dengan Pemerintah tapi hingga sekarang belum ada penjelasan kapan dapat dilaksanakan.Ini perlu penjelasan kapan bisa diselesaikan, supaya kami ada kepastian,” pintanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika (SKDI) Depkominfo, Fredy Tulung, mengharapkan Kami rasa ini bukan hanya masalah Pemerintah saja tetapi masalah kita bersama, masalah KPI Pusat, masalah KPID juga, sehingga perlu pertemuan lanjutan untuk menyelesaikannya secara komprehensif, ujar Fredy Tulung.

Hadir dalam pelaksanaan pertemuan tentang Penyiaran yang dilaksanakan oleh Depkominfo selama dua hari, 1-2 Pebruari 2008 di Puncak, dihadiri oleh anggota KPI Pusat yang terdiri dari Sinansari S Ecip, M. Izzul Muslimin, dan Amar Ahmad. Juga dihadiri oleh wakil KPID se Indonesia yaitu; Aswar Hasan (Sulsel), Dadang Rachmat Hidayat dan Zein Alfaqih (Jabar), Hari Wiryawan (Jateng), Sumarlin Adam (Gorontalo), Arif Santoso (Jatim), Desliana Dwita (Kepri), dan Harus H Witharja (Banten). Sedangkan dari pihak Kominfo diwakili oleh Dirjen SKDI, Fredy Tulung, Direktur Penyiaran, Agnes Widijanti, Direktur Spektrum Frekeunsi dan Orbit Satelit dan jajaran Depkominfo. (Sumber: KPI.GO.ID)

Iklan

2 pemikiran pada “KPID Pertanyakan Kebijakan Depkominfo Soal SSB dan Pengaturan Frekuensi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s