Di Lampung Banyak Lembaga Penyiaran Tak Memenuhi Standar Penyiaran

Sejumlah lembaga penyiaran (LP) swasta maupun komunitas, baik televisi maupun radio di Propinsi Lampung, banyak yang tidak memenuhi standar perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Fakta itu terungkap setelah KPI Pusat mengadakan verifikasi faktual terhadap sejumlah lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran di daerah tersebut (24 – 28 Januari 2008).

Tim verifikasi yang dipimpin langsung oleh Anggota KPI Pusat, Amar Ahmad dan didampingi oleh dua orang asisten ahli serta tiga orang staf sekretariat bidang perizinan, memverifikasi 27 LP yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Lampung.

“Ternyata masih banyak lembaga penyiaran yang tidak memenuhi syarat perizinan penyelenggaraan penyiaran, padahal peraturan terkait proses perizinan sudah lama ditetapkan,” ujar Amar Ahmad heran.

Amar juga menambahkan, bahwa berdasarkan temuan di lapangan kekurangan syarat perizinan yang paling krusial adalah menyangkut persyaratan administratif yaitu terkait soal akta pendirian, NPWP, TDP, maupun persyaratan teknis seperti ketersediaan data teknik pemancar, mixer, antena dan spesifikasi teknis lainnya.

Oleh karenanya, Amar mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk segera melengkapi kekurangan tersebut. “Sesuai dengan amanat PP No. 50 dan 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas, paling lambat kekurangan persyaratan harus sudah dipenuhi 15 hari setelah verifikasi faktual. Lewat batas itu, maka LP bersangkutan dianggap mengundurkan diri,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Loka Monitoring (Balmon) Spektrum radio dan frekuensi Propinsi Lampung, Jansen H Sitompul yang ditemui di ruang kerjanya, menyatakan kegembiraannya dengan langkah verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPI Pusat. “Saya merasa gembira dengan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh KPI di daerah ini,” ucapnya antusias.

Menurut Jansen, verifikasi faktual yang dilaksanakan KPI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam jasa penyiaran radio maupun televisi di daerah tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada satupun TV lokal yang mengantongi izin bersiaran tetapi sudah ada yang memancar dengan menduduki kanal tertentu.  “Padahal frekuensi kan sangat terbatas, sehingga perlu ada seleksi terhadap lembaga penyiaran yang benar-benar mampu mengelola frekuensi yang digunakan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya yang juga diamini oleh Amar Ahmad.

Selanjutnya Jansen menceritakan, bahwa sebenarnya persoalan penataan frekuensi di daerah tersebut sangat kompleks, karena banyak lembaga penyiaran terutama radio yang tadinya menggunakan frukuensi AM pindah ke FM. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar KPI bersama instansi terkait segera mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Sumber: KPI.GO.ID)

Iklan

Satu pemikiran pada “Di Lampung Banyak Lembaga Penyiaran Tak Memenuhi Standar Penyiaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s