KHUP dan Media

Oleh: VINSENSIUS SITEPU

Artikel ini ditulis ketika saya masih menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi (sekarang departemen) FISIP USU pada tahun 2004 untuk memenuhi tugas matakuliah Hukum Media Massa. Semoga kajian ini bermanfaat untuk masa sekarang.

KEBEBASAN pers yang terkendali adalah cermin implementasi demokrasi yang berkualitas. Salah satu kontrol legasl yang bisa dilakukan adalah kebijakan hukum dalam tataran negara. Indonesia sejak dibangun beberapa kali merevisi kebijakannya akan kehidupan pers nasional. Walaupun tidak masuk dalam kategori pers yang dibuat  oleh Schramm, pers nasional Indonesia menganut pers Pancasila. Pancasila adalah landasan hukum dalam berpikir dan bertindak insan-insan pers nasional. Namun demikian, ketika Orde Baru cara berpikir pers seperti ini, justru lebih mudah digunakan penguasa saat itu demi mendukung pembangunan. Fungsi pers utama untuk mengkritik malah cenderung dikerdilkan. Pers saat itu tidak bisa berbuat banyak bertindak layaknya pers sejati. Padahal secara hukum kebebasan pers memang diatur dan dan dijamin dalam undang-undang. Maklum pers adalah pedang bermata dua. Ia disenangi sekaligus dibenci.

Pers Indonesia mendapat angin segar, ketika reformasi memasuki gerbangnya. Kebebasan pers yang didambakan selama beberapa dekade sebelumnya, akhirnya renyah dinikmati. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pun diharapkan sangat efektif mengembalikan kebebasan pers atas dasar pemikiran bahwa kebebasan berekspresi melaui media massa adalah HAM. Media massa dalam pendiriannya tidak diperlukan izin dan kebal terhadap pembredeilan. Jumlahnya dan frekuensi kemunculannya pun  cukup cepat. Organisasi-organisasi kewartawanan pun muncul bertebaran. Namun selang dua tahun, ia justru dikecam. Alasannya beragam pers kebablasan, menggangu privasi orang lain, tidak sopan, melanggar peraturan, ia sangat menggemaskan karena menggangu stabilitas nasional. Dan sampai-sampai Megawati “kesal” sambil menegur pers itu memang kebablasan. Beberapa  alasan itu beberapa ada yang benar. Tetapi tidak bijak jika disasarkan pada seluruh kehidupan pers. Kesalahan pers bukanlah totalitas.

Pelaksanaan kerja pers adalah sebuah kewajiban dan pengabdian kepada masyarakat (publik). Oleh sebab itu secara hukum ia perlu diatur agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri.  Undang-undang pers dimunculkan atas dasar perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dan sebagai penyebar informasi kepada masaa, maka pers dalam melakukan kerjanya secara profesional harus dilindungi oleh hukum.

Namun manifestasi UU Pers sama sekali belum maksimal. Kasus terbaru adalah pidana kurungan yang dibebankan kepada Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka atas kasus karikatur Akbar Tanjung. Dan kasus gugatan Tommy Winata kepada majalah TEMPO. Peraturan yang dipakai adalah KUHP, padahal hal ini adalah murni kasus pers yang seharusnya digunakan adalah UU Pers. Dalam beberapa forum jurnalis KUHP memang dinilai sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan pers.

Dalam makalah Hinca Panjaitan pada Workshop Advokasi Litigasi Jurnalis 1, Medan 11 September 2003 lalu, dikelompokkan beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan delik pers.

a.                Delik pers terhadap Ketertiban Umum, antara lain Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Pasal-pasal ini sering disebut dengan haatzaaiartikelen, yaitu pasal-pasal penyebarluasan perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah.

Pasal 154: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “Perbuatan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dalam Pasal 154 dan 156 KHUP diartikan oleh mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVI Buku Kedua KUHP. Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan meteril untuk menyatakan pendapat.

Pasal 155:  (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaa isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.  Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, bukan merupakan unsur dari Pasal 155 KUHP. Adalah cukup bahwa terdakwa menyiarkan perasaan permusuhan, yang isinya ia ketahui, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Pasal 156:  Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasa; ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasa, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap gologan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

b.               Delik pers tentang Penghasutan, seperti diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP.

Pasal 160: Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang  maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kempat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang penguasa umum dengan kekerasan,, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c.                Delik pers tentang Penyiar Kabar Bohong seperti diatur dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU Nomor 1 tahun 1946 menggantikan Pasal 171 KUHP.

d.               Delik pers tentang Kesusilaan, seperti yang diatur dalam Pasal 281, 282, 533 KUHP.

Pasal 281:  Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1). Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

(2). Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin  tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannnya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsipa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan du muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannnya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsipa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tuisan, gambarn, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaa, dapat dijatuhakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 533:  Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

(1). barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(2). Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(3). Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menwarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(4). Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umum tujuhbelas tahun;

(5). barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seseorang yang belum dewasa dan di bawah umum tujuhbelas tahun.

e.                Delik pers tentang Penghinaan, antara lain Pasal 134, 137 KUHP.

Pasal 134: Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 137: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahu atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

 

Di luar pemaparan Hinca itu, ada beberapa pasal lagi dalam KUHP yang berhubungan dengan pemberitaan pers dalam klasifikasi penghinaan.

Pasal 310: (1). Barangsiapa  dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, denan pidan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

(3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311: (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain ada pula peraturan perundang-undangan yang dapat mendistorsi pelaksanaan kebebasan pers:

1.               Undang-udang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Artinya, Perusahaan Pers yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dapat dengan mudah dipailitkan.

2.               Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Artinya, Pasal 117 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa atas alasan mengganggu kepentingan umum, Perseroan Terbatas dapat ditutup oleh Pengadilan atas permintaan Kejaksaan.

3.               Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Setidaknya ada beberapa pasal yang setiap saat dapat dilakukan oleh penguasa setempat berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pers. Artinya, melalui Pasal 13, Penguasa-penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peratura-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, pemyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. Berdasarkan Pasal 25, Penguasa Darurat Militer berhak: menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat komunikasi seperti telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk  mencapai rakyat banyak. Melalui Pasal 40, Penguasa Perang berhak (1) melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar, dan (2) menutup percetakan. Melalui Pasal 48, ancaman terhadap pelanggaran pasal ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

4.               Berkenaan dengan UU Nomor 23 Tahun 1959 ini, melalui Kepres 88/2000 UU 23/1959 diberlakukan di provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Dalam keadaan darurat sipil, ada 14 pasal yang memberikan kewenangan penuh kepada gubernur sebagai PDS. Dengan kewenangan yang dimilikinya inilah, Gubernur Maluku Utara sebagai PDS mengeluarkan Maklumat 196/2001.KUHP setidaknya ada 35 pasal yang dapat dipakai untuk mengancam pelaksanaan kebebasan pers. Sedangkan seturut rancangan RUU KHUP yang baru setidaknya ditemukan 42 pasa yang dapat diancamkan kepada wartawan.

5.               Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta.

Namun menurut saya UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 bisa dimasukkan di sini. Hal ini saya sampaikan kepada dia selaku perancang UU itu pada Sarasehan TransTV beberapa bulan lalu. Hinca pernah menolak pernyataan saya bahawa UU Penyiaran itu bisa mengancam kebebasan pers. Ada cacat hukum di sana dan tumpah tindih dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebab di dalamnya ada ketentuan bahwa lembaga penyiaran yang melanggar peraturan bisa ditutup izin beroperasinya. Dan lagi setiap lembaga penyiaran harus mendapatkan izin frekuensi dari KPI dalam pendiriannya. Sudah jelas televisi dan radio adalah bagian dari pers. Padahal pada UU Pers Nomor 40 jelas diatur terhadap pers tidak dilakukan pembreidelan dan tidak dibutuhkan izin dalam pembuatannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s