Perspektif Kritis terhadap Iklan

Oleh: Febry Ichwan Butsi

Tentunya masih segar diingatan kita, ketika serial Taiwan F4 bomming di Indonesia banyak anak muda meniru mode mereka, mulai dari tatanan rambut hingga cara berpakaian. Bahkan wajah oriental dianggap lebih dibanding wajah pribumi, tak ayal lagi banyak aktor dan aktris bermunculan dengan mengadopsi budaya F4 lengkap dengan film yang genre-nya mirip dengan F4.

Dus, mengapa itu terjadi. Kita bisa mengkaji fenomena tersebut lewat penelusuran lintasan garis sejarah ekonomi politis, termasuk iklan di media massa beberapa dasawarsa belakangan.

Tumbuhnya masyarakat pasar-industri (the market-industrial society) dalam konteks kapitalisme modern ternyata telah membawa perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat. Sejak revolusi industri untuk pertama kalinya, masyarakat dikelilingi beragam komoditas barang dan jasa dalam jumlah dan keragaman yang luar biasa. Industri kapitalisme modern memiliki kemampuan menciptakan “kebutuhan-kebutuhan baru” dalam kehidupan. Akibatnya, masyarakat sering kali dihadapkan pada tawaran-tawaran kebutuhan menarik yang mereka sendiri awalnya tak merasa pasti benar-benar membutuhkannya.

Theodore W Ardono (1974), penginterpretasi Marx dari mazhab Frankfurt, memperkenalkan konsep nilai guna sekunder untuk menjelaskan pola konsumsi masyarakat “korban” kapitalis.

Konsep ini menunjukkan fenomena konsumsi dalam masyarakat industri yang dilakukan lewat kemasan, kebendaan, promosi dan iklan dicocokkan dengan topeng-topeng yang didesain melalui secara ekspresif untuk memanipulasi hubungan yang mungkin terjadi antara benda-benda pada satu sisi dengan keinginan, kebutuhan dan emosi manusia disisi lain. Nilai guna sekunder berjalan saat dominasi nilai tukar telah diatur untuk menghapus ingatan mengenai nilai guna murni benda tersebut. Ini dasar bagi estetika komoditas, di mana komoditas berperan bebas dalam asosiasi dan ilusi budaya dan iklan, secara khusus mampu mengeksploitasi kebebasan ini dengan menampilkan citra romantis, eksotis hingga kepuasan. Baca lebih lanjut

Iklan

Pengaruh Media terhadap Masyarakat dalam Kaitannya dengan Perkembangan Teknologi Komunikasi


Oleh: Vinsensius Sitepu

IT Report, sebuah media cetak internasional pernah mengeluarkan pernyataan yang filosofis: “kalau teknologi adalah jawaban, lalu apa pertanyaannya?” Barangkali pernyataan seperti ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa teknologi sebenarnya hanyalah satubagian dari sebuah sistem yang menjalankan dan mengubah dunia saat ini. Beberapa orang yang progresif memandang teknologi adalah solusi dari semua permasalahan manusia, terutama ekonomi.

Namun, teknologi mengambil peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Bahkan bisa dikatakan, komunikasi tidak akan bisa semudah saat sekarang ini jika tidak ada kemajuan teknologi yang cepat. Dan sesungguhnya media lahir dari teknologi.  Ingat mesin cetak pertama yang dibuat oleh Johannes Guttenberg. Kemampuan teknologi pengganda itu menghasilkan banyak media cetak koran, majalah, tabloid hingga buku.

Teknologi telekomunikasi pun semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, kecil, murah, mudah, efektif dan efisien. Proses berkomunikasi pun memiliki ciri dan sifat yang seperti itu, khususnya efektif. Proses mengirimkan pesan dari Indonesia ke Kanada tidak usah menunggu hingga berminggu-minggu berkat e-mail. Informasi dan kegiatan berkomunikasi kualitas dan kuantitasnya dihitung dalam satuan digital 0 dan 1. Kecepatan dan ketepatan informasi sangat dimungkinkan oleh pemakaian media dengan teknologi yang tepat. Hingga perlu digarisbawahi di sini adalah berbicara komunikasi dan media maka kita juga akan membicarakan komunikasi. Media adalah teknologi dan teknologi adalah media. Baca lebih lanjut

Profil Posmetro Medan

Kehadiran Posmetro Medan tidak dapat dilepaskan dari nama Medan Ekspress, Radar Medan serta Radar Nauli. Meski sudah tidak eksis lagi, namun ketiganya adalah cikal bakal Posmetro Medan. Kesemuanya adalah bagian dari strategi bisnis yang dilakukan Jawa Pos Grup untuk menaklukkan pasar pembaca surat kabar di Sumatera Utara. Kru yang mengasuh Posmetro Medan juga merupakan kelanjutan dari kru yang ada di ketiga media tersebut.

Jawab Pos Grup merupakan salah satu ikon kerajaan media terbesar di Indonesia. Perusahaan media yang dimiliki oleh pengusaha Dahlan Iskan ini memiliki lebih dari 70-an media di seluruh Indonesia. Perusaahaan ini terus menerus melakukan ekspansi pasar, termasuk di Sumatera Utara dengan menerbitkan media lokal. Sekitar tahun 1998, Jawa Pos mulai melirik potensi pasar di Sumatera Utara. Di tahun itu mereka menerbitkan Surat kabar Radar Medan. Selanjutnya, Jawa Pos Grup menerbitkan lagi surat kabar dengan format yang sama. Surat kabar itu diberi nama Radar Nauli. Surat kabar ini lebih ditujukan ke daerah-daerah atau kota yang jauh dari Medan, seperti Labuhan Batu dan Tapanuli. Karena itu mereka mencetak lebih awal daripada Radar Medan.

Sehari-hari, Radar Nauli dan Radarberada dalam kantor yang sama. Percetakannya juga sama. Kru yang bekerja di kedua surat kabar itu merupakan pecahan dari yang ada di Radar Medan. Artinya kru yang ada dibagi menjadi dua. Dan dilakukan penambahan jika terjadi kekurangan jumlah sumber daya.

Tanggal 30 September 2001, Surat Kabar Radar dan Radar Nauli ditutup. Sebagai gantinya, Jawa Pos Grup meluncurkan dua surat kabar yang baru yaitu Posmetro Medan dan Sumut Pos. kru yang bekerja di sana juga dipilih dan dipecah dari Radardan Radar Nauli.

Tanggal 2 Oktober 2001 Posmetro Medan terbit pertama sekali sehari setelah edisi perdana Sumut Pos. Posmetro yang mengusung motto: “Criminal News Leader” konsisten menyajikan berita kriminal, seks  dan supranatural. Posmetro Medan terbit dengan periode tujuh kali seminggu. Non Stop. Disajikan setiap pagi dengan berita-berita utama seputar kriminal, seksual dan supranatural. Selain itu Posmetro Medan mengusung isu-isu seputar politik nasional, olahraga, dan hiburan Dengan oplah Posmetro Medan dipasarkan ke seluruh pelosok kota Medan serta beberapa daerah di Sumatera Utara: Binjai, Langkat, dan Deli Serdang.

 

KHUP dan Media

Oleh: VINSENSIUS SITEPU

Artikel ini ditulis ketika saya masih menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi (sekarang departemen) FISIP USU pada tahun 2004 untuk memenuhi tugas matakuliah Hukum Media Massa. Semoga kajian ini bermanfaat untuk masa sekarang.

KEBEBASAN pers yang terkendali adalah cermin implementasi demokrasi yang berkualitas. Salah satu kontrol legasl yang bisa dilakukan adalah kebijakan hukum dalam tataran negara. Indonesia sejak dibangun beberapa kali merevisi kebijakannya akan kehidupan pers nasional. Walaupun tidak masuk dalam kategori pers yang dibuat  oleh Schramm, pers nasional Indonesia menganut pers Pancasila. Pancasila adalah landasan hukum dalam berpikir dan bertindak insan-insan pers nasional. Namun demikian, ketika Orde Baru cara berpikir pers seperti ini, justru lebih mudah digunakan penguasa saat itu demi mendukung pembangunan. Fungsi pers utama untuk mengkritik malah cenderung dikerdilkan. Pers saat itu tidak bisa berbuat banyak bertindak layaknya pers sejati. Padahal secara hukum kebebasan pers memang diatur dan dan dijamin dalam undang-undang. Maklum pers adalah pedang bermata dua. Ia disenangi sekaligus dibenci.

Pers Indonesia mendapat angin segar, ketika reformasi memasuki gerbangnya. Kebebasan pers yang didambakan selama beberapa dekade sebelumnya, akhirnya renyah dinikmati. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pun diharapkan sangat efektif mengembalikan kebebasan pers atas dasar pemikiran bahwa kebebasan berekspresi melaui media massa adalah HAM. Media massa dalam pendiriannya tidak diperlukan izin dan kebal terhadap pembredeilan. Jumlahnya dan frekuensi kemunculannya pun  cukup cepat. Organisasi-organisasi kewartawanan pun muncul bertebaran. Namun selang dua tahun, ia justru dikecam. Alasannya beragam pers kebablasan, menggangu privasi orang lain, tidak sopan, melanggar peraturan, ia sangat menggemaskan karena menggangu stabilitas nasional. Dan sampai-sampai Megawati “kesal” sambil menegur pers itu memang kebablasan. Beberapa  alasan itu beberapa ada yang benar. Tetapi tidak bijak jika disasarkan pada seluruh kehidupan pers. Kesalahan pers bukanlah totalitas.

Pelaksanaan kerja pers adalah sebuah kewajiban dan pengabdian kepada masyarakat (publik). Oleh sebab itu secara hukum ia perlu diatur agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri.  Undang-undang pers dimunculkan atas dasar perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dan sebagai penyebar informasi kepada masaa, maka pers dalam melakukan kerjanya secara profesional harus dilindungi oleh hukum. Baca lebih lanjut

Kultur Media (2)

Catatan Minggu, Kompas, Minggu, 20 Januari 2008

 

Pemakaman Giribangun berangsur sepi. Sebuah stasiun radio swasta di Jakarta yang menyiarkan perkembangan kesehatan Soeharto menit demi menit selama 24 jam, kini kembali ke pola-pola siara reguler, termasuk memutar lagu-lagu agak lawas. Para wartawan yang berjaga di Rumah Sakit Pusat Pertamina mulai mengendur militansinya. Ada yang jatuh sakit, ada yang minta cuti untuk bisa berkumpul dengan keluarga berhari-hari begadang di rumah sakit.

Selama beberapa waktu sebelumnya, dengan peliputan intensif sekitar sakitnya Soeharto, televisi menciptakan realitas mendahului kepercayaan lama bahwa nyawa manusia di tangan Yang Kuasa, dengan ilusi seolah hidup Soeharto bakal berakhir dalam hitungan jam. Tenda didirikan, kursi ditata, perta perjalanan bandara Adisumarno-Giribangun dipaparkan grafisnya. Sebuah media di Malaysia pekan lalu memberitakan, Soeharto meninggal dunia. Baca lebih lanjut