Sistem Berjaringan Diundur Sampai 28 Desember 2009

Pemerintah cq Departemen Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk menggeser waktu pelaksanaan sistem siaran berjaringan yang mestinya dilaksanakan pada 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo, Muhammad Nuh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/12), satu hari sebelum waktu pelaksanaan sistem berjaringan yang diamanahkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya waktu pelaksanaan sistem berjaringan ini, menurut Menkominfo, M Nuh, dalam siaran persnya ada 3 yakni regulasi, teknis dan kelembagaan. Adapun persoalan regulasi dikarenakan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses constitusional review di MK. Selain itu, PP No.50 tahun 2005 tentang Peyelenggaraan Penyiaran LPS mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya judicial review di MA.  

Adapun kendala teknis yakni mengenai keterbatasan infrastruktur (transfonder satelit, fiber optic, dan microwave) untuk menghubungkan induk atau anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai di wilayah provinsi yang sama.

Sedangkan untuk persoalan kelembagaan yakni Pertama, diperlukan waktu dalam memecahkan asset perusahaan menjadi beberapa badan hukum yang terpisah, khususnya bagi LPS yang sudah go public atau TBK. Kedua, memerlukan investasi yang besar untuk membentuk stasiun-stasiun penyiaran lokal di daerah seperti SDM, perangkat studio dan materi siaran lokal. Ketiga, perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di daerah. Keempat, masih terbatasnya potensi pasar iklan lokal. Kelima, belum tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan sistim stasiun jaringan.

Menteri Kominfo juga menjelaskan bahwa penundaan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No.32 tahun 2007 yakni tentang penyesuaian penerapan sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi.

Di dalam Permen tersebut dijelaskan juga mengenai akan dibentuknya tim yang tugasnya yakni melakukan pengkajian secara komprehensif penerapan UU Penyiaran, PP dan UU terkait lainnya. Tim ini juga akan bertugas mengkaji kesiapan lembaga penyiaran dalam menerapakan sistem tersebut. Selain itu, masih banyak tugas yang diembankan kepada tim yang akan dibentuk tersebut sesuai dengan Permen. (Sumber: kpi.go.id)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s