Butuh Wartawan Garda Terdepan Mengawal Implementasi Good Governance

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S, Sos

Good governance maupun konsep-konsep sejenis (seperti demokratisasi, desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi, dan lain-lainnya) merupakan komoditas wacana publik yang sangat populer di era reformasi. Dari presiden sampai pejabat di tingkat kabupaten, atau dari politisi, akademisi, media massa sampai aktivis LSM mewacanakan konsep tersebut.

Secara etimonologis good governance dapat merujuk pada pendapat Jon Pierre dan Guy Peters yang menyatakan good governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. (Jon Pierre dan Guy Peters . 2000:1)

Berpikir tentang governance, demikian menurut Jon Pierre dan Guy Peters, berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan ekonomi dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama dengan mengaktifkan partisipasi segenap elemen/pihak  yang ada.

Salah satu pihak yang sentral peranannya dalam mekanisme good governance adalah media massa dengan wartawan sebagai ujung tombaknya. Karena pada dasarnya wartawan adalah elemen keempat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal ini bisa merujuk pada pendapat Edmund Burke, seorang negarawan Inggris (1729-1797) ia berkata“Ada tiga lembaga di parlemen, tetapi di serambi wartawan duduklah lembaga keempat wartawan (reporters gallery) yang jauh lebih penting dari mereka.” (Wisnu Basuki. 1995. : 61). Arti pers sebagai lembaga keempat adalah pers merupakan institusi yang dianggap sejajar dengan ketiga lembaga itu. Hal ini terjadi karena pers memiliki kekuatan, besarnya peranan dan pengaruh pers dalam berjalannya pemerintahan. 

Untuk lebih melihat bagaimana peranan wartawan dalam konteks good governance dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

 

Penjabaran Konsep Good Governance (Sutoro Eko, 2005:1)

No.

Poros

Elemen-elemen penting

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa wartawan atau media massa memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses penguatan dukungan dan kontrol bagi jalannya pemerintahan, apalagi dalam konteks mewujudkan Good Governance. Peranan wartawan sebagai mata dan telinga publik sangat diperlukan oleh publik dan stakeholders dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Apalagi di masa reformasi saat ini, yang telah banyak membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada dinamika kehidupan pers. Kebebasan pers adalah konsekuensi logis dari perubahan yang dicapai pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Kebebasan pers saat ini, jika ditilik dari bentuk dan ketegori sistem pers yang dianut sebuah negara. Maka akan berhubungan dengan Teori Normatif yang dikembangkan oleh Siebert. Menurut Siebert, saat ini terdapat 6 ragam bentuk pers, yaitu : Teori Otoriter, Teori Pers Bebas, Teori Tanggung Jawab Sosial, Teori Media Soviet, Teori Media Pembangunan dan Teori Media Demokratik- Partisipan. (McQuail, Denis.  1994 : 112-114)

          Dari beberapa kategori sistem pers sebagaimana yang dikategorisasikan oleh Siebert, Sistem pers di Indonesia saat ini menganut sistem Teori Pers Bebas atau Libertarian, kebalikan dari sistem pers Pancasila yang lebih identik dengan pers Authoritarian di masa Orde Baru. Menurut Siebert teori libertarian, berangkat dari asumsi  bahwa seseorang  seyogianya bebas mengungkapkan  hal-hal yang disukainya, karena merupakan perluasan hak-hak lainnya yaitu hak untuk berpendapat secara bebas, hak bergabung dan berserikat dengan yang lain. Unsur sentralnya  adalah pengungkapan bebas dan umum,  merupakan cara terbaik untuk mencapai kebenaran dan membeberkan kesalahan.

Dengan momentum reformasi ini, dimana kebebasan pers adalah sebuah hak sekaligus kewajiban. Maka jelas keberadaan wartawan dalam mengawal tata pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep Good Governance sangat diperlukan. Namun, masalah yang sangat penting adalah tentang bagaimana pemahaman wartawan itu sendiri mengenai konsep Good Governance. Sejauh mana wartawan mengerti konsep Good Governance.

Pemahaman mengenai konsep Good Governance sangatlah diperlukan, tanpa pemahaman yang baik maka wartawan ansich tidak akan mampu melihat, memahami dan membuat produk jurnalistik yang komperhensif dalam bingkai Good Governance secara baik. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang buruk pula bagi pencerdasan masyarakat dan stakeholders dalam  mengawal berjalannya tata pemeritahan yang baik.

Untuk penguatan kemampuan wartawan mengenai konsep Good Governance bisa ditempuh dengan memberikan pelatihan mengenai konsep Good Governance hingga wartawan itu sendiri yang mengeksplorasi berbagai materi dan pembelajaran mengenai konsep Good Governance dan bagaimana mengawal serta mengawasi jalannya pemerintahan.

* Penulis adalah staf pengajar Universitas Muslim Nusantara, Medan

(artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 2 Januari 2008)

Iklan

Satu pemikiran pada “Butuh Wartawan Garda Terdepan Mengawal Implementasi Good Governance

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s