Desember Mencekam

Lima tahun akan segera berlalu sejak UU Penyiaran 2002 diberlakukan. Namun, pemberlakukan sistem stasiun berjaringan, yang semestinya sudah harus tuntas akhir tahun 2007, tidak kunjung jelas karena pemerintah sebagai pemangku kewenangan tak kunjung mengeluarkan peraturan. Apapun langkah pemerintah, nasib desentralisasi penyiaran tengah dipertaruhkan.

Akhir tahun ini akan menjadi momen menentukan bagi eksistensi UU Penyiaran 2002, khususnya terkait implementasi pasal 60 yang mengatur tentang batas akhir waktu bagi semua lembaga penyiaran televisi untuk bersiaran dengan sistem berjaringan atau biasa dikenal dengan Sistem Stasiun Berjaringan (SSB). Dalam pasal tersebut diatur bahwa siaran televisi yang melalui stasiun relai tidak lagi diperbolehkan setelah melewati 3 tahun masa penyesuaian (ayat 2) dan tambahan toleransi 2 tahun (ayat 3). Akhir dari total lima tahun itu akan jatuh tepat pada 28 Desember 2007.

Tema ini sebenarnya telah kerap menjadi perbincangan serius baik di kalangan KPI-KPID, pemerintah, kalangan industri penyiaran, maupun pada kelompok-kelompok masyarakat sipil. KPI yang sebelumnya merasa menjadi pemilik wewenang ini, mau tak mau kini harus mundur. Ini implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Paket Peraturan Pemerintah (PP) terkait bidang penyiaran tidak menyalahi struktur atau tata urutan perundang-undangan sehingga dapat dibenarkan karena PP (sebagai aturan di bawah Undang-undang) memang menjadi area kewenangan pemerintah.

KPI yang masih merasa tidak puas terhadap materi yang ada dalam paket PP ini, kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Namun, apa daya, MA pun menilai bahwa PP tersebut, khususnya PP No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak bertentangan dengan materi UU Penyiaran 2002.

Desember inilah kelanjutan episode di atas akan berlanjut. Pemerintah yang diputuskan MK sebagai penerima mandat, sudah semestinya mengeluarkan peraturan terkait sistem stasiun berjaringan ini. Semestinya, 28 Desember 2007 adalah batas akhir transisi dari sistem relai menjadi sistem berjaringan. Namun, mengingat hingga kini pemerintah belum juga mengeluarkan aturan mainnya, maka paling banter batas waktu akhir tersebut baru akan menjadi batas permulaaan.

Pemerintah diharapkan tidak lagi menunda meski, dalam ketentuan peralihan UU Penyiaran 2002, masih dimungkinkan dengan alasan-alasan khusus. Pasalnya, penundaan berarti adalah interupsi terhadap cita-cita UU penyiaran 2002 untuk meletakkan pondasi bagi sistem desentralisasi penyiaran. Tentu saja, jika desentralisasi tersendat, maka hak daerah untuk dapat menikmati manfaat yang lebih baik dari ranah penyiaran, baik di wilayah isi siaran (diversity of content) maupun di wilayah bisnis ekonomi penyiaran (diversity of ownership), juga kian buram.

Jika pemerintah tidak melakukan tindakan apapun, maka ini adalah bagian dari pelanggaran UU Penyiaran 2002 dan juga Konstitusi. Tentu tragis, jika preseden buruk ini menimpa UU Penyiaran, sebagai produk legislasi yang lahir atas inisiatif DPR di saat hingar bingar era reformasi.

Kesadaran akan hal inilah yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan termasuk kalangan NGO’s yang tergabung dalam Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang bahkan telah mensomasi pemerintah karena dipandang gagal menunaikan amanat UU Penyiaran 2002. Kesadaran serupa juga muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPI se-Indonesia pada 6-8 Desember 2007 yang dilangsungkan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Perdebatan sengit seputar isu ini mewarnai salah satu sesi diskusi Rakernas yang menghadirkan wakil pemerintah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel). Sayangnya, wakil paling representatif dari keduanya, yakni Direktur Penyiaran SKDI, Agnes Widiyanti dan Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel, Tulus Rahardjo, berhalangan hadir, yang kemudian mewakilkannya pada Marmanto (SKDI) dan Nurhaidah (Postel).

Umumnya, KPID meminta kejelasan dan ketegasan sikap pemerintah, baik dari Ditjen Postel maupun SKDI. Kepada Ditjen Postel, KPID meminta ketegasan sikap mengenai status hukum dari stasiun relai yang ada di daerah-daerah karena praktis, pada tanggal 28 Desember 2007 ini semestinya sudah tidak diperkenankan untuk beroperasi dan sudah harus berganti dengan sistem berjaringan jika masih ingin tetap bersiaran di wilayah layanan siaran yang sebelumnya tercover oleh stasiun relai.

Dengan kata lain, jika tidak ada kejelasan sikap dari pemerintah, yakni SKDI, sebagai pengampu urusan SSB, maka Postel sebenarnya dimungkinkan untuk melakukan sweeping terhadap stasiun relai karena statusnya telah berubah menjadi ilegal. Ketegasan ini dibutuhkan agar tidak terjadi kekacauan di daerah-daerah yang bisa saja muncul dari situasi ketidakjelasan. Apalagi, di beberapa daerah yang alokasi kanalnya masih harus diperebutkan oleh stasiun ”TV Nasional” dengan stasiun ”TV Lokal” yang sudah terlanjur berdiri.

“Kami minta ketegasan dari Ditjen Postel, apakah stasiun relai ini akan dihentikan atau tidak?” kata Maman Wijaya dari KPID Jawa Barat.

Respon Pemerintah

Menanggapi hal ini, Nurhaidah dari Ditjen Postel menyatakan bahwa pada prinsipnya yang terpenting adalah kesesuaian penggunaan alokasi kanal frekuensi dan kepemilikan Izin Stasiun Radio (ISR) oleh lembaga penyiaran. Pihaknya mengakui hingga saat ini belum mengetahui konsep siaran berjaringan seperti apa yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Akibatnya, penjelasan Nurhaidah kembali mengambang, dan hanya menegaskan bahwa Ditjen Postel tidak akan bertindak di luar koridor peraturan yang berlaku.

Ketegasan serupa juga diminta terhadap Ditjen SKDI. Para utusan dari KPID menanyakan kesiapan pemerintah dan arah kebijakan SSB yang akan ditempuh. KPI dan KPID jelas berharap jika akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan ini, sudah semestinya tidak mengingkari UU Penyiaran 2002 ataupun PP No. 50/2005 tentang LPS yang sudah dibuatnya.

Marmanto, yang mewakili Direktur Penyiaran, Agnes Widiayanti, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih terus menggodok rencana peraturan SSB ini dan juga telah beberapa kali membangun diskusi dengan KPI Pusat maupun dengan kalangan industri televisi, khusunya yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Secara prinsip atau normatif, sesuai dengan PP, jelas Marmanto, peraturan itu SSB itu akan mempertimbangkan empat hal. Pertama, induk dari stasiun berjaringan harus berada di ibukota provinsi; kedua, jangkauan stasiun jaringan dibatasi maksimal 75% dari seluruh provinsi, kecuali untuk stasiun relai yang telah beroperasi sebelum PP diterbitkan. Untuk kasus yang seperti ini, dibatasi maksimal 90% dari seluruh provinsi; ketiga, stasiun jaringan tersebut maksimal 80% berada di daerah ekonomi maju yang ditentukan sendiri oleh induk jaringan; dan keempat, sebanyak minimal 20% dari stasiun jaringan tersebut berada di daerah ekonomi kurang maju yang ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, konsekuensi dari peraturan SSB ini juga harus diikuti ketentuan pemerintah lainnya yang mengatur tentang penentuan daerah ekonomi kurang maju.

Solusi kompromis nampaknya akan menjadi pilihan pemerintah yang agaknya masih ragu untuk menerapkan secara total ketentuan SSB sebagaimana diatur dalam PP No. 50/2005. Menurut Marmanto, kemungkinan peraturan terkait SSB ini akan dirumuskan sebagai “solusi antara” sebelum dapat mencapai SSJ yang ideal sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Menurut Marmanto, ini karena masih adanya kendala di banyak lini, baik dari sisi perbedaan kondisi daerah atau infrastruktur, modal atau investasi yang besar, SDM, serta sulitnya memecah aset perusahaan menjadi beberapa badan hukum  yang terpisah. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh SKDI ini pada dasarnya persis sama dengan apa yang diutarakan oleh ATVSI.

Sementara itu, salah satu masalah penting dalam konteks SSB adalah perlakuan terhadap televisi lokal yang sudah terlanjur berdiri. Masalah akan menjadi rumit jika kanal yang tersedia tidak mencukupi bagi pemohon izin, apalagi jumlah televisi swasta yang saat ini bersiaran secara nasional mencapai hingga 10 stasiun. Oleh sebab itulah, salah satu rekomendasi penting yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) adalah permintaan untuk diprioritaskan dalam pembagian kanal frekuensi di daerah.

Perlindungan terhadap stasiun televisi lokal selayaknya memang dipertimbangkan serius. Menurut Aswar Hasan, Ketua KPID Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bukti kemampuan dan kapasitas dari lokal (daerah). Oleh karena itulah Aswar meminta kejelasan dan ketegasan dari pemerintah menyangkut nasib stasiun-stasiun televisi lokal ini.

Rencana KPI

KPI sendiri saat ini juga telah memiliki draf rancangan SSB. Menurut koordinator bidang struktur penyiaran KPI, Don Bosco Selamun, rancangan ini telah dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang merupakan forum tertinggi KPI. Selain itu, lanjut Don Bosco, rancangan ini juga telah didiskusikan dengan pemerintah, kalangan industri penyiaran televisi (ATVSI), maupun elemen masyarakat sipil melalui MPPI. Dengan kata lain, sebenarnya KPI juga siap secara konsep untuk diperbandingkan atau dipadukan dengan rencana peraturan SSB oleh pemerintah yang masih terdengar sayup-mayup itu.

Namun, dalam Rapat Kerja Nasional ini, KPI masih akan tetap dalam posisi menunggu dahulu. KPI berpandangan bahwa hal ini memang telah ditetapkan menjadi area kewenangan pemerintah. KPI mendesak agar pemerintah segera, sebelum sampai batas waktu yang ditentukan, untuk mengeluarkan peraturan SSB ini agar tidak terjadi pembelotan atas ketentuan UU Penyiaran 2002. Lebih dari itu, penerapan SSB sekaligus adalah wujud keseriusan untuk menempatkan publik di daerah juga sebagai pemilik kedaulatan atas ranah penyiaran.

(Sumber: kpi.go.id)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s