RISET PANTAU-Orientasi Media di Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya tidak memiliki tanah subur, miskin sumber alam, dan iklimnya amat kering. NTT merupakan provinsi terkering di Indonesia. Kondisi ekologis ini membuat daerah-daerah di NTT sulit mengandalkan hasil bercocok tanam, sekalipun kegiatan itu tetap dilakukan sebagai mata pencaharian warga setempat. Karenanya, menjadi pegawai negeri sepil (PNS) adalah pilihan utama. NTT pun dikenal sebagai provinsi PNS.

 

Tapi, bukan berarti wilayah NTT tidak punya potensi ekonomi yang memadai. Sebagian warga NTT mengolah tanaman perkebunan dan tanaman komersial seperti cabe, kopi, kakao, dan mete yang hasilnya dijual ke pedagang perantara setempat atau dari luar pulau. Pilihan mata pencaharian lain adalah beternak, terutama sapi dan kerbau, serta kerajinan tenun ikat dan ukiran. Usaha-usaha itu umumnya dilakukan dalam skala kecil dan menengah (UKM).

 

Jumlah UKM di NTT terbilang besar. Pada 2002, Badan Pusat Statistik mencatat ada 11.767 UKM di NTT. Sebagian besar berada di Kota Kupang sebanyak 2.737 (23,28%), sementara Kupang 550 UKM (4,67%) dan Ende 501 UKM (4,26%). Ini belum termasuk UKM yang tidak teridentifikasi. Di sinilah denyut nadi perekonomian NTT sebenarnya. Di Kupang umumnya bergerak di sektor manufaktur, yakni meubel, kerajinan perak, alat musik, tenun ikat, dan batako. Sementara Ende menjadikan jambu mete, kakao, dan tenun ikat sebagai komoditi primadona.

 

Ironisnya, geliat ekonomi sektor UKM itu justru tidak tersentuh oleh media melalui pemberitaannya. Padahal pengembangan sektor UKM membutuhkan dukungan media. Media dapat mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi UKM dan memberikan informasi yang mereka butuhkan.

 

Kendala yang dihadapi UKM adalah  persoalan mengurus perizinan, karena sebagian besar UKM dibangun dengan manajemen kekeluargaan. Keahlian pun seringkali hanya didapatkan secara turun-temurun, sehingga pengembangan produk tersendat. Akses pelaku UKM ke lembaga pemberi modal menjadi terhambat. Kendala lainnya berkaitan dengan pengelolaan teknis, pemasaran produk, dan prasarana yang kurang memadai. Mereka memiliki akses dan pemahaman terbatas terhadap informasi pasar, terutama mengenai permintaan dan harga. Jaringan pun terbatas. Dari sinilah dibutuhkan fasilitator dan media yang bisa memberikan informasi. Tapi media ternyata lebih tertarik mengangkat isu politik dan kriminalitas. Kenapa?

 

Penelitian ini diawali oleh kegusaran, mengapa porsi berita UKM di media cetak maupun elektronik di NTT sangat kecil dibanding berita-berita kriminal dan politik. Apakah sektor UKM dianggap kurang menarik sebagai berita hingga kurang bisa dijual? Apakah karena wartawan tidak punya cukup akses? Ataukah kebijakan redaksi tidak cukup berpihak kepada sektor tersebut? Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara media sendiri merupakan bagian dari sektor usaha? Media bahkan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat ia tumbuh dan berkembang. Indikatornya, ada halaman iklan yang secara jelas menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga usaha di wilayah tersebut menggunakan media sebagai tempat untuk berpromosi. Ada pula halaman atau rubrik bisnis yang memberikan tempat khusus bagi pelaku bisnis maupun perkembangan bisnis itu sendiri. Ada hubungan saling menguntungkan antara media melalui pendapatan iklan dan pelaku bisnis yang memperoleh akses untuk publikasi atau promosi melalui media.

 

Untuk mengetahui bagaimana orientasi media terhadap persoalan-persoalan UKM dilakukanlah analisis isi terhadap media cetak dan media elektronik di Kupang dan Ende, dua wilayah yang representatif di NTT. Penelitian ini menyoroti bagaimana media memberitakan sektor UKM. Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mengukur kuantitas dan kualitas pemberitaan media atas sektor UKM. Di Kupang dilakukan terhadap tiga suratkabar (Pos Kupang, Timor Express, dan Kursor), dan satu radio (RRI Kupang). Di Ende terhadap suratkabar Flores Pos serta RRI Ende. Metode ini didukung pula dengan metode wawancara mendalam dengan awak media dan khalayak media.

 

Hasilnya menunjukkan bahwa sektor UKM kurang mendapat ruang di halaman suratkabar dan media elektronik di kedua wilayah tersebut. Tema ini kalah menarik dibanding berita politik dan kriminalitas, yang dinilai lebih disukai khalayak media di sana. Setiap halaman koran dan program siaran didominasi berita-berita pemerintahan: suksesi kepala daerah, kenaikan pangkat, pelantikan kepala dinas, kunjungan gubernur ataupun kepala daerah, hingga dugaan korupsi. Tidak cukup banyak lembaga ekonomi mikro atau dinas pemerintah yang memperoleh liputan dari media, kecuali perbankan dengan kuantitas yang juga kurang memadai.

 

Jika pun ada berita mengenai UKM di media, sebagian besar bersumber dari pemerintah, bersifat seremonial, dan, ironisnya, seringkali dikutip dari media nasional. Berita-berita itu juga tidak sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik; mekanisme verifikasi tidak dijalankan, pagar api dilanggar.

 

Media selalu mengaitkan pilihan isu tersebut dengan sisi bisnis. Saat ini, sebagian besar pelanggan media adalah kantor-kantor pemerintah. Pegawai negeri adalah pangsa pesar utama. Mereka juga yang rajin beriklan di media. Tapi, alasan bahwa isu UKM tak berkorelasi dengan pendapatan iklan tidaklah bisa dibenarkan. UKM juga punya kontribusi bagi pendapatan media. Mereka juga memasang iklan. Meski dengan nilai iklan yang kecil namun kontinyu. Jika digarap dengan serius, UKM punya potensi besar.

 

Hasil penelitian menunjukkan, selain menganggap berita UKM kurang seksi, media punya kendala internal: sumber daya manusia dan manajemen. Jumlah wartawan sedikit, itu pun dengan mutu dan kemampuan yang rendah. Sebagian besar wartawan bekerja sevara otodidak. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik. Pengetahuan wartawan tentang isu UKM pun tidak memadai. Media di NTT kesulitan meliput soal-soal ekonomi makro atau mikro juga karena tidak punya wartawan ekonomi. Kalaupun ada, halaman ekonomi diisi oleh berita bisnis besar yang dilakukan pengusaha dari Jakarta, dan berita tersebut seringkali dikutip dari media nasional. Persoalan kualitas wartawan yang tak memahami isu UKM menjadi kendala minimnya berita tentang UKM. Akibatnya, kesadaran publik kecil. Pelaku UKM tak punya informasi dan sarana berinteraksi dengan publik.

 

Persoalan lainnya adalah hubungan antara media dan dan mereka yang terlibat dalam sektor UKM terlihat “canggung”. Wartawan mengeluhkan susahnya akses untuk memperoleh informasi tentang UKM, baik dari pelaku UKM maupun lembaga macam Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri. Juga tak ada database lengkap mengenai jumlah dan keberadaan UKM. Di sisi lain, wartawan juga seringkali tidak memahami secara utuh isu ekonomi mikro, dan ini menyulitkan mereka untuk  menulis dengan baik.

 

Sementara pelaku UKM kurang membangun komunikasi saling menguntungkan dengan media. Tidak sedikit forum formal maupun informal yang membicarakan persoalan UKM, tapi lembaga-lembaga ini tidak memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi, promosi, dan komunikasi. Interaksi yang kaku itu disebabkan asumsi bahwa media-media lebih cocok untuk iklan, tidak untuk pemberitaan. Iklan sendiri terkait dengan pengeluaran biaya.

 

Dari hasil penelitian tersebut, media tampaknya butuh peningkatan kapasitas awak redaksi, sementara pelaku UKM memerlukan informasi yang memadai dan ditulis dengan benar. Di sini perlu inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara media dan pelaku UKM di NTT. Antara lain dengan membentuk tim kecil untuk menggerakkan dan menfasilitasi komunikasi tersebut, mengidentifikasi apa saja yang diperlukan pelaku UKM dan media, serta memantau dan memberi informasi segaala persoalan yang muncul. Bisa juga dengan memaksimalkan lembaga-lembaga setempat sebagai medium komunikasi dan sosialisasi. Pelembagaan akan membuat program bisa berjalan dalam jangka panjang, terstruktur dan tersusun rapi, dengan orientasi dan sasaran yang lebih terarah.

 

Pengembangan kapasitas redaksi dan jurnalis juga harus ditingkatkan. Pelatihan berupa kursus singkat reportase, penulisan, dan editing, pengiriman wartawan ke kursus-kursus yang diadakan lembaga lain, serta menempatkan beberapa wartawan untuk magang di media yang telah memiliki rubrik UKM. Selain itu, peningkatan kualitas akan sangat terasa dan mengena melalui penempatan konsultan editor, foto, desain, dan marketing selama jangka waktu tertentu (pendampingan) di media-media bersangkutan. Dengan begitu diharapkan ada perbaikan kualitas dan mutu wartawan dan jurnalisme di Kupang dan Ende.

Dikutip dari: pantau.or.id 

Anda dapat mengunduh hasil lengkap penelitian ini dari link ini

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s