Wacana Berita Konflik Papua di Majalah Tempo, “Masyarakat Papua versus Pemerintah”

OLEH: Ulfa Andriani

(Alumnus Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU, kini bekerja sebagai jurnalis)

Konflik yang terjadi di Papua antara masyarakat lokal dengan PT. Freeport Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2006 kemarin, cukup mendapat perhatian majalah Tempo. Majalah ini tidak pernah absen memberitakan perkembangan daerah tersebut sejak konflik pecah di mil 72. Dalam kurun waktu 2 bulan, tujuh dari delapan edisi yang terbit memberitakan tentang konflik Papua. Kadang, satu edisi berisi dua sampai tiga berita konflik Papua.

Dari hasil penelitian, majalah Tempo dalam setiap pemberitaannya selalu ingin menampilkan berita secara berimbang atau cover both side hal ini terlihat dari pemilihan narasumber, kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama dimuat opininya. Walaupun begitu ada juga berita yang menghadirkan narasumber dengan sangat timpang misalnya pada berita Tuntutan Membentur Tembok.

Layaknya media secara umum, majalah Tempo tidaklah dapat menghindari subjektifitas yang secara konstruksi sosial ada pada dirinya, ketika memandang sebuah peristiwa. Mereka sendiri adalah bagian dari kelas masyarakat atau ideologi tertentu yang memungkin mereka memberi penilaian dan penafsiran terhadap suatu fenomena di sekitarnya.

Di beberapa pemberitaan terdapat usaha pencitraan masyarakat Papua sebagai pihak yang anarkis, penuh tuntutan dan tidak mau berkompromi. Hal ini dapat dilihat dari proses inklusi yang terjadi, seperti dalam berita Hujan Batu di Mil 72, Kebrutalan di Sebuah Jembatan, Abepura Bukanlah Santa Cruz, Dalam Lindungan Hutan Sagu, Serangan dari  Lembah Bewani. Cara yang digunakan antara lain dengan strategi kategorisasi, diferensiasi, dan identifikasi. Proses inklusi terjadi pada masyarakat Papua, mahasiswa Papua, pendulang emas tradisional, LSM lokal Papua dan tokoh masyarakat Papua.

Pada pemberitaan Hujan Batu di Mil 72 proses inklusi dengan strategi kategorisasi terhadap mahasiswa Papua bertujuan untuk mengasosiasikan ke dalam benak khalayak bahwa warga kulit hitam identik dengan kekerasan. Inklusi terhadap pendulang emas tradisonal dan masyarakat Papua dengan strategi diferensiasi bertujuan untuk membedakan sikap antara pendulang emas dengan aparat kepolisian.

Berita Kebrutalan di Sebuah Jembatan yang menginklusikan masyarakat Papua dengan strategi diferensiasi bertujuan untuk memarjinalkan posisi masyarakat Papua. Mereka digambarkan dengan sangat buruk karena bertindak anarkis sementara polisi digambarkan dengan sangat baik, mereka menyerang karena terdesak.

Berita Abepura bukanlah Santa Cruz yang menginklusikan Hanz Gebze dengan mengidentifikasikannya sebagai kelompok kiri bertujuan untuk menggambarkannya secara buruk, tidak baik moralnya karena berhubungan erat dengan kelompok kiri. Sementara inklusi terhadap masyarakat Papua dengan strategi diferensiasi bertujuan untuk membedakan sikap antara masyarakat Papua dengan polisi.

Sementara itu penghadiran PT. Freeport dan pemerintah selalu menampilkan mereka sebagai pihak yang kompromis, ingin menyelesaikan masalah secara damai dan sebagai pihak yang dirugikan dalam konflik ini. Hal ini dapat dilihat dari berita Berendam Mengais Emas dan Kebrutalan di Sebuah Jembatan, strategi yang digunakan adalah objektifikasi dan determinasi. 

Di beberapa berita, majalah Tempo tidak menjelaskan secara menyeluruh tentang akar konflik yang terjadi. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat Papua karena konflik antara masyarakat Papua tidak bisa dilihat sebagai konflik yang baru terjadi sehari dua hari, ia harus dilihat dari proses sejarah yang panjang. Masyarakat Papua selama ini selalu menjadi korban kebijakan dari pemerintah pusat yang sangat berpihak kepada pemodal.

Dari enam proses eksklusi yang terjadi, aktor yang dikeluarkan semuanya dari pihak pemerintah dan PT. Freeport Indonesia. Hal ini tentu saja menguntungkan karena proses pengeluaran ini dapat melindungi mereka dari pemberitaan. Pemerintah Indonesia sering digambarkan sebagai pihak yang selalu menginginkan perdamaian demi menjaga stabilitas negara. Meninggalnya empat tentara dan satu polisi pada peristiwa Abepura selalu disorot oleh media. Sementara itu korban meninggal dari pihak sipil tidak mendapat prioritas pemberitaan yang sama hal ini secara tidak langsung telah mengeksklusikan mereka dari pemberitaan.

Pihak Freeport sendiri cukup diuntungkan dengan kejadian bentrok yang terjadi di Abepura. Karena wacana konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia bergeser menjadi wacana konflik antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Indonesia. Media, termasuk majalah mingguan Tempo pun terhanyut dengan pengalihan isu ini, mereka lebih tertarik untuk mengangkat konflik yang terjadi di lapangan daripada mencari apa sebenarnya menjadi akar dari konflik yang terjadi di Papua.

* Disarikan dari skripsi penulis yang berjudul Analisis Wacana Berita Konflik Papua di Majalah Tempo.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s