Oleh M.Arif.Billah Syah Putra. Lubis.S.sos

Semua orang pasti setuju kalau televisi dimasukkan sebagai salah satu penemuan terpenting di abad ke dua puluh. Kemampuan audio visual dari kotak ajaib yang ditemukan oleh  J.L. Baird  dan C.F. Jenkins ini menembus rintangan bentang geografis menjadikannya agen paling ideal bagi penyebaran ide-ide globalisasi. Tidak heran jika timbul pendapat di kalangan pemerhati sejarah bahwa “kelahiran” tekhnologi televisi merupakan awal dari era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan tekhnologi menganugerahi televisi posisi sebagai “barang primadona yang wajib ada” di ruang keluarga kita.

Di Indonesia sendiri sejarah pertelevisian bermula pada 17 Agustus 1962. Hari itu, Televisi Republik Indonesia (TVRI) lahir dan untuk pertama kalinya beroperasi. Dengan pemancar berkekuatan 100 watt, siaran pertama dilakukan untuk menyiarkan peringatan ulang tahun ke 17 proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari halaman Istana Merdeka, Jakarta. Pada awalnya TVRI adalah proyek khusus untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games ke 4 di Jakarta. Siaran TVRI sehubungan dengan Asian Games dikoordinir oleh Organizing Comitte Asian Games IV yang dibentuk khusus untuk event olah raga itu, di bawah naungan Biro Radio dan Televisi Departemen Penerangan. Mulai 12 November 1962 TVRI mengudara secara reguler setiap hari. Pada 1 Maret 1963 TVRI mulai menayangkan iklan seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui keputusan presiden RI nomer 215 tahun 1963. Namun pada tahun 1981 dengan berbagai alasan politis TVRI tidak diijinkan lagi menayangkan iklan.

Perkembangan stasiun televisi swasta di Indonesai baru dimulai tahun 1988. Setelah sekian lama menikmati posisi ”one man show ” TVRI mulai mendapat teman dalam penyiaran di Indonesia. Rezim Soeharto telah mulai mengijinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia. Di awali oleh RCTI (1988), kemudian di susul oleh SCTV (1989), TPI (1990), ANTV (1993) dan terakhir INDOSIAR (1995). Tumbangnya rezim orde baru ibarat kompos bagi perkembangan dunia pertelevisian nasional. Angkasa nusantara pun dijejali tidak kurang dari sepuluh frekuensi stasiun televisi berlisensi nasional. Dan itupun masih ditambah puluhan frekuensi stasiun televisi ”berijasah lokal”

Dalam perjalanan menuju puncak popularitas, dunia pertelevisian Indonesia berhasil menyembunyikan  bayang-bayang sisi kelamnya dari mata pemirsa awam yang tidak jeli atau malas memprotes.

Matrealistik

Sebagai sebuah industri padat modal, teramat wajar jika pihak pengelola stasiun televisi oleh pihak investor (pemilik-red) dibebani target meraup laba sebanyak-banyaknya. Guna mengembalikan modal yang telah ditanamkan sesegera mungkin. Tekanan dari para pemilik modal, menumbuhkan sifat matrealistis di dalam jiwa insan pertelevisian. Hasilnya,tinjauan utama layak tidaknya sebuah program siaran ”berumur panjang” adalah faktor rating.

Para pemirsa pun dicekoki dengan berbagai tayangan yang diprediksi mampu menyerap penonton dalam jumlah besar. Tanpa memperdulikan efek dekadensi moral sebagai limbah tayangan bersangkutan. Tema-tema seputar seks dan kekerasan menjadi agenda tontonan harian masyarakat kita.  Entah karena sudah terbiasa atau memang sesuai selera, kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap kekerasan, pornografi dan klenik bisa dianggap cukup spektakuler. Betapa tidak! Berita seputar kekerasan dan kejahatan serta acara dan film-film bertema sadisme, erotisme dan horor ternyata menempati urutan teratas dalam polling-polling.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali seleberiti yang bisa naik daun karena berani mengeksploitasi potensi seksualitas mereka. Sebut saja para penyanyi dangdut  seperti Inul Daratista dengan goyang ngebornya, Anissa Bahar dengan goyang patah-patah, Dewi Persik dengan goyang gergajinya. Julia Perez (pemain film, sinetron,penyanyi serta pembawa acara yang begitu “berambisi meraih gelar bom seks”  di Indonesia) berani menyertakan kondom sebagai bonus bila kita membeli kaset lagu dangdutnya yang juga berisi “lagu-lagu” berkonotasi erotis.

Salah satu corong pornografi adalah iklan. Baik itu iklan produk yang berkaitan seks seperti jamu dan obat kuat, kondom maupun tidak. Pornografi dapat dengan mudah ditemukan dalam iklan makanan, minuman, kosmetik bahkan mobil dan elektronik. Simak pula mayoritas  iklan-iklan produk rokok. Baik itu di media cetak, elektronik maupun media iklan luar ruang. Di mana diasosiasikan bahwa pria yang menjadi pecandu rokok yang diiklankan adalah pria jantan idaman perempuan. Padahal jelas-jelas segudang penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa merokok dapat menimbulkan impotensi.

Maka jangan beranggapan bahwa saat kontroversi undang-undang anti pornografi dan porno aksi merebak, pemberitaan media yang mengangkat berita-berita aksi penolakan secara jauh lebih dominan dibandingkan yang setuju, adalah sebuah pembelaan bagi kepentingan kaum minoritas. Karena itu sebenarnya wujud ketakutan dari insan media sendiri. Yang takut mereka bakal menjadi sasaran tembak yang  empuk dari aparat penegak hukum.

Beruntung kita mempunyai sosok “pahlawan di dunia entertainment” seperti aktor kawakan Dedy Mizwar. Dengan film “NAGA BONAR JADI 2” , sinetron “LORONG WAKTU, IKHLAS, PARA PENCARI TUHAN” aktor yang pernah meraih piala citra in mampu membuktikan pada Indonesia bahwa tanpa karya-karya “padat pesan moral” bisa menjadi tayangan yang menjanjikan rupiah melimpah. Asal dikelola secara kreatif.

Sifat matrealistis media juga lambat laun berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Demi mengeruk uang dari para pemasang iklan, dijalankanlah politik pencitraan bahwa wanita yang cantik adalah wanita berkulit putih mulus. Padahal tanah Zamrud khatulistiwa yang dinaungi garis khatulistiwa, secara alamiah bukanlah habitat bagi “warga kulit putih” Akibat pencitraan yang kontradiktif ini, wanita Indonesia harus mengeluarkan jutaan rupiah demi mendapatkan beragam produk pemutih kulit. Bahkan terkadang  harus merelakan kesehatan dirinya digerogoti bahan kimiawi berbahaya yang terkandung dalam sebuah produk pemutih tanpa izin. Namun bahaya laten yang seharusnya disadari adalah pencitraan ini akan sangat menyakitkan bagi saudara-saudara kita, para penduduk asli Papua. Dan sebagian besar penduduk di Indonesia bagian timur lainnya.  Untuk menjadi putih dan terlihat “cantik” mereka tidak cuma butuh produk pemutih. Tapi harus operasi plastik seperti yang dilakukan mega bintang musik pop, Michael Jackson. Bila wanita Indonesia harus “putih mulus” berarti wanita anggota suku Asmat, Dani, Dayak dan suku-suku lainnya,  yang bila tiada keajaiban tidak mungkin berkulit putih mulus, tidak berhak mengaku sebagai masyarakat berpanca sila. Tanpa itu semuapun, kesenjangan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan  pemerintah sudah sempat membuat segelintir dari mereka bercita-cita “merdeka” dari Indonesia.

Selain mengeksploitasi seks, wanita dan mistik, stasiun televisi juga kerap kali menjadikan berita sebagai senjata penumpuk harta. Coba ingat bagaimana giatnya Metro TV mengangkat kasus pencemaran pantai Buyat oleh PT. Freeport Minahasa Raya (FHM) dan kasus pembalakan liar yang dituduhkan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Takut pemberitaan-pemberitaan negatif mampu membentuk opini publik yang tidak menguntungkan posisi perusahaan, kedua tersangka pelanggar undang-undang lingkungan hidup mulai bertindak “royal” Metro TV sebagai “pemrakarsa publikasi” kebagian jatah paling banyak menayangkan iklan community development PT. FHM bertema “ tidak ada pencemaran di Teluk Buyat” dan PT.RAPP dengan tema iklan “ pengelolaan hutan berkelanjutan” Padahal sebelum kasusnya masuk ke acara “Metro Realitas” kedua perusahaan seolah-olah enggan beriklan. Seiring derasnya “guyuran uang iklan” semakin meredup pulalah hingar bingar pemberitaan kasus raksasa-raksasa di bidang pertambangan dan perkayuan tersebut. Meski kasusnya sendiri masih terus bergulir di muka hukum. Entah apa pula korelasinya, kedua kasus akhirnya berakhir anti klimaks bagi kemajuan penegakan hukum perlindungan lingkungan hidup.

Monopoli

Struktur monopoli tidak hanya ditemukan pada sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun demikian, perilakunya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan sumber daya ekonomi. Dalam berbagai kasus di kehidupan sehari-hari dengan mudah ditemukan struktur monopoli yang juga memperlihatkan perilaku dan kinerja yang mendikte pasar. Pengertian monopoli tidak lagi terbatas pada satu-satunya produsen atau penjual, tetapi kesatuan tindakan dan keputusan dan kinerja, seperti monopoli yang kolusif. Peraturan pemerintah yang mengebiri otonomisasi bisnis penyiaran Indonesia seperti yang diamanatkan oleh undang-undang penyiaran, bisa jadi merupakan balas budi dari pihak penguasa kepada “raja-raja media” di Indonesia. Kecurigaan ini sangat beralasan bila kita mau sedikit melirik sejarah perpolitikan Indonesia beberapa tahun belakangan. Sebelum naik menjadi “ RI 1” Susilo Bambang Yudhoyono, bukanlah “ siapa-siapa” di pentas politik. Kerajinan media massa menanamkan citra SBY sebagai objek penderita dalam perseteruan politiknya dengan klan Megawati Soekarno Putri (presiden saat itu) berhasil memberi modal awal simpati masyarakat terhdap pasangan SBY-JK pada Pemilu 2004.

Para raja media yang belum siap berbagai kue bisnis penyiaran dengan pebisnis daerah, begitu diuntungkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku sekarang. Terbukti grup MNC sekarang berhasil “mencaplok” Deli TV. Televisi lokal pertama di Sumatera Utara. Konsumen juga begitu dirugikan dengan aksi-aksi monopoli. Lihat saja bagaimana MNC yang menguasai stasiun televisi RCTI, TPI dan Global, berhasil “memaksa orang gila bola” saat pagelaran EURO 2008. Begitu banyak tayangan acara reguler yang harus berubah jam tayang atau dihentikan sementara waktu demi penyebaran virus gila bola. Padahal kita semua tahu, tidak semua orang suka pada sepak bola. Terutama ibu-ibu rumah tangga pencandu sinetron. Meski olah raga ini diklaim sebagai olah raga terpopuler di Indonesai bahkan dunia. Penulis secara pribadi pernah pula mendapati ada seorang penggemar sepak bola yang berubah kegemaran sampai saat ini hanya karena “muak’ dijejali tayangan seputar sepak bola pada pamentasaan piala dunia tahun 2006 lalu.

Praktek monopoli juga semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial di masyarakat. Akibatnya, anggapan pulau Jawa pada umumnya dan Jakarta pada khususnya sebagai surga dunia, tempat tepat mengadu nasib semakin dalam melekat dalam benak rakyat. Bagaimana tidak, untuk jadi populer, artis-artis lokal harus bertarung di ruang sempit berjuluk ibu kota. Perusahaan-perusahaan besar juga pastinya hanya akan memilih DKI sebagai pusat pengendalian bisinisnya. Sebab segala fasilitas publikasi bagi akitifitas bisnis mereka ada di sana. Jadilah segala macam janji pemerataan pendapatan serta kesejahteraan hanya kedengaran nyaring bila tiba masa kampanye saja. Kalau sudah begini, mari sama-sama berhenti berkata “ siapa suruh datang ke Jakarta”

Menurut Ignatius Haryanto, “Kepemilikan Media Terpusat dan Ancaman terhadap Demokrasi”( www.kompas.com, 24 Agustus 2004). Bagi rezim penguasa sendiri, praktek monopoli menyimpan ancaman tersembunyi. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian pihak penguasa. Pertama, penguasa harus pandai-pandai mengambil hati para pemilik konglomerasi media. Bila gagal, dengan bekal senjata publikasinya, sangat mungkin para pengusaha ini akan menjadi musuh yang paling berbahya. Poin ke dua, praktek monopoli akan menjauhkan penguasa dari realitas. Seperti fenomena pahit yang harus dilewati rezim Soeharto. Dominasi TVRI dan tangan besi Departemen Penerangan yang dikomandoi Harmoko si raja penjilat, membangkitkan kepercayaan diri berlebihan pada HM. Soeharto. Bahwa diri dan segenap kebijakan politiknya masih begitu dipercayai publik. Sehingga sang pengemban Supersemar gagal menemukan momentum tepat untuk mundur. Sampai-sampai harus dilengserkan paksa oleh mahasiswa.

Pastinya, praktek monopoli mengingkari azas persaingan sehat dalam bisnis media massa.  Jejaring bisnis MNC selain menguasai 3 stasiun televisi nasional, bergerak pula di bisnis penerbitan pers melalui surat khabar Seputar Indonesia, media on line dengan nama Oke Zone. Kerajaan bisnis kelompok yang menyertakan pula nama putra sulung Soeharto sebagai salah satu pemegang saham, masih pula dilengkapi oleh beberapa stasiun radio, stasiun televisi lokal, sampai biro iklan. Yang dikuasai sepenuhya atau terikat kontrak kerja sama erat. Satu-satunya pesaing yang bisa dianggap setara kekuatannya cuma kelompok Gramedia. Sejak menggabungkan  stasiun TV 7 dengan Trans TV, posisi grup yang pendiriannya digagas Jacob Utama ini kian kokoh dalam persaiangan bisnnis media massa. Kedua raksasa media di Indonesia ini tentu akan sangat mudah mendikte pasar.

Selain punya posisi tawar yang kuat untuk menentukan berbagai jenis biaya dalam kegiatan bisnis media massa, kedua konglomerasi media massa atau salah satunya ini bisa saja bertindak semena-mena. Misalnya mereka tidak suka atau ingin menghancurkan salah satu pesaing yang lebih lemah, tinggal melakukan penjualan sistem paket. Dimana dengan harga sama, pemasang iklan akan mendapat spot iklan di beberapa media berbeda milik kelompok bisnis mereka. Logika bisnis sederhananya, tentulah pemasang iklan lebih memilih media yang jangkauannya lebih luas. Apalagi bila ditambah potongan harga khusus. Dengan begitu dipastikan pesaing yang tidak punya sumber daya memadai, akan berdarah-darah. Sebelum akhirnya mati pelan-pelan. Contoh aktualnya lihat bagaimana stasiun televisi Indosiar yang di awal kelahiran sempat menjadi “bayi ajaib” kini mulai mendekati kondisi “bagai kerakap tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau” Manajemen SCTV, menurut sebuah kabar burung, juga mulai mengkaji langkah merger demi melihat laba perusahaan yang kian menyusut.

Duplikasi

Ideologi Rating, itulah momok bagi tayangan televisi di Indonesia. Seandainya saja setiap stasiun televisi tidak menggunakan standar rating sebagai acuan programming tayangan mereka. Pastinya tidak akan terjadi tayangan yang seragam di tiap stasiun televisi, tidak akan kita jumpai membanjirnya tayangan yang tidak berkualitas. Stasiun televisi masih memilih langkah aman, menjadikan kumpulan angka-angka rating sebagai alat dagangan pada pengiklan. Ketika salah satu stasiun televisi sukses dengan program tertentu, dapat dilihat dalam beberapa waktu berikutnya terjadi duplikasi tayangan di stasiun televisi yang berbeda. Logika pasar pun bermain, keberhasilan format tayangan tertentu dijadikan stasiun televisi untuk “memikat hati” para pengiklan.

Proses duplikasi bukan saja dalam tema, format dan materi acara belaka. Ingat saja bagaimana melo drama populer asal Taiwan Meteor Garden di copy paste menjadi sebuah tayangan sinetron. Begitu pula beberapa sinetron yang jelas-jelas menduplikasi tayangan luar negeri. Parahnya, sinetron-sinetron hasil copy paste tersebut minus kreatifitas. Dari mulai materi cerita sampai alurnya tidak ada perubahan sama sekali. Sentuhan Indonesianya baru terlihat dari nama tokoh, lokasi dan tentu saja para pemerannya. Yang paling memalukan, bukanlah kemiskinan kreatifitas yang tergambar jelas, tetapi adanya beberapa tayangan duplikasi terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Jenis tayangan yang paling banyak dicurigai melakukan tindakan illegal ini adalah sinetron. Tidak sedikit sinetron memiliki kisah-kisah “mirip” dengan sinema-sinema India.

Standar ganda

Atas nama nasionalisme, media massa Indonesia sepakat bulat “mencaci maki” pihak Malaysia yang dianggap mencuri hak cipta beberapa hasil seni budaya nusantara. Terikan tidak kalah nyaring dari media massa, terdengar pula saat salah satu lagu grup musik Peter Pan di bajak penyanyi India. Padahal seperti yang telah disinggung di atas, aksi-aksi pembajakan juga kerap dilakukan media penyiaran kita. Tapi bila pelanggaran tersebut dilakukan “orang sendiri” suara yang tadinya terdengar lantang, kalah berisik dengan suara ilalang bergoyang.

Menjelang akhir tahun 2008, kasus poligami Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji yang menikahi bocah-bocah di bawah umur menjadi primadona pemberitaan media massa. Adapun poin-poin yang menjadi “kemurkaan media massa” kala itu adalah :

Pertama adalah tindakan pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah ini menikahi anak di bawah umur dianggap melanggar undang-undang perkawinan serta tata krama masyarakat modern. Tanpa bermaksud membela sang pengusaha nyentrik, bukankah televisi juga mengiklankan tindakan serupa dengan menayangkan sinetron “Kecil-Kecil Jadi Manten” yang ditayangkan TPI dan “ Pernikahan Dini” yang pernah menjadi sinetron populer RCTI.

Poin kedua yang menjadi angle pemberitaan adalah tindakan Syeikh Puji menjadikan Ulfa, sang bocah yang ia nikahi sebagai general manager PT Silenter, yang bergerak dalam bidang pembuatan kaligrafi dari kuningan ditenggarai melanggar undang-udang ketenaga kerjaan. Lantas bagaimana dengan status para seleberiti remaja kita? Ada Nikita Wili, Putri Titian, Mashanda, Alissa Subandono, Nia Ramadhani, yang juga berstatus “pekerja entertainment”  Tidak jarang mereka harus syuting sampai larut malam. Pemda DKI yang melihat potensi terganggunya pendidikan para artis di bawah umur, sempat menelurkan wacana mengeluarkan Perda pelarangan mempekerjakan seleberiti yang belum mencapai batas usia dewasa. Kuatnnya lobi-lobi pihak rumah produksi ditambah tekanan dari stasiun-stasiun televisi mampu meluluhkan niat baik tersebut.

Poin terpenting dari kehebohan poligami Syeikh Puji adalah peranan tayangan televisi dalam mendewasakan anak-anak Indonesia sebelum waktunya. Mengumbar adegan-adegan percintaan ala orang dewasa di jam-jam dimana anak-anak masih terjaga, sinetron percintaan yang mengambil setting masa-masa SMA, SMP (bahkan beberapa sinetron telah mengajarkan hasrat terhadap lawan jenis sudah bisa dimulai saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar) memaksakan peran sebagai orang dewasa pada artis cilik maupun remaja, harusnya diakui sebagai pengakuan ekspilisit pihak media penyiaran atas eksistensi perkawinan di bawah umur.

Oleh: Muhammad Arif BSP Lubis

(Penulis adalah alumnus ilmu komunikasi FISIP USU)

Entah kebetulan atau “sebuah kebetulan yang disengaja” mendekati Pemilu, setiap instansi pemerintah seakan berlomba mengeluarkan pencitraan positif  terhadap kinerjanya masing-masing. Dari sekian banyak iklan pemerintah yang berseliweran di layar kaca, iklan sekolah gratis adalah iklan yang paling kontroversial.

Bagaimana tidak, seperti yang diakui oleh salah seorang anggota tim sukses            SBY-BERBUDI, Rizal Malaranggeng pada sebuah acara di TV ONE setelah debat capres, istilah sekolah gratis sebenarnya adalah ungkapan“ Hiperbola “ Karena sejatinya pemerintah baru mau dan mampu menanggung biaya operasional sekolah secara terbatas. Jadi kalaupun ada yang bisa digratiskan, hanya sebatas uang SPP saja. Pengakuan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Metro TV dengan Bambang Soedibyo, menteri pendidikan kabinet Indonesia Bersatu. Dalam salah satu episode Metro Realitas yang mengangkat kontroversi iklan sekolah gratis, sang menteri ditanyai mengenai makna sekolah gratis dalam iklan keluaran Departemen Pendidikan tersebut. Bukannya menjelaskan panjang lebar, sang menteri malah menghina rakyatnya dengan ungkapan “ yang dimaksud dengan gratis itu ya bukan berarti semuanya gratis. Klo mengikuti persepsi masyarakat, sarapan untuk anak-anak itu pun mereka maunya dibayari ” Ungkapan ini seolah-olah menyamakan semua orang tua di Indonesia adalah orang miskin yang bermental pengemis. Padahal walau banyak rakyat kita miskin, tetapi banyak diantaranya adalah orang tua-orang tua yang penuh harga diri dan tanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya.

Hinaan ala “orang sukses “ seperti lontaran Pak Menteri pernah pula dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Dalam kampanyenya, putri Presiden pertama RI itu seakan menuding orang-orang yang antri BLT adalah orang yang tidak punya harga diri. Meski ucapan tersebut sudah coba diluruskan oleh tim kampanye Mega Pro dikemudian hari, tapi apa daya, masyarakat sudah terlajur terhina dan memberi hukuman berupa vonis kekalahan di Pilpres untuk kedua kalinya. Beruntung pesona wibawa SBY telah membutakan rasionalitasan masyarakat, sehingga sang jenderal tidak harus menanggung beban ucapan sang  bawahan.

Fakta sekolah gratis Cuma sebatas utopia tercermin dari kalkulasi anggaran yang dialokasikan pemerintah guna mendukung program sekolah gratis ini, dalam setahun pemerintah cuma menganggarkan dana empat ratusan ribu rupiah untuk untuk setiap siswa SD, sedangkan untuk siswa SMP/ SLTP pemerintah Cuma menganggarkan dana lima ratusan ribu perkepala. Pertanyaan sederhananya, cukupkah uang sebesar itu untuk menjadikan bangku SD-SLTP menjadi hak setiap anak bangsa? Sekedar informasi saja, sejak beberapa tahun belakangan, Jakarta masuk ke dalam salah satu dari sepuluh kota termahal di Dunia.

Waktu penayangan iklan ini juga harusnya menjadi bahan kajian di Bawaslu. Masih menurut pengakuan Pak Menteri lagi, program sekolah gratis sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 2009. Tetapi mengapa iklannya baru diluncurkan di masa tenang. Iklan tersebut seolah merupakan jawaban bagi kampanye Mega-Pro yang giat mengusung semangat pendidikan murah bagai rakyat. Sebagai iklan pemerintah, sangat sedikit penjelasan yang bisa ditangkap dengan mudah oleh rakyat jelata dari iklan yang dibintangi oleh Cut Memey tersebut. Tidak ada sedikitpun informasi mengenai apa saja yang “harus digratiskan” oleh sekolah. Rakyat juga tidak tahu harus mengadu kemana jika ada sekolah yang membandel. Mungkin yang diingat rakyat hanyalah sound track dan tarian beramai-ramai yang diregakan para model di iklan tersebut. Jadi kalaupun ada yang gratis di Indonesia, itu pasti cuma tahi kucing. Bahkan bila tahi kucing tersebut telah masuk dalam kemasan berlabel kompos, perlu rupiah untuk memanfaatkannya.

Deretan iklan pemerintah yang “tidak ada gunanya” terus berlanjut dengan iklan dari kementerian Koperasi dan UKM. Dalam iklan versi “sejarah koperasi” yang paling sering tayang di Metro TV, tidak ada satu pun informasi penting yang bisa didapatkan insan perkoperasian Indonesia, kalaupun ada itu hanyalah “hapalan” nama-nama menteri dan tokoh koperasi di masa lalu. Departemen pertanian juga mengeluarkan iklan versi keberhasilan pembangunan pertanian. Yang sekali lagi lebih kental unsur muatan politisnya dibanding keberpihakan terhadap petani. Dan ada satu iklan yang menurut penulis adalah iklan siluman ( mengutip istilah Jusuf Kalla dalam debat capres terakhir ) yakni iklan tentang rasio perbandingan hutang negara. Iklan tersebut muncul dalam dua versi. Pertama versi perbandingan rasio hutang Indonesia dengan hutang luar bangsa-bangsa besar lain. Versi kedua, penulis tonton pertama kali setelah Pemilu di layar Metro TV, berilustrasi penurunan rasio perbandingan hutang dengan pendapatan nasional yang cenderung membaik dari tahun ke tahun. Dikatakan siluman karena sampai tulisan ini diketik, tidak jelas siapa inisiator iklan tersebut. Bukan itu saja, Iklan dengan tema hutang Indonesia itu muncul dalam durasi sangat singkat dan diwaktu yang tidak bisa diprediksi secara akurat.

Satu-satunya iklan pemerintah yang boleh mendapat acungan jempol adalah                  iklan-iklan keluaran dirjen pajak. Terutama versi yang paling penulis suka, yaitu versi “ aparat pajak yang anti KKN “ dilukiskan dalam iklan tersebut seorang pejabat dirjen pajak didatang oleh sahabat akrabnya sejak kecil. Sang sahabat yang sekarang telah menjadi pengusaha mencoba memanfaatkan kedekatan mereka untuk memperingan beban pajaknya dengan cara ilegal. Namun dengan pertimbangan azas kejujuran dan profesionalitasan, sang pejabat menolak ajakan “kong kali kong” tersebut, meski dengan resiko kehilangan jalinan persahabatan. Tag line iklan yang berbunyi “ lunasi pajaknya, awasi penggunaannya” benar-benar sebuah upaya persuasif yang sangat efektif. Singkat, mudah diingat dan mengajarkan filosofi bahwa melunasi pajak adalah kepentingan kita bersama. Dan agar lebih lekat diingat dalam benak rakyat, hampir disetiap versi iklan selalu dilengkapi dengan kalimat yang dipopulerkan oleh tokoh Naga Bonar, jenderal rekaan yang melegenda di jagad perfiliman nasional “………apa kata dunia???” Beragam versi iklan dirjen pajak harusnya menjadi suri tauladan instansi lain. Sebab semuanya dikemas secara kreatif sehingga unsur-unsur “menggurui” maupun instruksi dalam semua iklan salah satu jajaran departemen keuangan tersebut tertutupi dengan elegan atau sesekali  dengn nuansa “kocak”

Sudah seharusnya dari pihak wakil rakyat ada koreksi nyata dan tegas terhadap pengeluaran bagi kepentingan iklan-iklan pemerintah. Bukan saja dari segi alokasi anggaran tetapi juga dari segi efektifitas maupun etika. Janganlah anggaran pendidikan yang meski katanya sudah mencapai 20 % dari total APBN dan masih diakui kurang oleh semua kalangan, semakin berkurang demi membiayai artis-artis seperti Cut Memey menari dan bernyanyi di televisi. Begitu pula departemen-departemen yang lain. Sosialisasi yang paling efektif tidak harus beriklan. Apalagi memaksakan diri beriklan di televisi yang tarifnya jutaan rupiah perslot iklan. Ada banyak cara lain yang tidak kalah efektif. Misalnya dengan langsung terjun ke lapangan memberi penerangan, bekerja sama dengan berbagai institusi perguruan tinggi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, selebaran, spanduk dan media promosi murah meriah lainnya.

Kalau beriklan hanya untuk pembentukan citra positif pemerintah, ingat baik-baik wahai para pejabat, negeri ini terlalu miskin untuk proyek-proyek pencitraan rezim berkuasa. Bukankah pepatah mengatakan “ cahaya intan tak hilang walau di pelimbahan” Dan yang terpenting, harus ada aturan tegas bin jelas agar incumbent tidak memetik keuntungan “ tidak adil” dari iklan-iklan pemerintah yang dipaksakan kemunculannya.

Oleh: Vinsensius Sitepu

(Penulis adalah Lektor Luar Biasa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP

Universitas Sumatera Utara)

Di satu sisi, berbagai film iklan calon presiden yang ditayangkan di televisi adalah cerminan realitas baru dalam komunikasi politik negeri ini. Mereka yang ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini mencoba mencuri hati masyarakat, dengan harapan upaya persuasi tersebut mampu mengubah sikap masyarakat.

Berbagai perusahaan menghabiskan milyaran rupiah untuk beriklan televisi karena sangat paham daya pengaruhnya yang tinggi kepada calon konsumen. Hal serupa sebenarnya diterapkan para calon presiden yang mengiklankan diri melalui televisi. Ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa film iklan memberikan dampak yang besar dalam mengubah persepsi publik, sebagaimana yang terbukti pada iklan-iklan produk konsumsi.

Simulasi realitas

Pada pandangan awam, audiens akan berpendapat bahwa visi calon presiden pada film iklan adalah realitas dasar dari apa yang berada di benak komunikator. Namun, di sisi yang lain fenomena komunikasi seperti ini menyisakan pertanyaan pada aspek pencitraan realitas yang tersimulasi. Sebab, ketika film iklan itu menjadi wacana dari keseharian kita di depan televisi dan ditayangkan berulang-ulang kali, maka ia membantu membentuk simulasi atas realitas substansinya.

Penonton tidak pernah merasakan secara langsung apakah memang benar calon presiden tersebut melakukan seperti hal yang ditunjukkan tersebut. Dan ketika penonton tidak mampu (mungkin juga tidak perlu untuk tidak mampu) menikmati itu sebagai objek langsung, maka film iklan dan televisi membuatnya bisa dinikmati oleh jutaan penonton pada saat yang bersamaan, sebab ia disimulasikan.

Seperti iklan produk rokok misalnya. Pencitraan perokok sejati yang sanggup sendiri memanjat tebing adalah visualisasi yang menjungkirbalikkan logika dasar manusia. Tiada mungkin perokok sejati adalah seseorang yang sehat, sehingga kuat memanjat tebing. Justru pemanjat tebing membutuhkan stamina yang prima dengan nafas yang tidak terkontaminasi asap rokok.

Hal yang lebih kurang sama kita temukan pada film iklan calon presiden. Iklan Wiranto yang memakan nasi aking bersama sebuah keluarga miskin misalnya adalah sebuah simulasi realitas bahwa Wiranto peduli dengan rakyat miskin. Film iklan tersebut hanya merepresentasikan sikap Wiranto secara visual (memakan, senyuman dan gerakan tangan), bukan seluruhnya terjadi pada tataran di dunia nyata.

Demikian juga iklan Rizal Mallarangeng yang direpresentasikan berada di tengah-tengah rakyat di berbagai daerah di Nusantara adalah upaya simulasi atas realitas yang sebagian darinya belum pernah terjadi. Apa yang terjadi adalah penciptaan ‘realitas’ baru, di mana seolah-olah ia hadir sebagai realitas yang benar-benar real. Ada kesan ketergesaan atas eksistensi seseorang di antara orang lain yang hendak membawa perubahan yang benar-benar nyata.

Feign, presence dan absence

Pada aspek seperti ini, maka simulasi realitas pada dasarnya adalah sebuah tindak (action) yang memiliki tujuan tertentu, yaitu membentuk sebuah persepsi yang cenderung palsu (seolah-olah mewakili kenyataan). Jean Paul Baudrillard menyebutnya dalam kalimat: to simulate is to feign to have what one hasn’t. One implies a presence, the other an absence. Tindakan menyimulasikan sesuatu adalah dengan berpura-pura memiliki apa yang sebenarnya tidak dimiliki. Di satu sisi menyatakan keberadaan, di sisi lainnya tidak eksis.

Baudrillard menyuguhkan contoh pada seseorang yang berpura-pura sakit dengan memerankan gejala orang yang sakit: For if any symptom can be “produced,” and can no longer be accepted as a fact of nature, then every illness may be considered as simulatable and simulated, and medicine loses its meaning since it only knows how to treat “true” illnesses by their objective causes. Maka, jika sebuah film iklan menunjukkan visual yang tidak bisa lagi diterima sebagai fakta yang alami, maka substansi iklan tersebut telah disimulasikan dari objek yang sesungguhnya ada atau tidak ada sama sekali.

Hiperrealitas

Pandangan kritis posmodernis Baudrillard membuka pandangan yang berbeda, di mana film iklan justru tidak mendasarkan pada realita dasar bahkan lebih ekstrem lagi tidak ada realita dasar yang menjadi acuannya. Yang bermain adalah simulasi atas realitas untuk menghasilkan realitas yang baru, di mana realitas itu lebih real daripada yang real (hiperrealitas). Pada tahap ini teks (film iklan) kehilangan jarak dengan realitas. Yang benar dan real adalah kebenaran simulasi itu, tanpa kita ketahui dan memang tidak ada lagi realitas dasar aslinya.

Ada empat tahapan dalam pencitraan menurut Baudrillard. Pertama pencitraan adalah refleksi dari realitas dasar. Kedua, ia menutupi dan menyesatkan realitas dasar. Ketiga, menutupi ketidakhadiran realitas dasar. Keempat, tidak mengacu atau memiliki relasi dengan realitas manapun. Pada tahap inilah muncul simulasi yang sempurna.

Baudrillard memandang dunia saat ini adalah dunia simulasi. Keberadaan simulasi itu tersebar luas. Dan film iklan adalah bagian dari itu. Dengan demikian adalah sangat sulit membedakan antara yang nyata dengan yang imajiner, yang benar dan yang palsu. Setiap kondisi sekarang adalah godokan dari yang nyata dan yang imajiner. Baudrillard menegaskan “yang benar dan yang nyata mati, lenyap dalam longsoran simulasi.”

Oleh: Vinsensius Sitepu
(Penulis adalah Lektor Luar Biasa
Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU)

Hasil penelitian mengenai dampak tayangan televisi terhadap perubahan perilaku anak-anak cukup sering kita dengar dan kita baca. Namun, menemukan bahwa televisi memainkan peranan penting dalam memprogram akal budi yang bekerja layaknya virus adalah perspektif yang tak kalah menarik.

Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan menarik dari mahasiswa saya, “Materi kuliah yang abang sampaikan lebih pada relasinya dengan komunikasi massa daripada teknologi komunikasi, seperti nama mata kuliah ini sendiri.” Sebenarnya saya tidak menyalahkan pendapat ini, karena ada benarnya juga. Namun, dalam konteks disiplin ilmu sosial, dalam hal ini ilmu komunikasi, entitas teknologi komunikasi layaknya dominan disampaikan dalam konteks itu pula. Mahasiswa tadi berharap mendapatkan lebih banyak materi teknis dan prinsip kerja berbagai inovasi di bidang teknologi komunikasi. Masalahnya, dominasi atas perspektif demikian mengubah ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial terapan menjadi kajian telematika, ilmu komputer dan telekomunikasi. Memang hal demikian tidak bisa dihindarkan, namun sejatinya tidaklah terlalu dominan.

Apa yang sulit dipahami masyarakat sekarang adalah memahami satu entitas kognitif dalam satu perspektif saja berdasarkan teks semantik yang ada padanya. Teks sejatinya jangan selalu diartikan pada teks itu sendiri, tetapi mengarah divergen sehingga lebih kaya sudut pandang. Dengan demikian tidak sampai menghasilkan narasi besar, standarisasi dan penyempitan pemaknaan. Perspektif seperti inilah yang menurut saya selalu dilekatkan pada berbagai produk teknologi komunikasi, termasuk televisi. Sebab ketika televisi menjadi medium pesan pada khalayak dengan jumlah yang masif dan di wilayah yang luas dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya, televisi jangan dilihat pada satu perspektif tunggal keteknisan. Dengan demikian televisi adalah entitas sosial yang tidak bebas nilai untuk mempengaruhi akal budi Anda.

Televisi sebagai objek studi dimulai pada tahun 1940, yang mengacu pada kecemasan terhadap televisi dan dampak yang ditimbulkannya. Gerakan-gerakan kritis dari pelbagai era memiliki kontribusi besar dalam cara menginterpretasikan bagaimana kita memahami televisi, misalnya semiotika pada tahun 1960-an, strukturalisme pada tahun 1970-an, postmodernisme dan budaya pop sejak tahun 1980-an.

Orang Fiji takut Gemuk

Untuk menyebut salah satu fenomena yang menarik adalah dampak tayangan televisi terhadap masyarakat di Fiji (Dictum, 2008:27). Pada tahun 1995 adalah untuk kali pertama masyarakat di kepulauan Fiji di Pasifik Selatan menerima siaran televisi. Sebelum televisi merasuki alam pikiran masyarakat Fiji, secara umum mereka sangat memuji perempuan yang bertubuh gemuk. Perempuan yang tambun dinilai sangat cantik. Dan sebaliknya perempuan yang merasa tubuhnya kurus, berupaya keras agar tampak berukuran lebih besar agar dianggap menarik.

Melalui sebuah studi mengenai pengaruh televisi terhadap audiens di Fiji membuktikan materi tayangan televisi mengubah kekaguman mereka terhadap perempuan. Materi tayangan televisi saat itu seperti Beverly Hills 90210, Melrose Place, hingga Baywatch membuat kaum perempuan mengubah pandangan mereka mengenai makna kecantikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebuah lembaga riset pada tahun 1998, terbukti bahwa 50% responden perempuan menyatakan mereka terlalu gendut atau gemuk dan kurang cantik dengan keadaan tersebut. Dan kisah ini terus berlangsung pada kita.

Anak berprilaku agresif

Namun di kalangan psikolog, wacana dampak tayangan kekerasan di televisi terhadap perilaku anak justru masih kontroversial. Berbagai eksperimen baik di luar ataupun di dalam laboratorium menemukan banyak sekali bukti yang menegaskan bahwa aktivitas menonton program televisi yang bernuansa kekerasan memiliki relasi pada peningkatan agresivitas anak-anak. Penentang hasil penelitian ini menilai bahwa bukti-bukti tersebut sama sekali tidak mengarah pada kesimpulan pada hipotesis semula. Namun demikian, hingga saat ini para ilmuwan sosial memandang bahwa tayangan televisi bernuansa kekerasan bisa terkadang-kadang (can sometimes) mengarahkan anak-anak berperilaku agresif. Singkatnya, dampak televisi itu sangat signifikan.

Meme televisi

Fakta-fakta itu menyisakan pertanyaan mengapa televisi begitu luar biasanya mengubah cara pandang dan perilaku manusia. Dalam koridor seperti ini, televisi oleh Richard Brodie dipandang sebagai agen virus akal budi dalam aktivitasnya sebagai meme (dibaca mim). Meme oleh pengagasnya, Richard Dawkins dimaknai sebagai unsur dasar penyebaran atau peniruan budaya.

Dalam definisi di atas apapun yang kita sebut “budaya” terdiri atas meme-meme mirip atom yang bersaing satu sama lain. Meme-meme ini tersebar dengan disampaikan dari satu akal budi ke akal budi lain, sebagaimana gen biologis kita yang tersebar berkat penyatuan sel sperma dan sel telur. Meme yang menang dalam persaingan itu?meme yang berhasil merasuki sebagian besar akal budi?adalah meme-meme yang menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan dan ciptaan membentuk budaya masa kini (Brodie, 2005:21)

Dalam bingkai gagasan tersebut, televisi adalah meme yang luar biasa dalam penyebaran atau peniruan budaya. Dan secara sadar ataupun tidak sadar apa yang kita bicarakan dan kita beli adalah atas pengaruh televisi. Televisi, melalui iklan-iklan cenderung memaksa (coersif) terhadap penonton tentang apa yang mereka butuhkan. Bahkan pada langkah tertentu membentuk ilusi atau kesadaran palsu (manufactured consent) atas tombol-tombol biologis alamiah kita yang paling mendasar, yaitu bahaya, makanan dan seks.

Dalam kondisi yang serupa saya sepakat dengan analisis sahabat saya bahwa televisi penuh dengan sampah-sampah busuk. Ketika ia menjadi sampah, maka ia sama sekali tidak berguna. Sebagai dampak dari eskapisme, televisi membuat orang menjadi pesimis, penakut dan tidak optimis. Sinetron dipenuhi dengan adegan menangis menghadapi ketidakpastian hidup dan pasrah begitu saja.

Bagaimana televisi memprogram kita?

Jargon memprogram kata Brodie, lebih membicarakan mengenai bagaimana cara memanipulasi orang lain agar bertindak persis seperti yang diinginkan. Brodie menegaskan bahwa meme meresap ke dalam akal budi tanpa seizin kita. Meme menjadi bagian pemrograman mental kita dan memengaruhi kehidupan kita bahkan tanpa kita sadari (Brodie, 2005:172).

Terdapat tiga strategi bagaimana televisi sebagai agen virus akal budi memprogram kita. Brodie menegaskan kita tertular meme melalui pengondisian (conditioning) atau pengulangan (repetition). Cara kedua adalah melalui disonansi kognitif. Dan cara ketiga adalah menyalakan tombol genetik manusia seperti cara kuda troya.

Pengulangan

Pengondisian dan pengulangan adalah cara termudah untuk menyebarkan meme televisi. Ini terlihat jelas dalam iklan-iklan televisi. Dalam satu hari penuh, satu versi iklan bisa ditayangulang hingga puluhan kali. Iklan televisi tidak memiliki daya pengaruh menjual jika tidak ditayangkan berulang-ulang kali. Dengan ditawarkan dengan frekuensi tinggi, maka meme iklan lebih efektif mencapai tujuannya, produk tesebut menjadi bagian dari daftar belanja Anda setiap bulan, bahkan setiap hari.

Hal ini serupa dengan proses belajar bahasa. Bayi yang lahir dan besar dalam lingkungan keluarga berbahasa Prancis, lambat laun juga akan mampu berbahasa Prancis. Demikian halnya ketika Anda hendak mengikuti ujian. Agar materi tersebut tidak hilang ketika dipahami atau dihapal, cara terbaik adalah dengan mengulanginya beberapa kali. Sehingga, dalam masa tertentu yang sudah lama usai ujian, Anda masih ingat tanpa harus melihat materi tersebut.

Dalam kajian brand image, dampak pengulangan ini terbukti ketika kita bermaksud menyebutkan objek tertentu, kita menyatakan merek atas produk tersebut. Misalnya kita menyebut “Handycam” untuk mengacu pada semua objek kamera genggam yang berukuran mini. Padalah Handycam sebenarnya adalah submerek dari Sony untuk produk jenis camcorder. Seharusnya yang benar adalah dengan menyebutkan camcorder, bukan Handycam. Demikian juga untuk menyebutkan pompa air yang biasa digunakan di rumah tangga, kita menyebutnya sebagai Sanyo. Sama halnya juga menyebut untuk semua mi instan (instant noodle) dengan Indomie dan air mineral dalam kemasan sebagai Aqua. Singkat kata kita menyebut sebuah objek dengan merek. Pencitraan merek dengan dampak seperti di atas adalah hasil konkret dari pengulangan (repetisi) dan pengkondisian sebuah objek iklan melalui televisi.

Brodie sendiri melihat iklan sebagai perbuatan yang diberi hadiah, maka itulah yang disebut sebagai pengondisian perilaku. Hadiah menciptakan dan memperkuat meme-strategi (pengondisian perilaku).

Demikian juga dengan menggunakan pendekatan yang serupa, repetisi atas tayangan kekerasan terhadap anak justru semakin mempertegas pola perilaku agresifnya.

Disonansi kognitif

Sedangkan aspek disonansi kognitif mengarah pada teknik menjual secara paksa yang bekerja dengan membuat batin Anda tidak tenang. Teknik pemrograman seperti ini bertujuan untuk menciptakan tekanan dan mengatasinya. Disonansi kognitif dapat digunakan untuk menciptakan meme ketaatan dan kesetiaan terhadap kekuasaan manapun yang menciptakan disonansi itu.

Dalam konteks infotainment di televisi misalnya, disonansi-kognitif dapat terlihat jelas. Pertama, dari intensitas tayangannya yang rutin dan merata pada setiap stasiun televisi bisa dimaknai ada tujuan khusus untuk melayani pemirsa dengan informasi-informasi dangkal dan tak berdasar seputar dunia hiburan dan para selebritas. Kedua, dengan beragamnya liputan bersama aneka sudut pandang, bisa menghasilkan rasa penasaran yang berkelanjutan, sebab pada beberapa tayangan dikemas dengan gaya bercerita. Kisah kekasih Roger Danuarta yang terjerat kasus narkotika dalam hubungannya dengan rencana pernikahan mereka misalnya adalah contoh khas disonansi kognitif ini. Kisah mereka ini ditayangkan setiap hari dalam jangka waktu hampir sebulan. Dan itu ditayangkan oleh hampir semua stasiun televisi.

Dengan strategi meme seperti ini adalah upaya untuk menciptakan “kesetiaan” untuk terus menonton dan mengikuti jalan cerita ini. Brodie menegaskan bahwa disonansi kognitif berhasil ketika orang pada akhirnya percaya telah memperoleh sesuatu yang berharga, sesuatu yang pantas mendapat kesetiaan mereka. Dalam hal ini selalu di depan layar kaca menonton tayangan infotainment.

Disonansi kognitif juga bisa menjelaskan bagaimana televisi sebenarnya menciptakan ‘ketakutan’ jika tidak melakukan sesuatu. Misalnya dalam iklan televisi seringkali terdapat ‘ancaman’ yang jika Anda tidak menggunakan produk tertentu maka akan Anda bisa menderita, tidak cantik, sakit, tidak diterima oleh orang lain, dibenci mertua, diacuhkan suami, tidak dapat pacar dan lain sebagainya. Ancaman yang menghasilan ketakutan seperti ini memang efektif dalam menjual.

Kuda troya dan seks

Strategi kuda troya bekerja dengan membuat Anda terpikat pada meme tertentu, lalu menyelundupkan sebundel utuh meme lain ke dalam meme itu. Strategi utamanya adalah dengan penekan tombol-tombol naluri Anda, yaitu seks. Seks menjadi entitas utama dalam pandangan Brodie mengenai cara meme efektif memanipulasi kondisi.

Dan iklan televisi mengemas seks dalam banyak bentuk. Mulai dari standarisasi wanita hanya bekerja di dapur menyiapkan masakan bagi suami dan anak-anak, hingga pemeliharaan citra wanita yang cantik haruslah berkulit terang, berambut panjang yang indah berkilau, dan langsing tinggi semampai. Demikian juga pencitraan pria yang paling sehat adalah pria dengan otot yang kekar di sekujur tubuh. Seks menjadi pemicu awal untuk menawarkan objek lain di baliknya, yaitu produk tersebut. Seks dalam banyak wujudnya menjadi gerbong pengantar pada meme sesungguhnya. Dengan demikian objek sesungguhnya selalu terasosisi bersama meme atas itu, Seks.

Memahami televisi melalui meme seperti ini setidaknya membuka kesadaran kita lebih jauh betapa televisi tidak lebih baik dan tidak lebih rendah dari realitas sesungguhnya yang terlebih dahulu kita anggap tidak baik dan rendah. Hingga kita menemukan pertanyaan lagi atas “Apa itu realitas”. Dan dialektika tak pernah usai.

Ketika pertanyaan kebenaran adalah detik waktu kita. Kalimat seperti ini sudah terlalu sering kita dengar dan kita baca. Dan barangkali juga tidak sedikit yang sudah menuliskannya sebagai sebuah hasil kontemplasi filosofis selama bertahun-tahun.

Dalam tahapan kontemporer saat ini, bolehlah kita menyandarkan pemikiran pada para filsuf yang memang selalu mempertanyakan kebenaran di setiap detik hidup mereka. Dan mereka memang hidup untuk itu. Termasuk kita, khususnya ketika tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang disebut kebenaran. Kebenaran secara praksis hanyalah permainan semantik, bahasa dan simbol-simbol komunikasi yang sebenarnya berkehendak berkuasa.

Mari kita bertanya pada diri sendiri sebenarnya apa itu kebenaran. Jika kebenaran adalah representasi fakta melalui berita-berita koran dan televisi sebagai media, Anda boleh merasa benar. Tapi sejatinya lebih banyak salahnya. Adalah sesat jika berita koran dan televisi adalah sumber kebenaran. Jika memang demikian, kebenaran seperti apa yang Anda sebut di masa rezim Orde Baru. Orde Baru cenderung memerintah sangat otoriter dan mengarah pada fasisme. Mengusung demokrasi katanya, selayaknya topeng.

Auguste Comte mengatakan manusia sesungguhnya mampu menangkap realitas sebagai sebuah kebenaran, sebatas panca inderanya mampu. Namun penganut nihilisme, Nietzsche memandang Comte sebagai orang yang cenderung absurd, sebab kebenaran yang dikumandangkan Comte berlaku secara universal. Demikian juga Nietzsche mengkritik keras pandangan Descartes dan Immanuel Kant yang terlalu mengkehendaki kebenaran melalui sudut pandang teologi yang secara mendasar terlalu irasional.

Apa yang hendak disampaikan Nietzsche sesungguhnya adalah kebenaran tidak berlaku secara universal dalam konteks global. Sebab kebenaran tergantung sudut pandang seseorang, kelompok ataupun negara. Dan itu semua sangat dipengaruhi aspek ekonomi, politik dan budaya di mana fakta, realitas itu dimunculkan. Kebenaran invasi AS ke Irak akan tampak berbeda antara media Arab dan Barat.

Di sini kita mendapatkan titik di mana ketika faktor ekonomi (kapital) begitu besar, seseorang, kelompok atau negara memiliki kesempatan yang besar menentukan kebenarannya. Maka kebenaran relatif seperti ini kembali sangat ditentukan oleh lembaga pers, konsepsi jurnalisme sebagai medium pesan.

Saya lebih suka menyebutnya sebagai kebenaran virtual yang penuh praktik simulasi, manipulas dan rekayasa.

Media juga terkadang “mendidik” untuk selalu takut. Takut untuk berkulit gelap dan tidak mulus, sehingga mendorong kita membeli berbagai produk yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Demikian juga media menjadikannya kita malas sekaligus antisosial. Ada pula yang mengatakan televisi juga menghambat kemampuan membaca, menulis dan mengkritisi dinamika sosial.

Yah, inilah peradaban kita, yang cocok kalau kita sandingkan jargon ini bersama kata ‘lubang hitam’. Lengkapnya bukankah peradaban kontemporer ini sulit untuk ditolak, saking kerasnya rayuan dan kenikmatan yang ditawarkannya.

Media saat ini adalah acuan utama untuk menafsirkan realitas dunia. Adalah kecenderungan kita untuk tidak mempertanyakan kebenaran seperti apa yang hendak disampaikan media tersebut. Kita terkadang menerimanya begitu saja (taken from granted), menjadikannya referensi yang bisa dipercaya. Dalam hal ini ketika internet (baca: weblog) Anda katakan menjadi ranah desentralisasi informasi, belum bisa dikatakan masif terjadi, sebab penetasi media baru ini sangat kecil.

Hasil survei World Association Newspaper (WAN) menemukan bahwa oplah suratkabar dunia naik 20 persen. Untuk kawasan Asia dan Amerika Latin budaya multimedia belumlah kental. Makanya di kawasan ini media tradisional, radio dan televisi masih laku dijual. Artinya hegemoni media sentralistis masih ada. Walau tidak juga bisa dipungkiri ada banyak kaum puritan melihat internet juga serupa dengan media sebelumnya, ketika taipan media berkantung tebal masih nongkrong di media baru ini.

Kalau dalam kasus seseorang mengkritik media tetapi ia bekerja untuk kapitalis media, layaklah Anda sebut ia munafik. Jika ia, maka sesungguhnya ia tidak sendiri. (Vinsensius Sitepu-sebuah pandangan pribadi)

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1429 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar tayangan-tayangan televisi yang berbau pornografi, pornoaksi, misteri, ramalan-ramalan, kekerasan, lawakan konyol dan berpakaian yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah untuk tidak ditayangkan. MUI berharap agar isi program tayangan televisi pada Ramadhan ini bisa bermanfaat bagi pembinaan akhlak masyarakat khususnya generasi muda.

Hal itu terungkap dalam taushiyah MUI menyosong bulan Ramadhan 1429 Hijriyah yang ditandatangani oleh Ketua MUI, Umar Shihab, Jumat (29/8).

Dalam taushiyah tersebut juga diungkapkan, MUI menghimbau kepada para elit politik agar menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan muhasabah bagi kehendak yang hanif untuk kemaslahatan bangsa dan juga menghindari bahaya politik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, MUI juga meminta kepada mereka untuk menjaga kemuliaan bulan Ramadhan dengan menghindari kegiatan kampanye yang diwarnai sikap, penampilan, ucapan dan perbuatan yag tidak terpuji. (Sumber:kpi.go.id)

Membincangkan permasalahan multimedia yang menjadi nama rubrik halaman ini, selayaknya juga harus membicarakan media lain di mana karakter isinya menjadi bagian dari dunia multimedia. Salah satu yang menarik adalah mengkaji posisi surat kabar di tengah arus informasi dari media-media baru berbahasa digital.

Visi Nicholas Negroponte dan Alvin Toffler kerap terlintas di pikiran kita jika kita melihat kecenderungan Internet dewasa ini. Pasalnya, visi mereka internet sebagai media baru (new media) saat ini menjadi konkret apa adanya, jauh sebelum kedua pakar ini menelurkan pemikiran ini, masyarakat awam tidak pernah menyangka internet menjadi media komunikasi yang sangat kaya isinya. Khasanah multimedia yang dulu permah direkatkan pada surat kabar, karena memuat teks dan gambar yang berwarna, kini interner jauh lebih baik dan hidup! Tentu juga dengan melihat daya jangkaunya yang menembus batas negara dan benua, internet memang benar-benar memenuhi kebutuhan manusia akan lesatan informasi yang lengkap dan maha luas lingkupnya. Meski harus disadari bahwa di negeri sendiri penetrasinya di daerah lambat bergerak.

Apa yang menjadi kecenderungan kontemporer adalah bergeraknya beberapa suratkabar nasional besar ke dalam dunia maya secara total. Total dalam konteks ini adalah versi cetak sebuah surat kabar, juga dapat dinikmati versi digitalnya pada hari yang sama. Bahkan tidak sedikit perusahaan surat kabar mendirikan perusahaan berbeda, khusus untuk menangani berita-berita di dunia maya ini. Ini tidak terjadi 10 tahun yang lalu, di mana sebuah surat kabar yang memiliki situs hanya sekadar memindahkan sebagian isi berita versi cetaknya ke internet. Internet juga menggantikan peran bergeraknya silinder mesin cetak, kertas dan tinta, gerai termasuk lopernya. Demikian internet menggantikan antena televisi dan radio.

Dalam dunia surat kabar, faktor utama yang membuat ini terjadi tak lain tak bukan karena harga kertas koran yang melonjak tinggi. Dan ini terjadi setiap bulan. Biaya produksi yang tinggi dan dipaksakan untuk sebuah penerbitan, tentulah riskan. Sebuah surat kabar nasional selama lebih dari dua tahun belakangan ini kerapa mendengungkan keseriusannya masuk secara total ke dunia maya. Ada dua tafsiran dalam hal ini, pertama perihal produksi versi cetak yang mahal untuk itu perlu dikonversi ke versi digital, sehingga biaya bisa jauh lebih murah. Kedua, sebuah pencitraan positif terhadap perusahaan yang selalu mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi.

Namun apapun alasannya, di masa depan surat kabar versi cetak sulit dipertahankan keberadaannya, jika sebuah perusahaan tersebut tidak memiliki kapital super-besar, keahlian menjual ruang iklan yang ‘gila’, berusaha beradaptasi dan menyadari penuh kelebihan-kelebihan media cetak ini dengan internet. Maka, di saat yang sama perusahaan penerbitan sama-sama melihat internet adalah sebuah solusi, dengan optimisme penetrasi internet di daerah sama masifnya dengan konsumsi telepon selular, dan tentu saja budaya membaca melalui internet yang semakin kental. Bagi perusahaan penerbitan ingin terjun total ke internet, kondisi ini justru juga riskan. Sebab, tidak semua masyarakat siap membaca berita-berita tanpa merasakan tekstur kertas di telapak tangan mereka. Kita masyarakat masih merasa nyaman mengkonsumsi informasi dengan media kertas. Karakter portabilitas koran masih mengalahkan akses internet, meski melalui ponsel juga masih bisa diakses. Tetapi ponsel juga kini digunakan sebatas untuk mengirim SMS dan komunikasi suara.

Laporan teranyar World Association Newspaper (wan-press.org) mengungkapkan terdapat perubahan signifikan dari berbagai media baru saat ini yang mengurangi kue iklan ke media tradisional, khususnya surat kabar. WAN mencatat pemasukan iklan digital dan bergerak (mobile) di seluruh dunia diproyeksikan tumbuh hingga 150 milyar dolar di tahun 2011. Sedangkan pertumbuhan permintaan terhadap akses internet pita lebar (broadband) diperkirakan tumbuh 540 juta pelanggan pada tahun 2011. Dan saat ini jumlah pengguna ponsel hampir mencapai angka 3 miliar. Di tahun 2006 saja sudah mencapai 2,6 miliar pengguna.

Menurut Presiden WAN, Gavin O’Reilly nilai industri surat kabar secara global bertengger di angka US$ 190 miliar dengan jumlah pembaca mencapai 1,5 miliar jiwa. Dengan angka tersebut O’Reilly ditegaskan bahwa industri surat kabar selama ini lebih terpercaya dengan jumlah pembaca yang relatif stabil.

Ini juga mengarah pada permasalahan metamorfosis sebuah media. Pakar teknologi komunikasi dan media, Roger Fidler mengistilahkan ini sebagai medimorfosis. Roger Fidler menyebutkan, siklus hidup media serupa dengan siklus hidup makhluk hidup di mana secara genetis sifat-sifat terdahulu diturunkan ke generasi berikutnya. Secara konkret dalam teknologi komunikasi, produk yang baru tidak serta merta meninggalkan karakter asal teknologi yang lama. Dan teknologi yang lama juga tidak langsung punah. Teknologi yang lama akan secara alami dan dorongan banyak aspek akan bertahan hidup (survival) dengan beragam caranya sendiri. Tanpa mencari cara terbaik dan strategis teknologi lambat tapi pasti akan punah, atau setidaknya langka dan kita menemukannya menjadi koleksi museum atau pribadi. Ini terjadi pada transisi dari surat kabar ke radio dan dari radio ke televisi. Ketika radio pertama kali mengudara secara komersil sekitar tahun 1922-an di Amerika Serikat muncul kesan media baru ini sebagai ancaman serius bagi keberadaan surat kabar yang telah lama hadir sejak abad ke-14.

Demikian juga ketika televisi hadir di tahun 1928 di negara yang sama, pengelola radio mengeluh dengan cara yang serupa. Betapa tidak, secara akal sehat mengacu pada karakter alamiah manusia, tentu lebih menyenangkan menonton televisi yang bersuara dan bergambar, daripada radio. Buktinya sekarang radio siaran tidak ditinggalkan, bahkan surat kabar masih banyak yang bertahan.

Dan bahkan saat ini ketika perhelatan pilkada di Nusantara, kue iklan-iklan politik lebih banyak masuk ke media cetak, daripada televisi. Penyebabnya adalah tarif iklan lebih murah dan masih banyak dibaca, khususnya di daerah pelosok yang belum teraliri listrik. Selama televisi tidak bisa menghilangkan karakter “lewat sekilas”-nya itu, iklan-iklan jarang nongkrong lama di ingatan masyrakat. Ini berbeda dengan media cetak yang bisa dilihat berkali-kali.

Karakter teknologi komunikasi yang didorong oleh perkembangan bahasa komunikasi manusia memang labil. Sebab, bahasa secara alami sangat dinamis dan bergerak yang ke arah yang lebih baik, cepat, masif, praktis dan murah.

Kini dalam lompatan sejarah komunikasi manusia, kita telah berada dalam tahapan sejarah bahasa digital. Setiap informasi kini dihitung dalam satuan bit data. Hitungan satuan atom, seperti pada kertas mulai direduksi. Informasi yang banyak dan beragam di internet semuanya bersatuan bit data.

Bagi saya, kejayaan internet berperan setara dengan suratkabar dan televisi masih membutuhkan waktu yang lama. Walaupun percepatan teknologi yang menjadi fondasinya dikatakan sebagai sebuah revolusi, ada banyak variabel lainnya yang mempengaruhi. Misalnya, ya itu tadi, harga produk teknologi, kenyamanan dan kemudahan, lalu dengan meminjam konsep pakar komunikasi, Everett M Rogers sistem sosial, kesesuaian, keterpercayaan dan kelaziman.

Misalnya suratkabar, tidaklah serta merta runtuh dengan kehadiran media baru hanya karena ia lebih canggih. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanan membaca berita ketimbang suratkabar. Internet belum bisa secara lazim menawarkan kemudahan membaca berita sambil tiduran dan merasakan dengan jemari tangan tekstur kertasnya. Friendster dan Myspace juga tidak akan pernah bisa (mungkin belum) memungkinkan penggunanya berinteraksi tanpa kehadiran komputer yang harus hadir di atas meja memangku laptop. Singkat kata, selalu saja ada hal lain yang tidak bisa digantikan oleh teknologi baru terhadap teknologi lama. Itulah yang membuat teknologi lama tetap bertahan sembari terus menghadirkan inovasi dan karakter istimewanya.

Maka bagi media cetak yang sedang bertumbuh dan hendak berdiri tentulah masih ada ceruk pasar yang bisa didatangi dan mengambil profit di sana. Internet bukanlah ancaman serius bagi keberadaan surat kabar saat ini. Yang perlu dilakukan adalah mencari cara masuknya dan bertahan di sana. Kalaupun saat ini menangani media online sebaiknya jadikan itu sebagai pendampingnya. Atau meminjam kalimat kolomnis pcmag.com John C. Dvorak: When any new medium comes along, the old media have to adapt. Benar, ketika medium baru hadir, media lama sebaiknya beradaptasi. Dalam hal ini John C. Dvorak menawarkan cara bertahannya, yaitu surat kabar diharuskan membuat berita yang yang tidak bisa dibuat surat kabar online atau mengikuti pola berita online, yaitu aspek kecepatan dan efisien ketika pembaca membaca berita. Demikian juga majalah yang bisa bermain di berita-berita feature dan diperkaya dengan infografis. Singkat kata, jelas Dvorak, kehadiran internet sebagai media hanyalah perubahan mekanisme distribusi pesan.

Maka yang terjadi ke depan adalah objek formal internet yang multimedia, menjadi satu subjek dalam konteks sistem informasi dunia. Ia memang tampak berbeda dengan surat kabar dan media-media tradisional lainnya dengan karakternya masing-masing untuk bertahan. (Vinsensius Sitepu)

Teknologi internet yang berkembang menimbulkan gaya hidup baru termasuk dalam pengembangan konten. Namun sayang, banyak pengembang konten termasuk blog yang belum tahu bahwa karyanya dilindungi undang-undang bila dikomersilkan.

Menurut Andi Noorsaman Sommeng, Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM, keuntungan dari mengembangkan konten di internet memang bisa berpromosi secara gratis. Meski begitu, pencipta bisa saja menuntut pihak yang mengkomersilkan orang konten buatannya.

“Yang hak-nya diambil mereka bisa menindak, tapi kalau pencipta tidak mau menuntut ya tidak apa-apa,” ujarnya, di sela Simposium Asia Pasifik World Intelectual Property Organization yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Hak tersebut dilindungi dalam UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang ancaman maksimalnya denda Rp 5 miliar dan penjara sebulan. “Jadi begitu ada publikasi, tanpa harus mendaftar ke Depkumham perlindungannya sudah ada,” imbuh Andi.

Sayangnya, selain pengembang konten ringback tone, banyak pengembang konten lain terutama blogger masih belum sadar kalau karyanya dilindungi undang-undang. “Memang belum tersosialisasi dengan baik, kendalanya Indonesia penduduknya banyak dan terpisah secara geografis. Makanya simposium ini bertujuan untuk membuat public awarness itu,” kata Andi.

UU ini sekaligus melindungi produk asing yang diunduh melalui internet. “UU Haki ini berlaku bagi anggota WIPO karena sistemnya resiprokal. Kalau produk mereka kita lindungi, maka produk kita juga dilindungi oleh UU mereka,” lanjutnya.

WIPO merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Organisasi ini mempunyai anggota sekitar 180 negara.

Simposium ini sendiri diklaim Andi sebagai yang pertama di dunia. Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah didasarkan karena karena Indonesia dinilai unggul dalam pengembangan konten dibanding negara lain.

“Kamu lihat, kalau software kita memang kalah dengan India sedangkan hardware kita kalah dengan Singapura. Tapi kalau Indonesia unggulnya di konten, coba liat lagu-lagunya yang sering diputar di negara lain, itu yang bisa dilindungi,” umbar Andi.

Sementara itu, konsultan WIPO untuk Asia Pasifik Candra N. Darusman mengatakan, sejauh ini di Indonesia belum banyak laporan pelanggaran yang terkait User Generated Content (UGC). “Namun isu ini akan dominan dalam 5 tahun ke depan. Yang paling dilindungi adalah pencipta lagu, perusahaan rekaman dan siapa saja yang memiliki konten,” Andi menandaskan. (sumber: detikinet.com)

Malaysia akan hajatan pemilu beberapa saat lagi. Untuk itu, kampanye beberapa partai oposisi kini tengah marak dilakukan via internet.

Kampanye online ini marak karena media tradisional seperti koran dan televisi kebanyakan dikontrol pemerintah dan hanya mau memberitakan kebaikan partai berkuasa semata. Hal ini dilakukan juga dalam rangka kampanye untuk menggaet dukungan rakyat pada partai berkuasa.

Maka tak heran, partai oposisi pun jarang mendapat perhatian dari media tradisional tersebut. Namun dengan adanya internet, kampanye politik tandingan tetap bisa dilakukan, utamanya untuk menjangkau kalangan muda dan berpendidikan.

Salah satu politikus oposisi Malaysia, Lim Kit Siang dari Partai Aksi Demokrasi misalnya, menggunakan sampai tiga macam blog untuk berkampanye.

“Blogging merupakan cara agar pesan kami tersampaikan. Kami tak bisa menetralkan media yang dikontrol pemerintah. Namun ketertarikan masyarakat terhadap internet akan semakin besar dan kami tak akan terbungkam selamanya,” ungkap Lim seperti dikutip detikINET dari AFP, Rabu (20/2/2008).

Di lain pihak, Partai Keadilan milik mantan deputi perdana menteri Anwar Ibrahim juga berkampanye via blog dan video situs untuk menggalakkan dukungan. Sementara partai oposisi lainnya juga tak ketinggalan beramai-ramai membuat berbagai situs kampanye.

Pemilik situs berita oposisi Malaysiakini.com, Steven Gan, berpendapat bahwa penggunaan internet sebagai media kampanye seperti ini terkendala penetrasi broadband di pedesaan yang masih rendah. Namun di wilayah perkotaan, kampanye via internet disebut Steven cukup efektif. (sumber: detikinet)

Oleh M Arif BSP Lubis
(Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Departemen Iilmu Komunikasi FISIP USU dan staf redaksi Majalah Kajian Media Dictum. Artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 13 Februari 2008)

Pers merupakan salah satu garda demokrasi. Tingkat demokratisasi suatu bangsa dapat diukur dari kebebasan pers yang dianut sistem sosial kemasyarakatannya. Yang ditentukan antara lain oleh deregulasi pemerintah dalam bentuk produk hukum yang mengatur sistem pers itu sendiri. Setiap negara syah dan jamak melakukan tafsiran dan definisi mengenai kebebasan pers yang ingin dianutnya. Sebab insan pers tetaplah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Artinya tetap harus tunduk terhadap apa yang menjadi konsensus umum dan menghormati nilai-nilai kultur yang ada ditengah-tengah masyarakatnya. Kalau kemudian ada perubahan nilai maka pers harus mengikuti jika tidak ingin mati atau dimatikan. Sebab dunia pers itu selalu dan harus dinamis. Sedinamis masyarakat penggunanya. Meski begitu, tidak salah jika pers yang menjadi katalisator perubahan masyarakat asalkan insan pers yang berniat menjadi katalisator tersebut punya cukup energi untuk melakukannya.

Penulis pada kesempatan ini akan mengangkat dan membahas mengenai beberapa permasalahan dari segi hukum dan regulasi penguasa politik yang pernah mendera pers Indonesia mulai dari era orde lama, sampai orde sekarang ini yang oleh sebagian kalangan disebut-sebut sebagai orde reformasi.

Pembreidelan BPS Tahun 1965
Merasa tidak nyaman dengan keberadaan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di kancah perpolitikan nasional, sejumlah penerbitan pers bergabung dengan gerakan yang dinamai Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Selain penerbitan pers gerakan BPS juga didukung beberapa gelintir elit politik yang setia kepada Pancasila dan konsep NKRI. Salah satu elit politik yang menjadi pelopor sekaligus masuk jajaran pimpinan barisan pendukung Soekarno adalah, H. Adam Malik.
Namun bisa dikatakan bahwa tahun 1965 merupakan puncak kejayaan sekaligus awal kehancuran PKI. Dengan mempergunakan pengaruhnya yang sangat kuat kepada presiden waktu itu. Ir. Soekarno PKI berhasil menggunakan tangan pemerintah untuk membubarkan dan melarang segala kegiatan Barisan Pendukung Soekarno. Setelah menebar fitnah bahwa gerakan ini berusaha mendalangi pembunuhan sang proklamator kemerdekaan RI yang akhirnya terjadi pemberedelan gerakan Barisan Pendukung Soekarno berikut 29 surat kabar nasional, salahsatunya adalah Harian Wapada Medan yang ternyata hanya merupakan salah satu trik politik PKI untuk memuluskan usahanya merampas kekuasaan negara.

Imbas dari peristiwa Malari

Peristiwa Malari bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang kemudian meluas menjadi kerusuhan massal pada tanggal 15 Januari 1974. Kerusuhan ini merupakan bentuk penentangan atas kunjungan kenegaraan PM Jepang, Tannaka waktu itu lantaran mahasiswa merasa tidak puas atas kondisi perekonomian nasional yang terkesan dimonopoli dan didikte oleh pihak Jepang. Beberapa media cetak yang dianggap vokal yakni Harian Nusantara, Mahasiswa Indonesia, Abadi, KAMI, Indonesia Raya. Mingguan Pemuda Indonesia, Jakarta Times, Abadi, Wenang dan majalah Ekspres dibredel. Bisa dikatakan inilah masa tersuram pers Indonesia di zaman orde baru.

Pada kasus pembredelan media massa sebagai ekses dari peristiwa malaria, tidak banyak yang bisa dilakukan, baik oleh insan pers maupun insan hukum yang cinta akan kebebasan dan kebenaran. Pada masa itu cengkeraman orde baru begitu kuat menghujam segala sendi kehidupan bangsa. Surat izin cetak media yang dianggap menghasut rakyat dicabut. Dengan dalil melanggar ketetapan MPR No. IV/ MPR/1973 tentang ketentuan pokok pers. Jargon-jargon demi stabilitas nasional menjadi acuan bagi pemberantasan sikap kritis terhadap penguasa. Sikap arogansi inilah yang akhirnya menghantarkan rezim orde baru ke gerbang kehancurannya pada tahun 1998. Sekaligus pembuktian kebenaran suara-suara kritis yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan makar.

Penyadapan telepon
Oleh Metta dan Tempo, pihak kepolisian diadukan kepada dewan pers karena ditengarai telah melakukan penyadapan telepon antara wartawan Tempo dengan terpidana 11 tahun penjara dalam kasus pembobolan PT. Asian Agri, Vincentius Amin Susanto. Penyadapan itu dinilai bertentangan dengan semangat kebebasan pers meski pihak kepolisian membantah keras telah melakukan penyadapan.

Pada kasus penyadapan telepon wartawan majalah Tempo, bisa dikaji dari berbagai sisi. Salah satu sisi adalah lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Dimana privacy Metta sebagai pengguna layanan komunikasi begitu mudah diinjak-injak oleh operator atas nama perintah yang berwenang. Padahal di negara lain, informasi yang terkait dengan pelanggan kalaupun diperlukan untuk penegakan hukum harus berdasarkan keputusan pengadilan. Lagi pula posisi Metta pada waktu itu adalah wartawan. Dalam kode etik wartawan yang berlaku hampir di seluruh dunia, wartawan mempunyai hak tolak. Yang mengandung pengertian bahwa wartawan berhak bahkan seharusnya melindungi informasi identitas nara sumber apabila dianggap perlu. Bahkan sekalipun jika hal itu diperintahkan oleh pengadilan. Hanya kejahatan yang menyangkut keamanan negara dan bangsa yang bisa dianggap sebagai alasan menggugurkan hak tolak ini. Itupun semuanya tergantung si jurnalis sendiri. Kalaupun ada sangsi hukum, maka sepenuhnya ditanggung oleh si wartawan.

Setiap saat pers selalu saja memiliki kemungkinan berbenturan dengan penguasa maupun hukum. Namun hendaknya hal itu tidak menyurutkan langkah insan pers terutama insan pers Indonesia untuk memperjuangkan keadilan. Karena setiap tindakan pastilah memiliki konsekuensi, baik itu yang akan berdampak positif maupun negatif terhadap si pelaku. Keprofesionalan dan kehati-hatian insan pers harus terus menerus ditingkatkan guna menghindari jerat hukum tanpa harus membuang fungsi sebagai sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, kalaupun harus tetap berhadapan dengan hukum posisi insan pers adalah sebagai korban kedzaliman bukan pelaku pendzaliman.

Yang tidak kalah penting dibangun dimasyarakat adalah kesadaran dan kecerdasan bermedia. Sehingga masyarakat tahu hak-haknya ketika berinteraksi dengan media massa. Tanpa harus sikap ketakutan ataupun memusuhi. Pihak penguasa politik juga seharusnya menempatkan media massa sebagai mitra. Bukannya oposisi yang harus dibasmi. Dari media, penguasa dapat mengetahui aspirasi masyarakat tanpa harus membuang banyak dana untuk terjun langsung ke lapangan. Media massa juga dapat dijadikan sarana pengukuran yang efektif terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Dan sebagai sarana menghimpun masukan, kritikan juga pelaporan penyimpangan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Sinergi yang positif antara pers dan penguasa akan menguntungkan masyarakat. Tidak perlu ada sikap saling memusuhi karena kebenaran tidak dapat dibungkam walaupun harus menghadapi beribu macam ancaman. Paling tidak, kebenaran akan mengakar dan bernyanyi di tiap sanubari seberapapun pengecut dan bejatnya ia. Dan kebenaran hanya menunggu waktu untuk membuktikan kekuatannya. Orde baru dan orde lama telah merasakannya. Semoga tidak terulang lagi di masa depan.

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S.Sos

(Penulis adalah Redaktur Pelaksana Majalah Kajian Media Dictum, kini aktif sebagai staf pengajar di Universitas Muslim Nusantara, Medan. Artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 13 Februari 2008)

Tidak berlebihan jika Garin Nugroho (2002), sineas terkemuka Indonesia itu berkata,  “Televisi bagaikan anak pertama dalam keluarga, serba menjadi pusat perhatian.” Pernyataan Garin tersebut dapat diinterpretasikan bahwa saat ini televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, kehadirannya harus ada di setiap keluarga. Kondisi objektif di Indonesia, televisi adalah salah satu medium komunikasi massa yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam praktik konsumsi media.

Hampir sepanjang hari, mayoritas masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di depan pesawat televisi lebih dari 8 jam setiap hari.

Konsumsi media televisi demikian bahkan lebih besar dari konsumsi media lainnya, semisal membaca koran, majalah, mendengarkan radio atau mengakses internet.

Televisi adalah domain media terbesar di Indonesia, di mana penetrasi media televisi mencapai 90,7%, radio 39 %, surat kabar 29,8%, majalah, 22,4%, internet 8,8% dan orang menonton bioskop 15 % (Media Index-Nielsen Media Research dalam Wirodono, 2005).  Data ini menunjukkan bahwa televisi lebih dominan daripada media lainnya, terutama dalam hal menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari perspektif ekonomi politik hingga demografi khalayak.
Konsekuensi  logisnya adalah televisi memberikan imbas luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat. Kehadirannya yang masif plus kepentingan kapitalistiknya yang kental, langsung dan tidak langsung dapat berpengaruh pada perilaku dan pola pikir masyarakat.

Mengapa Regulasi Sangat Penting
Sehubungan dengan fakta empiris bahwa saat ini media televisi lebih dipandang dari perspektif bisnis atau market regulation (Pasca Reformasi) kebalikan dari perspektif state regulation (seperti di era Orde Baru)  tentu saja dibutuhkan sebuah regulasi atau pengaturan yang menjadi panduan para pemilik dan pengelola stasiun televisi dalam memproduksi dan menyiarkan materi siaran mereka.  Dengan demikian pemilik media penyiaran tidak serta merta menjadikan bisnis menjadi acuan, namun juga tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip idealistik yang lebih menyentuh pada pencerdasan khalayak.

Menurut Mufid (2007) sebenarnya ada tiga hal penting mengapa regulasi penyiaran tersebut dipandang penting. Pertama, dalam iklim demokrasi, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia untuk bebas berbicara (freedom of speech).

Namun masalahnya kegiatan penyiaran yang berkenaan dengan penggunaan spektrum gelombang/frekuensi radio, perlu disiasati dengan regulasi mengenai kriteria tentang pengaturan alokasi media.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya ”sesuatu” yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi  mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa adanya regulasi bisa jadi  terjadi monopoli media atas media lainnya dan menciptakan keadaan yang tidak sehat sehingga masyarakat tetap menjadi korbannya.
Belum lagi jika membandingkan dengan konsep public sphere dari Juergen Habermans, yang menyatakan stasiun televisi menggunakan frekuensi milik rakyat, jadi sudah seharusnya mereka mengakomodir kepentingan rakyat.
Menurut Feintuck (1998:51), dewasa ini regulasi mengenai pengaturan  penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi.  Regulasi struktur (structural regulation) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (behavioral regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (content regulation) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

KPI Sang Regulator, Media Watch Sang Watch Dog
Di Indonesia  lembaga independen yang bertugas mengatur siaran media adalah  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang juga memiliki perwakilan di daerah yaitu KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).  Tugas utama KPI adalah mengatur dan mengawasi penyiaran media (televisi dan radio). Sistem pengusulan anggota KPI berdasarkan usulan dari masyarakat  dan melalui fit and proper test.

Dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya KPI pada tanggal 1 September 2004 telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stándar Program Penyiaran (SPP). Yang penulis akui isi dari produk ini sangat baik karena materi isinya benar-benar menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilindung, dihormati dan diakomodir posisinya.

Beberapa materi isinya sangat melindungi kepentingan masyarakat. Seperti temaktub  pada pasal 32 dikatakan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar tidak boleh tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan menonton televisi (dari pukul 15.00-pukul 22.00), bahkan masalah  tayangan yang populer saat ini yaitu seks dan klenik juga disinggung pada  Pasal 44 yang isinya: “Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual, atau memberikan kesan hubungan seks.” Selanjutnya pada pasal 46 tertulis “Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun dan tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.”

Tapi tetap saja, menjadi ”wasit” penyiaran bukan tugas mudah, KPI mempunyai beban berat menanggung pelik dan kompleksnya regulasi penyiaran. Bahkan masih banyak stasiun televisi saat ini yang tidak mengikuti P3 dan SPP yang dikeluarkan KPI. Tentu saja sosok yang ada di KPI diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tidak hanya pemahaman teoritis, namun juga praktis.

Selain KPI saat ini telah banyak muncul sejumlah LSM yang mengabdikan dan memfokuskan pada peran fungsi pengawas materi sajian media. Mereka mendirikan lembaga pengawasan/pemantau yang dikenal sebagai media watch. Peran lembaga ini seperti anjing penjaga (watch dog) yang siap melindungi majikannya jika terjadi sesuatu yang membahayakan.
Lembaga media watch belum begitu dikenal di Indonesia. Namun ada dua lembaga cukup populer yang memperhatikan isi siaran televisi, yaitu MARKA  (Media Ramah Keluarga), berkedudukan di Jakarta. Dan KIDIA yang didirikan oleh Yayasan Buah Hati Kita, berkedudukan di Jakarta.

Kedua lembaga ini aktif memberikan inforrmasi mengenai acara yang layak dan tidak layak untuk ditonton. Biasanya lembaga ini mengeluarkan panduan mata acara yang layak dan tidak layak, dan berdasarkan panduan tersebut masyarakat dapat memilih tayangan yang aman bagi anggota keluarga.

Pada masa akan datang diharapkan lebih banyak media watch yang muncul, sehingga dengan demikian siaran televisi kita menjadi semakin sehat dan tentu saja mencerdaskan.

Judul: Wars Within, Pergulatan Tempo,
Majalah Berita sejak Zaman Orde Baru
Penulis: Janet Steele
Penerbit: Dian Rakyat

Tidak banyak buku yang mengetengahkan perihal kehidupan media massa ke hadapan khalayak. Dari beberapa buku yang pernah terbit gambaran mendalam mengenai dapur redaksi, ideologi, relasi dengan kekuasan tidak hadir secara detil. Tidak sedikit juga hadir tidak mengreget karena kehilangan konteksnya.

Tetapi tidak demikian dengan buku ini. Janet Steel, sang penulis benar-benar mengekspolorasi TEMPO sedalam mungkin. Maklum, buku ini diangkat dari hasil penelitiannya di kala TEMPO kembali diterbitkan pada tahun 1998 setelah sebelumnya 4 tahun dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru.

Buku yang diterbitkan Agustus 2007 ini memang benar-benar mendapatkan konteks dan momen yang benar-benar pas. Selain memang TEMPO adalah media yang sangat berpengaruh dan bertahan hampir tiga dekade lamanya, porsi sudut pandang topik TEMPO dalam relasinya dengan Orde Baru adalah pilihan yang tepat. Pasalnya, sepanjang beberapa tahun terakhir ini pencitraan dan penilaian terhadap Soeharto dan keluarga Cendana semakin sering terdengar. Ditambah buku-buku dan berbagai artikel melimpah di toko-toko buku dan surat kabar.

Tema-tema relasi media dan politik bagi sebagian orang memang selalu menyimpan sensasi kisah yang menarik: tegang, penuh intrik, pencitraan, serta nuansa perang memenangkan pengaruh. Dalam buku ini hal-hal tersebut muncul berkat metode riset Janet Steel yang dilakukan dengan berpartisipasi langsung dengan objek penelitiannya. Steel mengisahkan dirinya mengikuti pekerjaan redaksi dari A sampai Z, mulai dari proses inisasi wartawan baru, hingga seleksi berita oleh para redaktur. Penuturan kisah dalam buku ini juga diperkaya dengan wawancara langsung dengan para pendiri TEMPO, khususnya Goenawan Mohamad yang berpengaruh sangat besar dalam kebijakan redaksi.

Walaupun TEMPO dicetak tidak terlalu banyak untuk ukuran populasi masyarakat Indonesia, namun media ini sudah cukup memberikan nafas kritis, khususnya bagi kaum menengah dalam menilai pemerintah Orde Baru. Maka tak heran TEMPO pernah dilarang terbit pada tahun 1982 dan 1994.

Pada aspek ini membuat tidak banyak orang tahu bahwa relasi media ini dengan pemerintah Orde Baru sesungguhya cukup erat di awal terbitnya pada tahun 1971. Salah satunya adalah penerbit awal TEMPO adalah Eric Samola, berdaharawan Golkar pada masa itu. Dan TEMPO sendiri dalam buku ini dituliskan Steele sangat mendukung kebijakan teknokratik Orde Baru. Ketika didirikan pada tahun 1971 TEMPO juga secara ekonomi dibiayai oleh Yayasan Jaya Raya yang berafiliasi dengan kelompok Ciputra dan pemerintah pusat.

Para pendiri TEMPO sendiri keseluruhan datang dari angkatan ‘66 yang berhasil menggulingkan pemerintah Orde Lama. Mahasiswa dan militer yang saat itu adalah duet yang akrab sama-sama merasa hutang budi, khususnya militer yang berkat mahasiswa bisa naik ke tampuk kekuasaan. Namun demikian dalam perjalanannya, seperti yang banyak tercermin dalam pemberitaan TEMPO adalah media yang diakui kental karakter independennya. Redaksi tetap mengikuti aturan-aturan Orde Baru, tetapi menawarkan perspektif yang berbeda tentang cara berbangsa Indonesia. Hal seperti ini yang menurut Steele adalah hubungan yang ambigu.

Dengan pengemasan gaya penulisan feature, isi detail buku ini semakin menarik dibaca. Dan bagi penngkaji media dan pengamat komunikasi massa buku ini menjadi referensi lengkap mengenai media sebagai industri budaya yang sulit sekali berperan netral (sebuah istilah yang juga utopis). Tetap saja sebagai institusi sosial media selalu memainkan peran yang taktis, tahu diri, adaptif dalam relasinya dengan kekuasaan. Hal ini tentu saja dalam rangka bertahan hidup dalam menciptakan profit bagi perusahaan . Dan yang paling utama, seperti yang diharapkan Goenawan Mohamad dan teman-teman: agar selalu bisa mengetengahkan sudut pandang yang mencerahkan masyarakat di sekitar lingkungan yang terkadang menyesatkan untuk berjalan.

(Vinsensius Sitepu)

Sejumlah KPID mempertanyakan kebijakan Departemen Komunikasi dan Informatika yang dinilai kurang cepat menyikapi persoalan Sistem Stasiun Berjaringan (SSB) dan soal penataan alokasi frekuensi di daerah.

Hal ini terungkap dalam sesi paparan KPID se Indonesia dalam acara pertemuan KPI dan Kominfo di Wisma Haji, Ciloto, Puncak, Kabupaten Cianjur, Jumat (1/2).

KPID sebenarnya menginginkan agar SSB segera diterapkan agar isi siaran televisi di Jakarta tidak terlalu mendominasi. Pasalnya, di daerah yang menanggung dari efek isi siaran yang terlalu sentralistis dari Jakarta.”Kami cukup prihatian terhadap isi tayangan televisi swasta yang disiarkan dari Jakarta, karena pengaruhnya bagi publik di daerah cukup besar yang cenderung negatif,” aku Ketua KPID Sulawesi Selatan, Aswar Hasan.

Menurut Aswar, kondisi tersebut disebabkan daerah (baca; KPID setempat) tidak berdaya membendung semua bentuk tayangan yang disajikan oleh televisi Jakarta karena peraturan penjelasan terkait sistem stasiun berjaringan belum ada. Padahal, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan sudah harus berlaku per 28 Desember 2007.

“Diakui atau tidak, banyak tayangan yang cenderung tidak mendidik dan berpengaruh negatif ditayangkan oleh TV dari Jakarta.Misalnya, demo besar-besaran dalam kasus sengketa Pilkada di Sulsel, kami rasakan itu adalah akibat dari tayangan TV yang terlalu bombastis,” jelas Aswar.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Dadang Rachmat Hidayat, juga mempertanyakan sikap Depkominfo mengenai penataan alokasi frekuensi yang masih cukup kompleks di daerah.

Dadang menilai, bahwa kebijakan penataan dan pengalokasian frekuensi di daerah terutama di Jawa Barat masih belum jelas. Pasalnya, masih banyak lembaga penyiaran di daerah tersebut yang menunggu keputusan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), namun hingga sekarang belum ada penjelasan kapan penyelesaiannya.

“Saya perlu sampaikan, bahwa di Jawa Barat baru 78 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP, itupun masih belum jelas apakah akan diakui oleh Pemerintah atau tidak karena IPP-nya dikeluarkan oleh KPI,” ungkap Dadang.

Dadang juga menjelaskan, bahwa sampai saat ini KPID Jawa Barat sudah mengajukan sekitar 300-an lembaga penyiaran untuk dibawa ke Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dengan Pemerintah tapi hingga sekarang belum ada penjelasan kapan dapat dilaksanakan.Ini perlu penjelasan kapan bisa diselesaikan, supaya kami ada kepastian,” pintanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika (SKDI) Depkominfo, Fredy Tulung, mengharapkan Kami rasa ini bukan hanya masalah Pemerintah saja tetapi masalah kita bersama, masalah KPI Pusat, masalah KPID juga, sehingga perlu pertemuan lanjutan untuk menyelesaikannya secara komprehensif, ujar Fredy Tulung.

Hadir dalam pelaksanaan pertemuan tentang Penyiaran yang dilaksanakan oleh Depkominfo selama dua hari, 1-2 Pebruari 2008 di Puncak, dihadiri oleh anggota KPI Pusat yang terdiri dari Sinansari S Ecip, M. Izzul Muslimin, dan Amar Ahmad. Juga dihadiri oleh wakil KPID se Indonesia yaitu; Aswar Hasan (Sulsel), Dadang Rachmat Hidayat dan Zein Alfaqih (Jabar), Hari Wiryawan (Jateng), Sumarlin Adam (Gorontalo), Arif Santoso (Jatim), Desliana Dwita (Kepri), dan Harus H Witharja (Banten). Sedangkan dari pihak Kominfo diwakili oleh Dirjen SKDI, Fredy Tulung, Direktur Penyiaran, Agnes Widijanti, Direktur Spektrum Frekeunsi dan Orbit Satelit dan jajaran Depkominfo. (Sumber: KPI.GO.ID)

Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja menyatakan dalam era konvergensi dan media baru saat ini, perlunya adanya langkah terobosan yakni dengan melakukan konvergensi di tataran regulasi dan regulator yang ada. Hal itu diungkapnya ketika berbicara sebagai narasumber di Seminar Penguatan Infrastruktur, Konteks dan Konten Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (31/1).

Adapun konvergensi pada level regulasi, menurut Sasa adalah dengan mengintegrasikan berbagai produk hukum dan peraturan seperti UU Pers, UU Perfilman, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi termasuk UU KMIP yang sedang dalam tahapan pembahasan di DPR, ke dalam satu kesatuan produk hukum yang komprehensif dan terpadu yang akan menghilangkan ketidakkonsistenan dan ketidakselarasan regulasi.

Selanjutnya, dijelaskan oleh Sasa, konvergensi ditataran regulator adalah dengan cara mengintegrasikan berbagai lembaga atau instansi negara yang mengatur bidang komunikasi dan media menjadi satu lembaga atau badan yang bidang otoritasnya mencakup tiga bidang yakni telekomunikasi, komputer dan informatika serta media secara terintegrasi.

“Ini berarti lembaga-lembaga negara yang ada seperti Dewan Pers, LSF, Badan Pengembangan Perfilman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan yang lainnya, perlunya disatukan ke dalam satu wadah kelembagaan yang terpadu,” ungkap Sasa.

Setelah itu terbentuk, kata Sasa, tenaga-tenaga pimpinannya harus merefleksikan tiga kelompok pemangku kepentingan (stake holders) yakni masyarakat sipil, kalangan profesional-industri dan pemerintah. “Ini sangat diperlukan, disamping karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi, juga dalam upaya menjaga keseimbangan kepentingan dari ketiga kelompok tersebut,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Sasa mengingatkan bahwa semakin banyaknya media belum tentu bisa membuat penyiaran di tanah air menjadi diversty of content. Sekarang ini, jumlah media penyiaran di tanah air terbilang sudah banyak, namun isi siaran yang mereka tayangankan satu sama lain tidak jauh berbeda alias sama.

Saat ini, kata Sasa, jumlah lembaga penyiaran khususnya televisi dan televisi berlangganan yang ada di Indonesia mencapai 344 lembaga penyiaran yakni terdiri dari 20 televisi publik, 13 televisi swasta, 216 televisi lokal, 47 televisi berbayar (19 lembaga sudah mendapatkan IPP) serta 18 televisi komunitas. Ditambah lagi, ada sekitar 2504 lembaga penyiaran radio. (Sumber: KPI.GO.ID)

Sejumlah lembaga penyiaran (LP) swasta maupun komunitas, baik televisi maupun radio di Propinsi Lampung, banyak yang tidak memenuhi standar perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Fakta itu terungkap setelah KPI Pusat mengadakan verifikasi faktual terhadap sejumlah lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran di daerah tersebut (24 – 28 Januari 2008).

Tim verifikasi yang dipimpin langsung oleh Anggota KPI Pusat, Amar Ahmad dan didampingi oleh dua orang asisten ahli serta tiga orang staf sekretariat bidang perizinan, memverifikasi 27 LP yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Lampung.

“Ternyata masih banyak lembaga penyiaran yang tidak memenuhi syarat perizinan penyelenggaraan penyiaran, padahal peraturan terkait proses perizinan sudah lama ditetapkan,” ujar Amar Ahmad heran.

Amar juga menambahkan, bahwa berdasarkan temuan di lapangan kekurangan syarat perizinan yang paling krusial adalah menyangkut persyaratan administratif yaitu terkait soal akta pendirian, NPWP, TDP, maupun persyaratan teknis seperti ketersediaan data teknik pemancar, mixer, antena dan spesifikasi teknis lainnya.

Oleh karenanya, Amar mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk segera melengkapi kekurangan tersebut. “Sesuai dengan amanat PP No. 50 dan 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas, paling lambat kekurangan persyaratan harus sudah dipenuhi 15 hari setelah verifikasi faktual. Lewat batas itu, maka LP bersangkutan dianggap mengundurkan diri,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Loka Monitoring (Balmon) Spektrum radio dan frekuensi Propinsi Lampung, Jansen H Sitompul yang ditemui di ruang kerjanya, menyatakan kegembiraannya dengan langkah verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPI Pusat. “Saya merasa gembira dengan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh KPI di daerah ini,” ucapnya antusias.

Menurut Jansen, verifikasi faktual yang dilaksanakan KPI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam jasa penyiaran radio maupun televisi di daerah tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada satupun TV lokal yang mengantongi izin bersiaran tetapi sudah ada yang memancar dengan menduduki kanal tertentu.  “Padahal frekuensi kan sangat terbatas, sehingga perlu ada seleksi terhadap lembaga penyiaran yang benar-benar mampu mengelola frekuensi yang digunakan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya yang juga diamini oleh Amar Ahmad.

Selanjutnya Jansen menceritakan, bahwa sebenarnya persoalan penataan frekuensi di daerah tersebut sangat kompleks, karena banyak lembaga penyiaran terutama radio yang tadinya menggunakan frukuensi AM pindah ke FM. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar KPI bersama instansi terkait segera mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Sumber: KPI.GO.ID)

Pemred Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo meminta maaf atas pemuatan cover Tempo edisi 4-10 Februari 2008 yang mendapat reaksi keras umat Kristiani. Namun, majalah itu tidak akan ditarik.

“Saya atas nama seluruh wartawan dan institusi Tempo, memohon maaf. Karenanya permohonan maaf ini akan kita muat dalam Koran Tempo edisi besok, situs Tempo interaktif online dan Majalah Tempo edisi minggu depan,” ujar Pemred MBM Tempo Toriq Hadad dalam jumpa pers di gedung Tempo Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa (5/2).
Toriq mengatakan, pihaknya tidak bermaksud melukai perasaan umat Katolik dengan memuat cover di majalah Tempo. “Ini hanya salah tafsir. Ternyata penafsiran kita berbeda. Kami hanya mengambil inspirasi dari Leonardo Da Vinci. Ternyata foto itu diagungkan oleh umat Kristiani,” ujar pria berkacamata ini.

Toriq mengatakan, majalah Tempo yang telah beredar tidak akan ditarik kembali. Namun, untuk Tempo edisi Bahasa Inggris, pimpinan redaksi sepakat untuk menggunakan cover lain. “Dari masukan yang datang ke kami, untuk edisi bahasa Inggris kami gunakan cover lain,” tutur Toriq.

Ketua Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Hermawi Taslim mengatakan, persoalan tersebut akan selesai jika pihak Tempo konsisten terhadap janjinya. “Persoalan ini kami anggap selesai, kalau Tempo memenuhi komitmen,” kata Hermawi.
Ia menuturkan, dalam dialog selama 1 jam, Tempo berkomitmen untuk mengklarifikasi dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Hermawi juga mengatakan, pihaknya tidak meminta ganti rugi kepada MBM Tempo. “Maaf sudah cukup. Tidak ada ganti rugi dan teman-teman akan ke daerah untuk menjelaskan duduk persoalannya, agar tidak terjadi gejolak,” ucap Hermawi.

Sekitar 8 orang dari sejumlah organisasi Katolik telah datang ke Kantor Majalah Tempo sejak pukul 13.20 WIB. Selain Hermawi ada perwakilan dari Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Mereka didampingi tim pembela kebebasan beragama Paskalis Pieter untuk menyampaikan keberatan dengan cover yang dimuat majalah Tempo. (Sumber: detik.com)

Oleh: Febry Ichwan Butsi

Tentunya masih segar diingatan kita, ketika serial Taiwan F4 bomming di Indonesia banyak anak muda meniru mode mereka, mulai dari tatanan rambut hingga cara berpakaian. Bahkan wajah oriental dianggap lebih dibanding wajah pribumi, tak ayal lagi banyak aktor dan aktris bermunculan dengan mengadopsi budaya F4 lengkap dengan film yang genre-nya mirip dengan F4.

Dus, mengapa itu terjadi. Kita bisa mengkaji fenomena tersebut lewat penelusuran lintasan garis sejarah ekonomi politis, termasuk iklan di media massa beberapa dasawarsa belakangan.

Tumbuhnya masyarakat pasar-industri (the market-industrial society) dalam konteks kapitalisme modern ternyata telah membawa perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat. Sejak revolusi industri untuk pertama kalinya, masyarakat dikelilingi beragam komoditas barang dan jasa dalam jumlah dan keragaman yang luar biasa. Industri kapitalisme modern memiliki kemampuan menciptakan “kebutuhan-kebutuhan baru” dalam kehidupan. Akibatnya, masyarakat sering kali dihadapkan pada tawaran-tawaran kebutuhan menarik yang mereka sendiri awalnya tak merasa pasti benar-benar membutuhkannya.

Theodore W Ardono (1974), penginterpretasi Marx dari mazhab Frankfurt, memperkenalkan konsep nilai guna sekunder untuk menjelaskan pola konsumsi masyarakat “korban” kapitalis.

Konsep ini menunjukkan fenomena konsumsi dalam masyarakat industri yang dilakukan lewat kemasan, kebendaan, promosi dan iklan dicocokkan dengan topeng-topeng yang didesain melalui secara ekspresif untuk memanipulasi hubungan yang mungkin terjadi antara benda-benda pada satu sisi dengan keinginan, kebutuhan dan emosi manusia disisi lain. Nilai guna sekunder berjalan saat dominasi nilai tukar telah diatur untuk menghapus ingatan mengenai nilai guna murni benda tersebut. Ini dasar bagi estetika komoditas, di mana komoditas berperan bebas dalam asosiasi dan ilusi budaya dan iklan, secara khusus mampu mengeksploitasi kebebasan ini dengan menampilkan citra romantis, eksotis hingga kepuasan.

Jadi layak kiranya penulis mengjustifikasi bahwa masyarakat kini hidup dalam budaya konsumer. Sejalan dengan pemikiran ini, penulis mengutip pernyataan dari Pilliang (1999) dimana ia mengemukakan bahwa kebudayaan konsumer yang dikendalikan sepenuhnya oleh hukum komoditi, yang menjadikan konsumer sebagai raja; yang menghormati setinggi-tingginya nilai-nilai individu, yang memenuhi selengkap dan sebaik mungkin kebutuhan-kebutuhan, aspirasi, keinginan dan nafsu. Demi berlangsungnya sistem kapitalisme, mereka memangsa apa saja yang dapat dijadikan komoditi-mulai dari hiburan, olahraga, pendidikan, kepribadian dan penampilan yang mulai dari tubuh, pikiran hingga ilusi, halusinasi dan fantasi, demi keberlangsungan perputaran kapital dan demi menggelembungnya kapital (Piliang :1999).

Iklan di Media dalam Bingkai Kapitalisme
Proses pembelajaran adalah hal yang paling inheren dalam masyarakat konsumer. Pembelajaran ini dilakukan melalui majalah, koran, televisi dan radio, yang banyak menekankan peningkatan diri, pengembangan diri, transformasi personal, bagaimana mengelola kepemilikan, hubungan dan ambisi, serta bagaimana membangun gaya hidup. Dengan demikian, mereka yang bekerja di media dan periklanan adalah para agen kapitalis yang pekerjaannya memberikan pelayanan serta memproduksi, memasarkan dan menyebarkan barang-barang simbolik.

Dalam wacana kapitalisme, semua yang diproduksi oleh kapitalisme pada akhirnya akan didekonstruksi oleh produksi baru berikutnya, berdasarkan hukum “kemajuan” dan “kebaruan”. Dan karena dukungan media, realitas-realitas diproduksi mengikuti model-model yang ditawarkan oleh media.

Dalam konteks pemasaran modern, seseorang membeli bukan karena barang atau jasa tapi membeli rangkaian kata, simbol yang membentuk gaya hidup. Contoh, kalau memakai handphone sebenarnya yang kita inginkan adalah merek handphone tersebut, kalau kita membeli baju bermerek di SOGO, kita tidak semata-mata memakai baju pembalut aurat dari ketelanjangan, tapi menggunakan gaya hidup dan prestise yang inheren melekat dalam merek SOGO dan baju tersebut.

Logika konsumen adalah logika merek atau brand. Satu sisi kekuatan iklan modern terletak pada daya rayu Iklan yang menekankan aspek simbolisasi yang berhubungan dengan gaya hidup manusia. Penekanan aspek simbolisasi tentu saja akan sangat berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menarasikan dan mengabstraksikan gaya hidup dalam sekumpulan tanda, ikon atau
indeks yang tepat.

Tapi toh pada akhirnya, pada akhir tulisan ini penulis menyatakan, selama kapitalisme menjadi panutan kita, selama itu juga akan terjadi penyusupan dan invasi ekonomis yang masuk dalam wilayah pribadi para konsumen, di mana konsumen sendiri tidak sadar mereka dibujuk, dipersuasi, dirayu bahkan “dirampok” habis-habisan oleh kapitalisasi yang penuh dengan godaan. Anda mau jadi korban kapitalis?!  ( Penulis adalah Pengamat Sosial )

(Artikel ini dimuat di Harian Global, 8 Agustus 2007)

Oleh: Vinsensius Sitepu

IT Report, sebuah media cetak internasional pernah mengeluarkan pernyataan yang filosofis: “kalau teknologi adalah jawaban, lalu apa pertanyaannya?” Barangkali pernyataan seperti ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa teknologi sebenarnya hanyalah satubagian dari sebuah sistem yang menjalankan dan mengubah dunia saat ini. Beberapa orang yang progresif memandang teknologi adalah solusi dari semua permasalahan manusia, terutama ekonomi.

Namun, teknologi mengambil peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Bahkan bisa dikatakan, komunikasi tidak akan bisa semudah saat sekarang ini jika tidak ada kemajuan teknologi yang cepat. Dan sesungguhnya media lahir dari teknologi.  Ingat mesin cetak pertama yang dibuat oleh Johannes Guttenberg. Kemampuan teknologi pengganda itu menghasilkan banyak media cetak koran, majalah, tabloid hingga buku.

Teknologi telekomunikasi pun semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, kecil, murah, mudah, efektif dan efisien. Proses berkomunikasi pun memiliki ciri dan sifat yang seperti itu, khususnya efektif. Proses mengirimkan pesan dari Indonesia ke Kanada tidak usah menunggu hingga berminggu-minggu berkat e-mail. Informasi dan kegiatan berkomunikasi kualitas dan kuantitasnya dihitung dalam satuan digital 0 dan 1. Kecepatan dan ketepatan informasi sangat dimungkinkan oleh pemakaian media dengan teknologi yang tepat. Hingga perlu digarisbawahi di sini adalah berbicara komunikasi dan media maka kita juga akan membicarakan komunikasi. Media adalah teknologi dan teknologi adalah media.

Milenium ketiga adalah zaman keemasan teknologi informasi. Sebagai gelombang ketiga peradaban umat manusia seperti yang diramalkan Alfin Toffler sebelumnya adalah peradaban yang super cepat. Ruang dan waktu semakin dibuat cepat dan sempit, seakan-akan dunia dibuat menjadi satu komunitas, di mana setiap penghuninya bisa berinteraksi secara realtime tanpa halangan yang berarti. Berbagi informasi antar benua dan negara di belahan dunia manapun semakin mudah. Puncak dan titik acuan dari ini semua adalah konvergensi komputer dan telekomunikasi 30 tahun yang lalu. Jadilah teknologi internet yang kita kenal selama ini seakan-akan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai media komunikasi, ia sama saja seperti kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Hingga bisa dimunculkan tesis, kebutuhan terhadap internet adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dan ini adalah harga mati.

Dari sini juga dilakukan terus diversifikasi alat-alat berteknologi canggih lainnya, tentu rata-rata didasarkan pada teknologi internet itu. Seperti Personal Data Asssistant (PDA), Tablet PC, Notebook, CD ROM, VCD, DVD, SVCD, Pena Digital, telepon  selular, GPRS, CDMA dan banyak lagi yang lainnya. Semua teknologi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi antar manusia dalam konteks global. Dijanjikan penggunaannya sangat mudah dengan harga yang relatif murah. Namun perlu dipertanyakan kembali bagaimana efeknya terhadap kesenjangan penggunaannnya di negara-negara berkembang. Teknologi yang baru muncul tidak serta merta merata pemakaiannya di seluruh dunia, walaupun standar yang digunakan juga relatif sama. Namun demikian, beberapa negara berkembang belum memiliki sarana penunjang yang memungkinkan teknologi terbaru bisa diadopsi. Belum lagi jika kita membicarakan adaptasinya di masyarakat yang berbeda kultur. Padahal masalah mendasar dalam berkomunikasi adalah kesamaan pesan yang diterima tanpa noise. Kesenjangan TI ini juga dinilai sebagai noise yang memang sampai kini menjadi masalah. Karena, menyangkut berbagai macam faktor, seperti politik dan ekonomi.

Selain kecepatan yang lebih besar untuk mengirimkan pesan, kita juga menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam volume informasi yang dikirimkan, disimpan, dan diambil kembali. Misalnya peralatan elektronik dalam bidang percetakan secara menakjubkan telah meningkatkan jumlah buku, bultein, dan majalah yang diterbitkan.

Williams (1989) menjelasakan bahwa teknologi baru dapat dianggap sebagai perluasan media bahwa sementara media berfungsi sebagai indra-indra pasar dan cara-cara komunikasi kita, … media baru biasanya bukan merupakan sistem tersendiri. Alih-alih, media baru memperluas sistem yang sudah ada.

Kebanyakan kota besar menawarkan pelayanan papan buletin, yang memungkinkan orang memberikan pengumuman pada suatu file yang terbuka bagi semua pengguna sistem tersebut. Dengan cara ini percakapan komputer berkembang dan subkultur yang unik berkembang, untuk berbagi kepentingan… banyak pelayanan papa buletin juga dihubungkan dengan pelayanan pengarahan perjalanan nasional yang mengirimkan pesan dalam semalam dan gratis dari satu papan buletin ke papan buletin lainnya di seluruh negeri (Gergen, 1991)

Electricity promised, so it seemed, the sama freedom, decentralization, ecological harmony, and democratic community… but also promised the same power dan economic expansion (Jhon H. Quirk, 1989)

Berikut  tabel yang menunjukkan teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional.

Kini teknologi komunikasi informasi digunakan juga dalam bidang kesehatan yang disebut dengan telemedicine. Bisnis sudah banyak menggunakan telekonferensi. Dalam bidang pendidikan, televisi dan TV kabel juga digunakan, juga di masa depan surat elektronik atau surat suara, konferensi para orangtua dan para guru mungkin akan lebih sering lagi.

Penerapan kemajuan teknologi dapat pula mengintensifkan selektivitas khalayak komunikasi  massa. Sebaliknya, teknologi juga telah memungkinkan media massa untuk menjadi lebih selektif. Misalnya dalam bidang penerbitan, buku-buku sekarang dapat dicetak bila diperlukan, dengan beberapa bagian ditambahkan aatau dibuang, sesuai dengan permintaan pembaca.

Penerapan fiber optik diperkirakan dapat mereduksi kesenjangana penggunaan teknologi di masyarakat. Dari sana akan dapat ditingkatkan jumlah pemakaian alat-alat audio, video, dan data komputer. Lewat pendidikan interaktif melalui video dan jaringan komputer akan mungkin bagi jaringan fiber optik untuk meningkatkan tingkat pendidikan di pedesaan dan mengembangkan banyak kota kecil. Namun demikian dikhawatirkan jaringan serat optik yanga begitu mahal dapat menciptakan kaum elit TI yang tidak mengindahkan masyrakat dalam wilayah yang tidak terlayani teknologi itu. Tesis teknologi komunikasi dapat mempersatukan masyarakat, justru kembali perlu dipertanyakan.

Komunikasi adalah kebutuhan mendasar manusia. Dengan teknologi komunikasi yang baru telah banyak meningkatkan komunikasi antar budaya. Orang-orang dapat berkomunikasi, mengenal dan mengetahui berbagai macam budaya bangsa dengan mudah dan cepat. Jhon H. Quirk (1989) mengungkapkan kekuatan elektronik dalam komunikasi dan transportasi berfungsi untuk memfasilitasi difusi budaya, pemerataan populasi, dan desentralisasi kekuasaan.

Buck (1988)  mengungkapkan bahwa media massa memungkinkan komunikasi emosional spontan untuk pertama kalinya dan bahwa media dengan kehadirannya boleh jadi menciptakan komunitas global. Namun, merunut pada sejarah peradaban manusia yang lama berkutat dengan teknologi komunikasi mulai dari mesin cetak dan telepon justru menimbulkan kekacauan bahkan mengancam kehidupan normal kehidupan manusia.

Dennis Mc Quail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, mengatakan, permasalahan komunikasi massa bersifat komprehensif, yang melibatkan gagasan yang berkenan dengan setiap proses “peringkat bawah”. Para individu menerima dan menangani banyak informasi secara langsung dari media massa.  Hubungan, kelompok dan institusi sosial lainnya acapkali dipaparkan dalam media dan ditanggapi serta dipelajari dengan cara lebih kurang sama dengan kenyataan sebenarnya.

Dalam memproduksi informasi, media massa tetap harus memperhatikan kondisi komunikasi sebagai sasarannya—dalam hal ini adalah masyarakat. Media yang ingin berhasil menyampaikan pesan dengan tepat kepada media harus benar-benar mengenal masyarakat yang dituju. Tanpa itu media tak akan berari apa-apa di mata masyarakat. Oleh sebab itu media berperan sangat besar dalam menentukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga sebaliknya. Seperti teori Agenda Setting dan Hipodermic Needle, di mana pesan sangat berpengaruh kepada masyarakat sebagai komunikannya. Jadi, masyarakat adalah objek media itu sendiri, bukan subjek. Inilah juga yang merangsang pengembang dan ilmuwan untuk mengembangkan teknologi informasi yang pesat dan selalu canggih.

Dua puluh dua tahun yang lalu, Marshall Mc Luhan menulis buku Media is the Message meramalkan bahwa media lebih menentukan isi pesan, karena media itu yang membawa pesan itu. Seberapa jauh pesan itu sampai, seberapa jauh luas khalayak yang dicapai dan bagaimana dampaknya pada masyarakat, ditentukan oleh media itu sendiri

Pada awal milenium kedua ini ditandai dengan merjernya American Online (AOL) dengan  Time Warner. AOL, perusahaan raksasa internet itu bergabung dengan perusahaan media yang sudah menggurita puluhan tahun lamanya. Banyak media mulai menggabungkan diri dengan perusahaan jaringan internet, atau setidaknya membuat jaringan sendiri di dunia virtual itu demi pengembangan dan perluasan informasi kepada khalayak. Dengan demikian informasi yang disampaikan bisa semakin beragam dan sangat cepat serta tentu saja lebih mudah dalam hal penanganan dan pengontrolannya.

Perkembanga yang sedang berlangsung menyangkut teknologi media ini adalah bagaimana menggabungkan siaran radio dan televisi dengan internet. Hingga orang-orang dapat menikmati musik dan tayangan radio dan TV di internet sekaligus. Kemudian di bidang publikasi juga kecipratan. Buku yang selama ini kita kenal tidak akan kita jumpai lagi di masa akan datang. Tebalnya ensiklopedia digantikan dengan satu file saja. Isinya bisa kita lihat di e-book (buku elektronik). Seperti sebuah komputer saku yang bisa dibawa ke mana-mana tanpa kabel. Untuk mengakses buku yang lain, dengan mudah melalui internet, kita bisa membelinya di toko virtual. Mudah!

Teknologi media dalam berkomunikasi memang sangat menjanjikan kecepatan dan ketepatan penyampaian pesan kepada banyak orang-orang dalam yang bersamaan. Kemampuannya dalam hal kualitas memang tidak diragukan. Terutama adalah pemakaiannya yang sangat mudah dan sederhana. Namun yang dikhawatirkan dan selalu menjadi permasalahan adalah pemerataan jumlah alat dan pengetahuan/kecakapan menggunakannya. Adalah teknologi informasi penciptaan dan pengembangannya lebih banyak dikuasai oleh negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Singapura. Keberhasilan semacam itu dimungkinkan karena mereka memiliki kemampuan dan kondisi modal yang mapan. Riset dan pengembangan (R&D) banyak disokong oleh pemerintah di kampus-kampus dan dilaksanakan oleh kalangan akademis. Selain itu memang kemampuan akademis dan IQ negara-negara itu lebih unggul. Inilah perbedaan utama dengan negara-negara berkembang. Akibatnya perkembangan teknologi informasi yang terbaru sulit dipakai merata di masyarakat. Itupun masih dalam tataran sebagai pemakai (user) belum dalam taraf mengembangkan atau menciptakan.

Sebagian masyarakat di negara berkembang masih mengandalkan komunikasi interpersonal dalam aktivitasnya sehari-hari. Hal yang berbeda dengan di AS, setiap rumah tangga, kantor, sekolah sudah menggantungkan hidupnya pada internet, telepon seluler, laptop, PDA dan lain sebagainya. Di sana komunikasi dengan menggunakan peralatan demikian, adalah sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari aktivitas yang hidup dan profesi yang memang membutuhkan kecepatan dan ketepatan.

Salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara adalah sampai di mana ia menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan dengan mantap, konprehensif dan total. Termasuk tentu saja teknologi komunikasi. Sebab, komunikasi memang kebutuhan dalam menjalani kehidupan yang dinamis menuju peradaban yang lebih maju. Demi mempercepat, menuju itulah teknologi media/informasi/komunikasi semakin dibuat canggih dan seterusnya demikian demi menjawab tantangan berkomunikasi yang lebih efektif.

Komunikasi lewat teknologinya sangat mempengaruhi pengetahuan, cara berpikir dan tingkah laku masyarakat. Informasi yang sampai sedemikian cepatnya, membuat teknik berpikir manusia semakin sederhana dan mudah. Berita-berita dan informasi terhangat dari seluruh dunia tersaji di depan mata sedetik setelah kejadian di dalamnya itu berlangsung. Hangat dan segar bisa dinikmati lewat koran pagi dan internet. CEPAT DAN MUDAH!

Referensi

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, Human Communication—Konteks-Konteks Komunikasi, DR. Deddy Mulyana, MA, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.

Carey, James, Communication As Culture—Essays on Media and Society, Unwin Hyman, Boston, 1989.

Ishadi SK, Jelajah, Trans TV, Jakarta, 2002

Kehadiran Posmetro Medan tidak dapat dilepaskan dari nama Medan Ekspress, Radar Medan serta Radar Nauli. Meski sudah tidak eksis lagi, namun ketiganya adalah cikal bakal Posmetro Medan. Kesemuanya adalah bagian dari strategi bisnis yang dilakukan Jawa Pos Grup untuk menaklukkan pasar pembaca surat kabar di Sumatera Utara. Kru yang mengasuh Posmetro Medan juga merupakan kelanjutan dari kru yang ada di ketiga media tersebut.

Jawab Pos Grup merupakan salah satu ikon kerajaan media terbesar di Indonesia. Perusahaan media yang dimiliki oleh pengusaha Dahlan Iskan ini memiliki lebih dari 70-an media di seluruh Indonesia. Perusaahaan ini terus menerus melakukan ekspansi pasar, termasuk di Sumatera Utara dengan menerbitkan media lokal. Sekitar tahun 1998, Jawa Pos mulai melirik potensi pasar di Sumatera Utara. Di tahun itu mereka menerbitkan Surat kabar Radar Medan. Selanjutnya, Jawa Pos Grup menerbitkan lagi surat kabar dengan format yang sama. Surat kabar itu diberi nama Radar Nauli. Surat kabar ini lebih ditujukan ke daerah-daerah atau kota yang jauh dari Medan, seperti Labuhan Batu dan Tapanuli. Karena itu mereka mencetak lebih awal daripada Radar Medan.

Sehari-hari, Radar Nauli dan Radarberada dalam kantor yang sama. Percetakannya juga sama. Kru yang bekerja di kedua surat kabar itu merupakan pecahan dari yang ada di Radar Medan. Artinya kru yang ada dibagi menjadi dua. Dan dilakukan penambahan jika terjadi kekurangan jumlah sumber daya.

Tanggal 30 September 2001, Surat Kabar Radar dan Radar Nauli ditutup. Sebagai gantinya, Jawa Pos Grup meluncurkan dua surat kabar yang baru yaitu Posmetro Medan dan Sumut Pos. kru yang bekerja di sana juga dipilih dan dipecah dari Radardan Radar Nauli.

Tanggal 2 Oktober 2001 Posmetro Medan terbit pertama sekali sehari setelah edisi perdana Sumut Pos. Posmetro yang mengusung motto: “Criminal News Leader” konsisten menyajikan berita kriminal, seks  dan supranatural. Posmetro Medan terbit dengan periode tujuh kali seminggu. Non Stop. Disajikan setiap pagi dengan berita-berita utama seputar kriminal, seksual dan supranatural. Selain itu Posmetro Medan mengusung isu-isu seputar politik nasional, olahraga, dan hiburan Dengan oplah Posmetro Medan dipasarkan ke seluruh pelosok kota Medan serta beberapa daerah di Sumatera Utara: Binjai, Langkat, dan Deli Serdang.

Oleh: VINSENSIUS SITEPU

Artikel ini ditulis ketika saya masih menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi (sekarang departemen) FISIP USU pada tahun 2004 untuk memenuhi tugas matakuliah Hukum Media Massa. Semoga kajian ini bermanfaat untuk masa sekarang.

KEBEBASAN pers yang terkendali adalah cermin implementasi demokrasi yang berkualitas. Salah satu kontrol legasl yang bisa dilakukan adalah kebijakan hukum dalam tataran negara. Indonesia sejak dibangun beberapa kali merevisi kebijakannya akan kehidupan pers nasional. Walaupun tidak masuk dalam kategori pers yang dibuat  oleh Schramm, pers nasional Indonesia menganut pers Pancasila. Pancasila adalah landasan hukum dalam berpikir dan bertindak insan-insan pers nasional. Namun demikian, ketika Orde Baru cara berpikir pers seperti ini, justru lebih mudah digunakan penguasa saat itu demi mendukung pembangunan. Fungsi pers utama untuk mengkritik malah cenderung dikerdilkan. Pers saat itu tidak bisa berbuat banyak bertindak layaknya pers sejati. Padahal secara hukum kebebasan pers memang diatur dan dan dijamin dalam undang-undang. Maklum pers adalah pedang bermata dua. Ia disenangi sekaligus dibenci.

Pers Indonesia mendapat angin segar, ketika reformasi memasuki gerbangnya. Kebebasan pers yang didambakan selama beberapa dekade sebelumnya, akhirnya renyah dinikmati. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pun diharapkan sangat efektif mengembalikan kebebasan pers atas dasar pemikiran bahwa kebebasan berekspresi melaui media massa adalah HAM. Media massa dalam pendiriannya tidak diperlukan izin dan kebal terhadap pembredeilan. Jumlahnya dan frekuensi kemunculannya pun  cukup cepat. Organisasi-organisasi kewartawanan pun muncul bertebaran. Namun selang dua tahun, ia justru dikecam. Alasannya beragam pers kebablasan, menggangu privasi orang lain, tidak sopan, melanggar peraturan, ia sangat menggemaskan karena menggangu stabilitas nasional. Dan sampai-sampai Megawati “kesal” sambil menegur pers itu memang kebablasan. Beberapa  alasan itu beberapa ada yang benar. Tetapi tidak bijak jika disasarkan pada seluruh kehidupan pers. Kesalahan pers bukanlah totalitas.

Pelaksanaan kerja pers adalah sebuah kewajiban dan pengabdian kepada masyarakat (publik). Oleh sebab itu secara hukum ia perlu diatur agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri.  Undang-undang pers dimunculkan atas dasar perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dan sebagai penyebar informasi kepada masaa, maka pers dalam melakukan kerjanya secara profesional harus dilindungi oleh hukum.

Namun manifestasi UU Pers sama sekali belum maksimal. Kasus terbaru adalah pidana kurungan yang dibebankan kepada Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka atas kasus karikatur Akbar Tanjung. Dan kasus gugatan Tommy Winata kepada majalah TEMPO. Peraturan yang dipakai adalah KUHP, padahal hal ini adalah murni kasus pers yang seharusnya digunakan adalah UU Pers. Dalam beberapa forum jurnalis KUHP memang dinilai sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan pers.

Dalam makalah Hinca Panjaitan pada Workshop Advokasi Litigasi Jurnalis 1, Medan 11 September 2003 lalu, dikelompokkan beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan delik pers.

a.                Delik pers terhadap Ketertiban Umum, antara lain Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Pasal-pasal ini sering disebut dengan haatzaaiartikelen, yaitu pasal-pasal penyebarluasan perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah.

Pasal 154: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “Perbuatan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dalam Pasal 154 dan 156 KHUP diartikan oleh mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVI Buku Kedua KUHP. Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan meteril untuk menyatakan pendapat.

Pasal 155:  (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaa isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.  Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, bukan merupakan unsur dari Pasal 155 KUHP. Adalah cukup bahwa terdakwa menyiarkan perasaan permusuhan, yang isinya ia ketahui, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Pasal 156:  Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasa; ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasa, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap gologan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

b.               Delik pers tentang Penghasutan, seperti diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP.

Pasal 160: Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang  maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kempat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang penguasa umum dengan kekerasan,, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c.                Delik pers tentang Penyiar Kabar Bohong seperti diatur dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU Nomor 1 tahun 1946 menggantikan Pasal 171 KUHP.

d.               Delik pers tentang Kesusilaan, seperti yang diatur dalam Pasal 281, 282, 533 KUHP.

Pasal 281:  Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1). Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

(2). Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin  tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannnya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsipa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan du muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannnya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsipa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tuisan, gambarn, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaa, dapat dijatuhakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 533:  Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

(1). barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(2). Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(3). Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menwarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

(4). Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umum tujuhbelas tahun;

(5). barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seseorang yang belum dewasa dan di bawah umum tujuhbelas tahun.

e.                Delik pers tentang Penghinaan, antara lain Pasal 134, 137 KUHP.

Pasal 134: Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 137: (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahu atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Di luar pemaparan Hinca itu, ada beberapa pasal lagi dalam KUHP yang berhubungan dengan pemberitaan pers dalam klasifikasi penghinaan.

Pasal 310: (1). Barangsiapa  dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, denan pidan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

(3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311: (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain ada pula peraturan perundang-undangan yang dapat mendistorsi pelaksanaan kebebasan pers:

1.               Undang-udang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Artinya, Perusahaan Pers yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dapat dengan mudah dipailitkan.

2.               Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Artinya, Pasal 117 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa atas alasan mengganggu kepentingan umum, Perseroan Terbatas dapat ditutup oleh Pengadilan atas permintaan Kejaksaan.

3.               Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Setidaknya ada beberapa pasal yang setiap saat dapat dilakukan oleh penguasa setempat berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pers. Artinya, melalui Pasal 13, Penguasa-penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peratura-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, pemyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. Berdasarkan Pasal 25, Penguasa Darurat Militer berhak: menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat komunikasi seperti telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk  mencapai rakyat banyak. Melalui Pasal 40, Penguasa Perang berhak (1) melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar, dan (2) menutup percetakan. Melalui Pasal 48, ancaman terhadap pelanggaran pasal ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

4.               Berkenaan dengan UU Nomor 23 Tahun 1959 ini, melalui Kepres 88/2000 UU 23/1959 diberlakukan di provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Dalam keadaan darurat sipil, ada 14 pasal yang memberikan kewenangan penuh kepada gubernur sebagai PDS. Dengan kewenangan yang dimilikinya inilah, Gubernur Maluku Utara sebagai PDS mengeluarkan Maklumat 196/2001.KUHP setidaknya ada 35 pasal yang dapat dipakai untuk mengancam pelaksanaan kebebasan pers. Sedangkan seturut rancangan RUU KHUP yang baru setidaknya ditemukan 42 pasa yang dapat diancamkan kepada wartawan.

5.               Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta.

Namun menurut saya UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 bisa dimasukkan di sini. Hal ini saya sampaikan kepada dia selaku perancang UU itu pada Sarasehan TransTV beberapa bulan lalu. Hinca pernah menolak pernyataan saya bahawa UU Penyiaran itu bisa mengancam kebebasan pers. Ada cacat hukum di sana dan tumpah tindih dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebab di dalamnya ada ketentuan bahwa lembaga penyiaran yang melanggar peraturan bisa ditutup izin beroperasinya. Dan lagi setiap lembaga penyiaran harus mendapatkan izin frekuensi dari KPI dalam pendiriannya. Sudah jelas televisi dan radio adalah bagian dari pers. Padahal pada UU Pers Nomor 40 jelas diatur terhadap pers tidak dilakukan pembreidelan dan tidak dibutuhkan izin dalam pembuatannya.

Catatan Minggu, Kompas, Minggu, 20 Januari 2008

Pemakaman Giribangun berangsur sepi. Sebuah stasiun radio swasta di Jakarta yang menyiarkan perkembangan kesehatan Soeharto menit demi menit selama 24 jam, kini kembali ke pola-pola siara reguler, termasuk memutar lagu-lagu agak lawas. Para wartawan yang berjaga di Rumah Sakit Pusat Pertamina mulai mengendur militansinya. Ada yang jatuh sakit, ada yang minta cuti untuk bisa berkumpul dengan keluarga berhari-hari begadang di rumah sakit.

Selama beberapa waktu sebelumnya, dengan peliputan intensif sekitar sakitnya Soeharto, televisi menciptakan realitas mendahului kepercayaan lama bahwa nyawa manusia di tangan Yang Kuasa, dengan ilusi seolah hidup Soeharto bakal berakhir dalam hitungan jam. Tenda didirikan, kursi ditata, perta perjalanan bandara Adisumarno-Giribangun dipaparkan grafisnya. Sebuah media di Malaysia pekan lalu memberitakan, Soeharto meninggal dunia.

Kontak media cetak dengan pembacanya adalah kontak tulisan. Itu berbeda dengan televisi. Kontak televisi dengan pemirsanya adalah kontak gambar, kontak image. Pengandainnya, kalau kontak tulisan menstimulasi intelek, kontak image melahirkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai simulakra.

Apa itu simulakra? Simulakra adalah realitas gadungan, yang tingkatnya lebih parah daripada imaga atau citra-yang konsekuensi publiknya juga lebih serius daripada orang yang jaim alias “jaga image”. Baudrillard meyakini gambar yang dihasilkan televisi telah melahirkan realitas sendiri yang disebut simulakra tadi-suatu image, suatu citra, yang telah terlepas dari asal usulnya. Kalau diletakkan dalam tingkatan-tingkatan, kira-kira tingkatannya sebagai berikut. Tingkat pertama, image tadi merefleksikan realitas dasar. Tingkat kedua, image tadi membelokkan realitas yang hendak digambarkannya. Tingkat ketiga, image menutupi realitas sebenarnya yang tidak ada. Tingkat keempat, image sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan realitas apapun: ia asli sebagai simulakra. Sekada contoh untuk yang terakhir itu, ketika sesuatu yang nyata telah tidak ada, nostalgia ambil peranan, mengganti kenyataan yang telah tiada menjadi tetap ada dan seolah otentik. Kota lama kita yang berantakan tetap kita anggap cantik karena adanya nostalgia. Tiwul tetap terasa enak karena disantap dengan nostalgia.

Liputan televisi kita mengenai Soeharto di rumah sakit dalam beberapa hal adalah simulakra itu. Dia menghadirkan realitas baru yang tidak ditemui masyarakat dalama kehidupan nyata sehari-hari: dokter yang penuh dedikasi dengan jas dan dasi tidak seperti dokter puskesmas di Desa Ciawi atau desa di mana saja, komentar para artis sinetron bahwa Soeharto orang penuh jasa, dan seterusnya.

Itu semua mengubur atau memang tak ada hubungannya sama sekali dengan risalah kekuasaan Soeharto yang penuh darah dan korup.

Ada juga realitas gadungan yang kemudian tersingkap kedoknya. Rute ke Giribangun telah disiapkan, seolah bakal terjadi sesuatu dalam beberapa jam. Nyatanya para pembikin berita yang teler duluan. (Bre Redana)

DAFTAR ORGANISASI WARTAWAN INDONESIA

1.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

ketua: Tarman Azzam | wakil: Bambang Sadono | alamat: Gedung Dewan Pers Lt. III.
Jl. Kebon Sirih 32-34 Jakarta.
Telp. (021) 3453131, 3862041.
Fax. (021) 3453175.
Homepage:.
E-mail : asiancaj@mega.net.id.

2.Sekretariat Wartawan Independen Indonesia (SWII).

Ketua : KRMH Gunarso G.Kusumadiningrat.
Wakil : Abdullah AZ Lestaluhu.
Alamat : Jl. Salemba Tengah No. 24.
Jakarta Pusat.
Telp. (021) 31901854.
Fax. (021) 31901856.
Homepage:.
E-mail :.

3.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).

Ketua : R. Priyo M. Ismail, SH.
Wakil : Sakata Barus.
Alamat : Gd. Dewan Pers Lantai IX.
Jl. Kebon Sirih 32-34.
Jakarta Pusat.
Telp. (021) 385 3064.
Homepage:.
E-mail :.

4.Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI).

Ketua : H. Erwin Amril.
Wakil : H. Murjani, BA.
Alamat : Jl. Cempaka II/16,Duren Sawit, Jakarta Timur.
Telp. (021) 8605173, 8612363.
Fax. (021) 8605173.
Homepage:.
E-mail :.

5.Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)

Ketua : Drs. M.A. Nasution,SH
Wakil : Achdar Syunany S
Alamat : Jl. Berlian Raya II Kav. 664
Sumur Batu, Cempaka Putih Jakarta Pusat,
Telp. (021) 9141651, 4201167
Fax. (021) 4223179, 4264930
Homepage:
E-mail :

6.Himpunan Insan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)

Ketua : Drs. R.E. Hermawan. S. BSc.
Wakil : Drs. Himat R.J. Soeganjar
Alamat : Miramar Building Lt. III
Jl. Alun-alun Timur No. 1 Bandung.
Telp. (022)4215166
Homepage:
E-mail :

7.Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)

Ketua : Darwin Hulalata
Wakil : Robin R. Purba
Alamat : Jl. Ikan Krapu Kolombo No. 8 B, Surabaya.
Telp. (031) 3544405
HP. 0818327467
Homepage:
E-mail :

8.Komite Wartawan Indonesia (KWI)

Ketua : Herwan Sagam
Wakil : H. Hutagalung
Alamat : Jl. Ikan Pari No. 72, Teluk Betung,Bandar Lampung.
Telp. (0721) 485863
Homepage:
E-mail :

9.Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI)

Ketua : Rendy Soekamto
Wakil : M. Sokran Haris
Alamat : Griyo Mapan Santosa C.A No. 14, Waru, Surabaya
Telp. (031) 867 9970, 868 4321
HP. Rendi 081 23203235
Homepage:
E-mail :

10.Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)

Ketua : M. Suprapto S, Sos
Wakil : OK. Syahlan, BA
Alamat : Jl. Balap Sepeda IV No. 22 Jakarta Timur.
Telp & Fax. (021) 4703777
Homepage:
E-mail :

11.Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia

Ketua : S. Satya Darma
Wakil : Drs. WS. Koencoro
Alamat : Jl. Raya Ceger No. 29 Jakarta Timur
Telp. (021) 844 4913
Homepage:
E-mail :

12.Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI)

Ketua : Drs. Robby S Rumbayan
Wakil : Andi Ichwan Azis
Alamat : Jl. Kepu Dalam II No. 49 Jakarta Pusat.
Telp. (021) 4203136
Fax. (021) 3150851
HP. 08129173082
Homepage:
E-mail :

13.Persatuan Wartawan Foto Indonesia (PWFI)

Ketua : H.M. Sampelan, SH
Wakil : Bambang Trimulyono
Alamat : Jl. Ngagel Jaya Selatan 14 Surabaya.
Telp. (031) 5614358
Fax. (031) 5014382.
Homepage:
E-mail :

14.Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)

Ketua : Andi Amiruddin Mallarangan, DP
Wakil : Lasmi
Alamat : Jl. Salak V No.6. Dpk Tim.
Telp. (021) 7703957
Homepage:
E-mail :

15.Aliansi Jurnalis Independen(AJI)

Sekjen : Didik Supriyanto
Manajer Kantor: Puthut Yulianto
Alamat : Jl. LAN I No. 12 A Pejompongan Jakarta Pusat
Telp. (021)571 1044
Fax. (021)571 1063
Homepage : www.aji.or.id
E-mail : ajioffice@aji-indonesia.or.id

16.Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SERIKAT PEWARTA)

Ketua : Maspendi
Wakil : Yatim Kelana
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km 17 No. 9
Jakarta Selatan.
Telp. (021) 7974359, 7988242
Fax. (021)7974361
Homepage:
E-mail :

17.Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ketua : Haris Jauhari
Wakil : Nugroho S. Yudo
Alamat : Jl. Danau Poso D 1 No.18 Pejompongan, Jakarta Pusat
Telp. (021) 5707918,
Fax. (021) 5732911.
Homepage:
E-mail : mohfireman@yahoo.com

18.Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI)

Ketua : Dr. H. Sutomo Parastho
Wakil : Drs. Samoel Pardede
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No.96 Jakarta Timur
Telp. (021) 8414311 – 13
Fax. (021) 8414314.
Homepage: www.prssni.or.id
E-mail : ppjkt@indosat.net.id

19.Serikat Pers Reformasi Nasional(SEPERNAS)

Ketua : Drs. G. Rusly
Wakil : Drs. Laode Hazirun
Alamat : BTP. Blok C – 40 Ujung Pandang
Homepage:
E-mail :

20.Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE)

Ketua : Firdaus Baderi
Wakil : Edo Kuntadi
Alamat : Jl. Kalibata Raya Rajawali Timur II No. 11, Jak-Sel
Telp. (021) 7984579, 7901978
Fax. (021) 7901040
Homepage:
E-mail:

21.Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)

Ketua : H. Lahmudin Bakry Nasution. (almarhum 19/04/01)
Wakil : A.F. Tahir Sam
Alamat : Jl. Kereta Api No. 1 Lt. II Gedung Stasiun Besar Kereta Api,
Medan
Telp. (061) 847 4180
Fax. (061) 415 8297
Homepage:
E-mail :

22.Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)

Ketua : H. Amir Hamzah Tamin, BA
Wakil : Amran Effendy Ritonga,BA
Alamat : Jl. H.M Joni Gg Asli No. 4 Medan.
Telp. (061) 7350881
Homepage:
E-mail :

23.Silaturahmi Wartawan Muslim Indonesia (SWAMI)

Ketua : H. Ramlan Mardjoned
Wakil : Drs. HM. Lutfie
Alamat : Jl. Salemba Tengah No. 19 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3908679, 3154057
Fax. (021) 3153928
Homepage:
E-mail :

24.Ikatan Wartawati Indonesia (IWI)

Ketua : Rosihan Sinulingga, SH
Wakil : Dra. Rachel, SM
Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Maesonette No. 4,
Jakarta Timur.
Homepage:
E-mail :

25.Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia(KO-WAPPI)

Ketua : Ida Faridah Lubis SH
Wakil :
Alamat : Jl. Yaktapena Raya Blok K-8 No. A 21, Komplek Pertamina
Pondok Ranji Ciputat 15412
Telp. (021) 740 8717
Homepage:
E-mail :

26.Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)

Ketua : Jaja Supardja Ramli
Wakil : H. Zeid Arifin, SH
Alamat : Jl.Kapten Tendean Rt.010/01 No. 45 Mampang Prapatan,
Jakarta 12790
Telp. (021) 791 96124, 791 80132
Fax. (021) 791 98836
Homepage:
E-mail :

27.Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia, Gerakan Moral Peduli Amanat
Rakyat (ASWARI GEMPAR)

Ketua : Drs. Achmad Murdjoko
Wakil : A.S. Nasution
Alamat : Jl. Cut Meutiah No. 14 Cikini, Jakarta Pusat
Telp. (021) 314 5304
Homepage:
E-mail :

28.Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)

Ketua : Endang Z Bahrudin
Wakil : M. Aritonang
Alamat : Jl. Petojo VIY 1 No. 40 Jakarta Pusat.
Telp. (021) 3500644
Homepage:
E-mail :

29.Persatuan Pers Nasional Indonesia (PPNI)

Ketua : Robin R. Purba
Wakil : Drs. Amir Candra
Alamat : Jl. Wiyung Indah Perumahan Taman Pondok Indah Blok G.10,
Surabaya
Telp. (031) 766 7785Jl.
Tipar Tengah No. 54 , RT 001/09, Mekarsari, Cimanggis,
Depok.
Telp. (021) 873 2731
Homepage:
E-mail :

30.Komite Wartawan Independen Indonesia (KWII)

Ketua : Ir. Arsyid Silajim, SH, MBA, MSc,MM
Wakil :
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 88 Bandar Lampung
Telp. (0721) 252080, 8732731
Homepage:
E-mail :

31.Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)

Ketua : Drs. Laxy Rumengan, MBA
Wakil :
Alamat : Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jaya,
Jl. Raden Inten II/2, Jakarta Timur
Telp. (021) 9195680, 29143207
Fax. (021) 8651953.
Homepage:
E-mail :

32.Persatuan Wartawan Independen Indonesia (PWII)

Ketua : H. Hermansyah
Wakil :
Alamat : Jl. Dakota II-b No. 102-104 Bandar Kemayoran Jakarta
Telp. (021) 650 03770, 428 77066
HP 081 8920152
Homepage:
E-mail :

33.Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI)

Ketua : Haris Jauhari
Wakil :
Alamat : Jl. Danau Poso 18, Bendungan Hilir, Jak. Pus.
Telp. (021) 5707918
Fax. (021) 5732911
Homepage:
E-mail :

34.Komite Jurnalis Indonesia (KJI)(Tidak ada kegiatan sejak 08/00 mnr si pemilik
rumah)

Ketua : Argo Pratomanugroho
Wakil : Wadie Maharief Z.A
Alamat : Jl. Lowanu No. 60 Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta 55162.
Telp. (0274) 371141
Fax. (0274) 375183
Homepage:
E-mail :

35.Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)

Ketua : TM. Fauzie MS
Wakil : H. Hasan Ilyas
Alamat : Jl. Budi RT 01/08 No. 8 Cawang III – Jakarta Timur
Telp & Fax (021) 8006414
Homepage:
E-mail :

36.Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)

Ketua : Taufiq Rahman, SH
Wakil : Titus Hutabarat
Alamat : Jl. Salemba Tengah No. 78 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3912247, 3156085
Fax. (021) 3908595.
Homepage:
E-mail :

37.Gabungan Wartawan Indonesia (GAWANI)

Ketua : Fowa’a Hia
Wakil : Posma Hutapea
Alamat : Jl. H. Amsir No. 5, Sunter Jakarta Utara.
Telp. (021) 6506979.
Homepage:
E-mail :

38.Federasi Wartawan Independent Indonesia Baru (FWIIB)

Ketua : CNO Haznan A. Tanjung
Wakil : Eka Mediely, S.H
Alamat : Jl. Karunia No. 14 Rt. 08/03 Kelurahan Umban Sari Kecamatan
Rumbai Pekanbaru, Riau
Telp. (0761) 555 146, 555 149
HP. 081 1769627
Homepage:
E-mail :

39.Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristen Indonesia (PROJUSTISIA)

Ketua : Prof. Dr. Willy Karamoy M.A, APU
Wakil : Ev. Robinson Togap Siagian DSTP
Alamat : Wisma KORANDO
Jl. Swadaya VII No. 25 Depok.
Telp. (021) 772 01304
Fax. (021) 776 4887
Homepage:
E-mail :

40.Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-REFORMASI)

Ketua : Budiman S. Hartoyo
Wakil : Edy Mulyadi
Alamat : Jl. Mangga II/45, Jatibening II, Pondokgede Bekasi 17412
Telp. (021) 847 8587
Pager 13022 ID 72351
HP: 0812 9909269
Homepage:
E-mail :pwiref-kornas@journalist.com

41.Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)

Ketua : R. Mustapa, BSc
Wakil : Marihot Sitompul, BA
Alamat : Jl. PrAmuka Jati No. 5 Jakarta 10440 Jakarta Pusat
Telp/fax. (021) 924 9132
Homepage:
E-mail :

42.Komite Jurnalis Indonesia (KJI)

Ketua : Antarini Adam Malik
Wakil : Helmi Marpaung
Alamat : Jl. Diponegoro No. 17 Jakarta
Telp/fax. (021) 390 8588, 310 0495
Pager 13038-390 2828 pes. 17354
HP 0812 9927390
Homepage:
E-mail :yasogama@indosat.net.id

43.Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA)

Ketua : Boyke M. Nainggolan, MBA
Wakil : Drs. M.K.P Sinuraya
Alamat : A1-15, Bukit Utara Road-Bukit Modern Estate Pondok Cabe
Telp. (021) 912 9714
Fax. (021) 747 04690Jl.
Bungur Besar Raya No. 40
Telp. (021) 420 8440
Homepage:
E-mail :pembahar@jakarta.wasantara.net.id

Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti, mengkhawatirkan tingkat kemerdekaan pers Indonesia tahun depan akan turun. Sebab selama tahun 2007 terjadi beberapa kasus eksekusi dan pengadilan terhadap wartawan.Ia mencontohkan kasus hukuman penjara setahun terhadap Dahri Uhum Nasution, wartawan tabloid Oposisi, Medan. Kasus lainnya yaitu eksekusi enam bulan penjara terhadap Risang Bima Wijaya, wartawan dan mantan Pimpinan Umum Radar Yogya. “Ada lagi penulis yang dituntut delapan bulan penjara karena menulis opini,” katanya saat menjadi pembicara dialog “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan stasiun TVRI, Rabu, 19 Desember lalu.

Menurut Bambang, Dewan Pers baru saja mengeluarkan pernyataan terbuka untuk mengingatkan aparat hukum agar ikut melindungi kemerdekaan pers. “Pemerintah bertanggung jawab melindungi kemerdekaan pers,” tegasnya.

Sampai sekarang ancaman terhadap wartawan, saat melakukan kegiatan jurnalistik, masih sering terjadi. Ancaman dari negara memang relatif berkurang dibanding masa Orde Baru namun ancaman lain datang dalam bentuk konglomerasi.

Selama tahun 2007 praktik penyalahgunaan profesi wartawan juga banyak muncul. Menanggapi hal ini Dewan Pers telah resmi mengeluarkan pernyataan agar masyarakat melapor ke polisi jika ada wartawan melakukan kegiatan di luar jurnalistik, seperti memeras. “Dalam tugas jurnalistik tidak ada pengancaman,” tegas Bambang. Di samping itu Dewan Pers terus menyosialisasikan Kode Etik Jurnalistk tidak hanya kepada wartawan tetapi juga ke berbagai kalangan.

Belum Beranjak

Dalam acara yang sama Direktur Komunikasi The Habibie Center, Makmur Makka, menilai pada tahun 2007 profesionalisme pers belum banyak beranjak dibanding tahun sebelumnya. Masih banyak suratkabar yang digunakan untuk hal negatif.

Dalam pilkada, misalnya, pers “berselingkuh” dengan para calon. Menurutnya citra wartawan menjadi rusak karena praktik semacam itu. “Mereka merugikan publik karena berita bias, tidak fair karena berkolaborasi dengan sumber berita. Sebagian bahkan mau menghakimi pejabat tertentu dengan imbalan,” katanya.

Sementara pembicara lainnya, wartawan NNChannels, Mega Simarmata, menilai citra buruk pers muncul karena ada oknum yang mengaku wartawan. Mereka memanfaatkan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi dan memeras. “Kita harus obyektif melihat wartawan karena ada orang-orang yang mengaku wartawan,” katanya.**

SMS PENONTON

“Pers Indonesia sekarang ini menurut saya beda-beda tipis dengan pers Orde Baru. Juga pers sekarang ini banyak yang tidak mengerti jurnalistik” (0813.15367xxx)

“Pers sebenarnya harus melihat keterbukaan globalisasi dan perkembangan masyarakat sehingga pers dirasakan sangat diperlukan oleh masyarakat” (0852.43632xxx)

“Pada dasarnya saya sebagai masyarakat awam tetap membela pers tetapi banyak berita yang tidak diberitakan lagi kelanjutannya. Saya sangat kecewa” (0813.62031xxx)

“Pers di daerah memang berselingkuh dengan aparat hukum. Mana berani pers membuka aib aparat hukum. Terutama apa yang telah dilakukan polisi dan jaksa di daerah” (0812.6696xxx)

“Saya membaca Koran. Di sini terlihat bila wartawan sudah masuk dalam sistem pemerintahan maka mereka tidak kritis lagi malah jadi corong penguasa” (0852.60343xxx)

“Kekuatan media itu ada pada independensinya. Jadi media yang tidak independen pasti mati” (0813.43160xxx)

“Apakah tidak ada aturan atau syarat pendidikan bagi wartawan. Sebab banyak wartawan yang pendidikannya sangat rendah sehingga perilaku dan etikanya juga rendah” (0815.41455xxx)

“Sebenarnya wartawan selalu dianggap musuh orang yang berkelakuan tidak jujur dan tidak mau menerima kiritikan, khususnya melakukan penyelewengan” (Sumber: dewanpers.org)

Meski bahasa tulisan dan teknologi-teknologi dokumen telah memainkan peran penting dalam penciptaan dan pelestarian pengetahuan manusia, tetapi baru belakangan semua itu sampai ke tangan kebanyak orang. Selama hampir 6000 tahun, semua itu dipandang sebagai hak keramat para elit penguasa. Diperlukan lima setengah abad sejak penemuan Gutenberg barulah dokumen-dokumen tertulis tersebut relatif tersebar merata. Dan gagasan bahwa hampir semua orang dalam masyarakat harus bisa membaca dan menulis tidak diterima dengan meluas sampai akhir abad keenambelas dan tidak diterima dengan meluas dalam kebanyakan Budaya Barat sampai datangnya Revolusi Industri. (Sumber: Mediamorfosis, Roger Fidler)

Orang yang mengartikulasikan secara lebih penuh gagasan sebuah ekonomi informasi dan masyarakat informasi adalah seorang Amerika muda, Marc Porat yang ketika itu bergabung dengan the Aspen Society, dalam bentuknya yang pertama 1977. Artikel itu dipesan oleh The United States Information Agency. Ungkapan itu telah menjadi bahasa 1960-an. Arus ketika itu telah menjadi kata benda-dan juga kerja yang disenangi. Demikian pula ketika itu, kata informasi telah digabungkan ke dalam istilah teknologi informasi (IT), yang pertama kali digunakan dalam kalangan manajemen, dan matematika teori informasi.

(Sumber: Sejarah Sosial Media, Dari Gutenberg sampai Internet).

Sejak semula, pers di New York hanya merupakan sebuah unsur dari pers Amerika yang tidak pernah terpusat dan terus-menerus berbasis lokal. Demikian pula keadaan pers di Prancis dan Italia, meskipun Paris merupakan pusat dari surat kabar bersikulasi massal di Prancis, dimulai dari Le Petit Journal tahun 1863, yang menjual seperempat juta eksemplar sehari, yang ketika itu merupakan sirkulasi terbesar di dunia.

The Times yang digambarkan pada tahun 1871 sebagai jurnal terbesar yang pernah dikenal dunia adalah sebuah surat kabar yang mahal, dan ia kehilangan sebagian besar dominasinya di Inggris setelah kewajiban pajak, yang telah dikurangi tahun 1836, dihapus sama sekali tahun 1855 dan kewajiban surat-kabar itu dicabut tahun 1861.

(Sumber: Sejarah Sosial Media, Dari Gutenberg sampai Internet).

Di dunia Islam, perlawanan terhadap percetakan tetap kuat sepanjang permulaan periode modern. Bahkan negara-negara Islam telah dianggap sebagai kendala bagi diseberangkannya teknologi percetakan dari Cina ke Barat. Menurut seorang duta besar imperium untuk Istambul pada pertengahan abad ke-16, orang Turki memandangnya sebagai suatu dosa bila mencetak buku-buku keagamaan. Ketakutatan akan dicap bidah merupakan latar belakang dari perlawanan terhadap percetakan dan pelajaran barat. Tahun 1915, Sultan Selim I (memerintah tahun 1512-1220) telah mengeluarkan sebuah titah untuk menghukum pelaku praktek percetakan dengan hukuman mati. Pada akhir abad itu, Sultan Murad III (memerintah tahun 1574-1595) mengizinkan dijualnya buku-buku cetakan yang bukan buku agama dengan tulisan Arab, namun semuanya itu mungkin barang impor dari Italia. (Sumber: Sejarah Sosial Media, Dari Gutenberg sampai Internet)

Harus diakui, bahwa tokoh periklanan pertama di Indonesia adalah Jan Pieterzoon Coen, orang Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1619-1629. Toko ini bukan hanya bertindak sebagai pemrakarsa iklan pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai pengiklan dan perusahaan periklanan. Bahkan dia pun menjadi penerbit dari Bataviasche Nouvelle, suratkabar pertama di Indonesia yang terbit tahun 1744, satu abad setelah J.P. Coen meninggal.

Iklan pertama yang diprakarsainya berupa pengumuman-pengumuman pemerintah Hindia Belanda berkaitan dengan perpindahan pejabat terasnya di beberapa wilayah. Namun dengan penerbitan suratkabar pertama yang memuat iklan itu, Jan Pieterzoon Coen membuktikan, bahwa pada hakekatnya untuk produk-produk baru, antara berita dan iklan tidak ada bedanya. Atau, bahwa berita pun dapat disampaikan dengan metode dan teknik periklanan. Kenyataan itu membuktikan pula, bahwa iklan dan penerbitan pers di Indonesia, sebenarnya lahir tepat bersamaan waktunya, dan keduanya saling membutuhkan atau memiliki saling ketergantungan.

DOMINASI EROPA

Lepas dari kenyataan itu, karena orang-orang Eropa yang pertama memiliki suratkabar di masa Hindia Belanda, maka dengan sendirinya bahasan mengenai tokoh-tokoh periklanan di Indonesia pun akan bertolak dari para warga negara asing ini. Lebih lagi, karena di masa Hindia Belanda, memang belum ada pemisahan yang jelas antara fungsi-fungsi penerbit, percetakan dan perusahaan periklanan. Antara tahun 1868-1912, di Batavia saja, orang-orang Eropa ini telah memiliki 14 penerbitan pers.

Karena di masa itu setiap percetakan hanya mencetak satu penerbitan pers, maka berarti terdapat jumlah yang sama percetakan pers yang dimiliki oleh orang-orang Eropa atau keturunan Eropa. Penerbitan-penerbitan ini bervariasi dari yang berkala harian, mingguan, dwimingguan maupun bulanan.

Di luar Batavia, tercata 6 suratkabar yang terbit di Surabaya dan satu di Jawa Tengah. Ini pun semuanya dimiliki dan dikelola oleh orang-orang Eropa. Pada perusahaan-perusahaan periklanan milik orang-orang Eropa itu, memang banyak juga dipekerjakan orang-orang Cina atau pribumi.

Tetapi dua kelompok terakhir ini hanya sebagai copywriter (penulis naskah) untuk perusahaan periklanannya, atau tenaga keredaksian di penerbitan pers mereka. Setelah orang-orang Eropa, orang-orang Cina atau keturunan Cina menjadi kelompok yang paling dominan menguasai periklanan. Sedangkan kelompok pribumi umumnya tidak memiliki sendiri percetakan atau penerbitan pers, ataupun hanya mengelola perusahaan-perusahaan periklanan yang relatif kecil.

TIGA SERANGKAI

Praktisi periklanan sebagai tenaga spesialis yang khusus didatangkan dari Belanda yang terkenal di zamannya adalah “tiga-serangkai”; F. Van Bemmel, Is. Van Mens dan Cor van Deutekom. Mereka ini didatangkan atas biaya BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan General Motors yang perlu mempromosikan produk-produk mereka. Ketiga orang ini bergabung dalam Aneta, perusahaan periklanan terbesar saat itu. Pada tahun 1901 salah satu dari anggota tiga-serangkai ini, Bemmel, diminta oleh redaktur suratkabar De Locomotief untuk mengelola perusahaan periklanan milik suratkabar tersebut, yang juga bernama De Locomotief. Suratkabar De Locomotief sendiri terbit sejak tahin 1870 di Semarang. Tahun 1902, hanya satu tahun sejak kedatangannya ke Batavia, Bemmel hengkang untuk mendirikan perusahaan periklanan sendiri. Perusahaan periklanan ini diberinya nama NV Overzeesche Handelsvereeniging. Perusahaan periklanan ini utamanya menangani produk-produk impor, seperti mobil dan sepeda.

Pada tahun 1910 Bemmel kembali ke negeri Belanda. Tidak diketahui alasan kepindahannya itu, namun di negeri Belanda ia kemudian berganti profesi. Uang yang dihimpunnya selama memiliki perusahaan periklanan di Hindia Belanda rupanya cukup untuk mendirikan sebuah bank. (65)

(65) Short History of Journalism in the Dutch East Indies, G. Koff & Co., Sourabaya-Java,        hlm. 118-119

DARI AHLI PEMASARAN

Tokoh bangsa Belanda lain yang juga banyak disebut dalam sejarah periklanan adalah CA Kruseman, seorang ahli Pemasaran lulusan sekolah dagang Osnabruck, Rotterdam. Orang iklan ini penglola perusahaan periklanan HM van Dorp yang sekaligus juga pemilik percetakan suratkabar Java-Bode. Sebagaimana Bemmel, Kruseman juga didatangkan langsung dari negeri Belanda.

Sebagai seorang ahli pemasaran, tentu saja tidak sulit bagi Kruseman untuk memajukan perusahaan periklanan van Dorp. Produk-produk yang ditanganinya antara lain adalah jasa transportasi, perhotelan, arloji serta olahraga pacuan kuda. Selama memimpin van Dorp, ia berhasil menjual iklan senilai f. 100.000. jumlah tersebut sudah dianggap sangat besar, untuk masa itu.

Selesai bertugas di Hindia Belanda, Kruseman sempat kembali ke Rotterdam tahun 1906. Tetapi kemudian dia diangkat kembali untuk memimpin van Dorp di Hindia Belanda, hingga saat meninggalnya tahun 1909 di Batavia.

AWAL TOKOH CINA KETURUNAN

Menjelang akhir abad ke-19 perusahaan-perusahaan periklanan yang dimiliki dan dikelola oleh Cina keturunan mulai bermunculan. Resesi ekonomi yang melanda dunia tahun 1890 rupanya berdampak sangat buruk bagi dunia usaha. Termasuk banyak percetakan pers milik orang-orang Belanda. Peluang inilah yang ternyata mampu dimanfaatkan oleh kelompok Cina keturunan.

Pelopor periklanan dari kelompok ini adalah Yap Goan Ho, yang memiliki perusahaan periklanan sendiri di Batavia. Yap Goan Ho sebelumnya adalah seorang copywriter di perusahaan periklanan De Locomotief. Perusahaan periklanannya diberi nama Yap Goan Ho, mulanya dikontrak olah suratkabar berbahasa Melayu, Sinar Terang (terbit 1888-1891). Perusahaan periklanan ini hanya bertahan tiga tahun, akibat bangkrutnya suratkabar Sinar Terang.

Iklan-iklan yang ditangani Yap Goan ho kebanyakan untuk produk buku. Khususnya yang diterbitkan untuk masyarakat Cina. Setelah ditutupnya Sinar Terang, Yap Goan Ho kembali berusaha mengembangkan sendiri perusahaan periklanannya. Untuk itu dia mengumpulkan modal dari bekerja mencari iklan bagi beberapa suratkabar. Dia mengkhususkan diri pada iklan-iklan pelelangan barang milik para pejabat Belanda. Kebanyakan barang-barang milik para pejabat yang akan mengakhiri masa jabatannya di Hindia Belanda. Iklan-iklan pelelangan ini utamanya ditujukan pada khalayak pribumi, dan sebagian besar dimuat di suratkabar De Locomotief.

DARI LUAR JAWA

Tokoh Cina keturunan lain adalah Liem Bie Goan. Seperti juga Yap Goan Ho, perusahaan periklanan Liem Bie Goan juga dikontrak oleh suratkabar. Suratkabar yang mengontraknya adalah Pertja Barat yang terbit di Padang tahun 1890-1912. Iklan yang menonjol dari perusahaan periklanan ini adalah produk pecah belah. Khalayak sasarannya adalah penduduk Eropa yang tinggal di Hindia Belanda.

Dari luar Jawa tercata juga nama Kadhool sebagai tokoh lain periklanan. Seperti Yap Goan Ho, dia juga mantan penulis naskah di perusahaan periklanan De Locomotief. Kadhool sekolah di Hwee Koan, Cina. Perusahan periklanannya bernama Firma Tie Ping Goan, namun dikelola dan dimiliki sendiri oleh Kadhool. Tidak ada catatan mengapa nama perusahaan periklanan ini tidak menggunakan namanya. Di duga, Tie Ping Goan adalah nama lain dari Kadhool. Iklan-iklan Tie Ping Goan umumnya dipesan oleh suratkabar Tjaja Sumatra yang terbit dari tahun 1899-1933 di Sumatera Timur (sekarang Riau).

Produk-produk yang ditangani perusahaan periklanan Kadhool kebanyakan hotel-hotel di sekitar Bandung. Bagi masyarakat Belanda masa itu, daerah Bandung dikenal sebagai Parisj van Java (Paris-nya Pulau Jawa), sehingga menjadi tempat peristirahatan sangat bergengsi bagi para pengusaha perkebunan Eropa yang tinggal di Sumatera.

Tie Ping Goan bertahan hingga terjadinya depresi ekonomi tahun 1930. Rintisan yang banyak dilakukan oleh kelompok Cina keturunan ini, menurut F. Wiggeres yang menulis dalam Pemberita Betawi, 1909, karena merekalah yang sangat mementingkan perdagangan. Untuk dapat lebih berhasil, kata Wiggeres pula, perdagangan tidak bisa lepas dari kebutuhan periklanan.

PRAKTISI PRIBUMI

Orang pribumi yang memiliki percetakan dan suratkabar, baru pada tahun 1906 dengan munculnya NV Medan Prijaji. Tiras suratkabar yang dipimpin oleh RM Tirto Adisoerjo ini utamanya beredar di Batavia, Bogor dan Bandung. Suratkabar ini sebenarnya punya misi politik, karena banyak memuat berita-berita tentang kebobrokan sistem kolonial. Dia sekaligus memberi juga perlindungan hukum bagi kaum pribumi. Namun untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ia memerlukan juga perusahaan periklanan. Orang yang mengelola perusahaan periklanan Medan Prijaji adalah Raden Goenawan.

Raden Goenawan, lulusan HIS (Holland Inlandsche School), Batavia, menjadi teman dekat Tirto Adisoerjo sejak di sekolah itu. Selain dalam jabatan tersebut, Adisoerjo dan Raden Goenawan juga merangkap bersama-sama menangani bidang percetakan Medan Prijaji. Suratkabar ini mereka beri nama kecil Surat Kabar Minggoean dan Advertentie.
Raden Goenawan juga pernah bekerja di perusahaan periklanan NV Soesman’s yang berkedudukan di Batavia. NV Soesman’s banyak mengiklankan penyediaan tenaga kerja pendatang dari Jawa ke Sumatera Timur.

Raden Goenawan mengelola perusahaan periklanan Medan Prijaji sejak berdirinya tahun 1906. Meskipun hanya mampu bertahan hingga tahun 1912, Medan Prijaji tercatat memperoleh keuntungan sebesar f.75.000 pada tahun terakhir hidupnya.

MERAMBAH DUNIA TOKOH-TOKOH PRIBUMI

Tokoh periklanan pribumi yang sangat patut diperhitungkan adalah Tjokroamidjojo. Dia memimpin NV Handel Maatschppij dan Drukkerij “Serikat Dagng Islam”, Semarang, yang menerbitkan suratkabar Sinar Djawa. Suratkabar ini merupakan suratkabar pribumi yang dapat bertahan agak lama (1914-1924).

Karir Tjokroamidjojo dimulai dengan bekerja sebagai pembantu redaksi di suratkabar De locomotief pada tahun 1906. Kemudian menjadi penulis naskah iklan di suratkabar Pemberita Betawi. Pada tahun 1908 dia mendirikan perusahaan batik di Pekalongan. Dari hasil perusahaan batik ini, dia membeli perusahaan penerbitan dan percetakan di Semarang.

Perusahaan periklanan Sinar Djawa tercatat sebagai satu-satunya perusahaan periklanan di Hindia Belanda yang mempunyai “agen besar” (perwakilan) untuk benua Eropa dan Amerika. Perwakilan ini berkedudukan di Societie Europeenne de Publicitie, 10 Rue de la Victoire, Paris. Fungsi perwakilan ini pun cukup efektif dan bersifat timbal-balik. Yang utama adalah untuk menangani komoditas impor dari Eropa dan Amerika. Namun juga untuk mengiklankan tour keliling Jawa dengan kereta api, ataupun hotel-hotel Eropa di Hindia Belanda.

Laba usaha Sinar Djawa mengalami pasang surut. Merosot pada tahun 1915-1916, akibat terkena dampak Perang Dunia I, sehingga hanya mencapai f. 25.000 pada periode ini. Padahal pada tahun sebelumnya telah mencapai f. 45.000. Sepanjang kepemimpinan Tjokroamidjojo hingga tahun 1924, Sinar Djawa berhasil menggaet total keuntungan senilai f. 200.000,-.

SPESIALIS IKLAN BUKU JAWA

M.Sastrositojo adalah pemilik dan pengelola perusahaan periklanan NV Medan Moeslimin. Perusahaan periklanan ini mengkhususkan diri pada iklan-iklan produk buku, terutama buku-buku yang dicetak oleh Albert Rusche & Co.. Buku-buku yang diiklankannya pun khusus beraksara Jawa. Kebijaksanaan mengkhususkan pada iklan-iklan buku ini dilakukan, untuk menyesuaikan diri dengan suratkabar Medan Moeslimin yang memang dikhususkan untuk pembaca orang Jawa yang baru melek huruf. Itu pun terbatas pada bacaan yang menggunakan aksara Jawa.

Misi yang diemban Medan Moeslimin tampaknya tidak dapat sepenuhnya ditunjang dari penghasilan usaha periklanan. Karena tercatat adanya dukungan keuangan dari beberapa perusahaan batik di Solo. Salah satu pendukung utama keuangannya adalah perusahaan batik milik Hadji Misbach. M. Sastrositojo adalah lulusan HIS, yang kemudian magang selama 2 tahun di perusahaan periklanan NV Doenia Bergerak, sebagai penulis naskah iklan.

PENGELOLA IKLAN ASOSIASI

Pemilik dan pengelola lain perusahaan periklanan dari kelompok pribumi adalah Abdoel Moeis. Ia memimpin perusahaan periklanan NV Neratja yang terutama mengiklankan perusahaan-perusahaan gula. Neratja memang merupakan organ dari Suikersindicaat (asosiasi pabrik gula) Hindia Belanda.

Hasil usaha Neratja digunakan juga untuk mendirikan perusahaan periklanan dan perusahaan penerbitan di Sumatera Timur. Tetapi dampak depresi ekonomi tahun 1930 kemudian juga ikut membunuh kedua perusahaan ini.

Abdoel Moeis memulai karir di dunia cetak-mencetak sejak tahun 1915 pada suratkabar Oetoesan Hindia, sebagai tenaga pembantu redaksi. Ia adalah lulusan HBS (Hollandsche Burger School) dan menjadi pimpinan Neratja sejak tahun 1917.

PAKAR IKLAN PASCA DEPRESI

Pulihnya kembali usaha periklanan didorong oleh prakarsa perusahaan-perusahaan Belanda. Mereka memberi beberapa kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan percetakan untuk mempromosikan produk-produk impor dari Eropa maupun yang diproduksi di Hindia Belanda sendiri. Yang pertama mampu memanfaatkan peluang ini adalah Liem Kha Tong. Dia sekaligus menjadi pelopor bangkitnya kembali periklanan pasca depresi di Hindia Belanda. Liem Kha Tong mendirikan perusahaan periklanan Handels & Credietbescher-Ming Bureau yang berkantor di Batavia. Untuk menggugah bangkitnya kembali minat masyarakat untuk beriklan, perusahaannya sendiri kemudian memasang iklan. Naskah iklannya sangat terkenal, berbunyi:

Toekang iklan bikin reclame
Toekang sajoer bikin reclame
Post kantoor perloe reclame
Kantoor telefon perloe reclame
Bank-bank perloe djoega reclame
Apa toean sadja tidak perloe?

Sebagai seorang pakar pemasaran saat itu, Liem Kha Tong juga memanfaatkan penerbitan-penerbitan untuk memuat tulisan-tulisannya mengenai periklanan. Berikut ini adalah bagian dari salah satu tulisannya. Di bawah judul “Advertentie (periklanan) dan Perdagangan”. Dia antara lain menyatakan:

Advertentie poenja kaperloean soedah kentara,
kerna advertentie perloenja boeat perkenalken barang-barang dagangan kita pada publiek. Kaloe barang jang kita dagangken tidak dikenal, bagaimana bisa dapatken pembeli?

Liem Kha Tong juga mengajarkan, bahwa pemilihan media yang digunakan harus sejalan dengan pesan iklan yang akan dimuat. Dia menjelaskan teori Ekonomi; Permintaan dan Penawaran, dan juga masalah-masalah distribusi suatu produk. Dia tampaknya merupakan tokoh yang juga banyak membaca. Tulisan-tulisannya selalu mengacu kepada tokoh-tokoh Pemasaran zaman itu. Termasuk dari Mr. AR. Zoccol, Direktur Parker Pen Company yang perusahaannya tetap mampu bertahan dalam amukan depresi tahun 1930.
Tahun 1933, perusahaan periklanan Ming yang dipimpin Liem Kha Tong berhasil meraih laba senilai f. 50.000.

YANG SUKSES DI BANDUNG

Joedoprajitno tercatat sebagai tokoh periklanan yang menonjol di Bandung. Karier pemilik dan pengelola perusahaan periklanan Jupiter ini dimulai ketika ia berusia 15 tahun di Mathew Rose, sebuah perusahaan batik dai Pekalongan. Perusahaan batik ini ditutup pada tahun 1930 karena bangkrut. Pada tahun yang sama Joedoprajitno mengambil ahli perusahaan tersebut beserta seluruh persediaan barangnya senilai f.40.000. Dua tahun kemudian baru ia mendirikan Jupiter. Kiat sukses bisnisnya yang terkenal dimuat di harian Sipatahoenan edisi 3 Juni 1936, yaitu:
Sikap sombong diboewang djaoe-djaoe;
Haroes poenjaken Kesabaran dalem segala hal;
dan Dengan apa kaoe aken bisa naek di tangga doenia.

Laba usaha yang berhasil diraihnya pada tahun 1935 tercatat f. 100.000.

MEMBERI KIAT DI MASA RESESI

Tokoh periklanan yang juga menonjol adalah S. Soemodihardjo yang memimpin perusahaan periklanan Economie Blad. Karirnya dimulai tahun 1921, sebagai pimpinan bidang Pemasaran pada perusahaan batik ayahnya di Solo. Delapan tahun kemudian pindah ke Batavia menjadi penulis naskah iklan pada suratkabar Keng Po.

Konsep dan pengalamannya tentang periklanan dan pemasaran kerap dimasyarakatkannya. Ia menjadi tokoh pelawan arus, banyak menentang kecenderungan yang terjadi di antara para praktisi pemasaran dan periklanan. Dalam hal periklanan, ia sering berbicara tentang “periklanan” sebagai suatu ilmu pengetahuan yang “baru” untuk mencapai ekonomisasi yang tinggi. Dalam hal pemasaran, dia mengingatkan para pemasar (marketer), bahwa menurunkan harga tidak selalu merupakan tindakan yang benar dalam pemasaran. Alasannya, karena menurunkan harga dapat menimbulkan persepsi di antara calon konsumen akan turunnya pula mutu produk, dan sangat membahayakan tujuan pemasaran dalam jangka panjang.

Pada saat itu memang terjadi kecenderungan dari banyak produk untuk menurunkan harga, dan berhenti atau mengurangi anggaran periklanan, karena melesunya pasar sebagai dampak dari awal depresi yang terjadi.

PENCIPTA SLOGAN PERJUANGAN

Tokoh periklanan di tahun 1930-an adalah Hendromartono pemilik dan pengelola perusahaan periklanan Mardi Hoetomo di Semarang. Di daerahnya, ia terkenal sebagai praktisi yang merintis terciptanya iklan-iklan yang memberi nilai tambah pada produknya.

Hendromartono banyak belajar dari periklanan di luar negeri dan termasuk pakar periklanan yang aktif menulis di media cetak. Dia memulai karirnya tahun 1928, dan dua tahun kemudian menjadi staf ahli di perusahaan periklanan De Locomotief. Dia mendirikan perusahaan periklanan Mardi Hoetomo tahun 1933.

Hendromartono tampaknya menjadi praktisi periklanan yang juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Dia yang menciptakan slogan “Boeng, Ayo Boeng’ pada tahun 1942. Mungkin karena hal tersebut dia harus menutup perusahaan periklanannya pada tahun 1942, ketika terjadi penyerbuan tentara Jepang. Slogan tersebut kemudian (tahun 1950) digunakan oleh salah satu perusahaan rokok di Jawa Timur.

KETUA PBRI PERTAMA

Muhammad Napis. Tokoh ini adalah Ketua PBRI (Persatuan Biro Reklame Indonesia) sejak 1956 hingga 1972. Dia memegang jabatan tersebut untuk melanjutkan tugas yang sejak tahun 1949 masih dijabat oleh orang Belanda.

Selain sebagai aktivis asosiasi, dia juga adalah praktisi sejati. Pada tahun 1952, di usia 27 tahun, dia sudah mendirikan perusahaan periklanan CV Bhinneka Advertising Services, sekaligus memegang jabatan Direktur Utama hingga tahun 1972. Situasi makro saat itu memaksanya untuk menutup “firma” ini. Sebagai gantinya dia mendirikan sebuah perseroan terbatas yang diberinya nama Advertising Inter Media (AIM), dan tetap sebagai Direktur Utama hingga tahun 1978.

Seperti juga kebanyakan tokoh periklanan lama, dia juga tidak mempunyai pendidikan formal di bidang periklanan. Meskipun demikian dia sempat memperoleh kursus periklanan dari Stichting voor Reclame (yayasan periklanan) Jakarta tahun 1956 dan mengikuti program pendidikan tertulis Marketing and Advertising dari Alexander Hamilton Institue, New York, tahun 1971.

Hingga sekarang, tokoh yang lahir tanggal 7 Juli 1925 ini masih memegang beberapa jabatan penting di dalam asosiasi masyarakat periklanan. Antara lain, Direktur Eksekutif PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), tahun 1980-1983; General Manager BPPP (Badan Penyalur dan Pemerataan Periklanan) Pusat, sejak 1981; Sekretaris Tetap Komisi Tata-Krama dan Tata-Cara Periklanan Indonesia, sejak 1981; dan Ketua Pelaksana Harian Badan pengawas Tata-Krama dan Tata-Cara Periklanan PPPI, sejak 1992.

TOKOH PERIKLANAN MODERN

Perintis periklanan ini bernama Nuradi. Lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1926. Seperti juga banyak pelaku periklanan modern, Nuradi pun tidak memperoleh pendidikan formal di bidang periklanan. Tahun 1946-1948 ia masuk Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (darurat). Kemudian masuk Akademi Dinas Luar Negeri Republik Indonesia (1949-1950). Tahun-tahun berikutnya dia banyak mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Dia menjadi orang Indonesia pertama

yang diterima di Foreign Service Institute, US State Department, Washington DC. Selanjutnya belajar penelitian sosial di New School, New York (1952-1954) dan menyelesaikan studi bidang administrasi publik di Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Kemudian selama setahun belajar bahasa di Universitas Sorbone dan Universitas Besancon, Perancis.Tahun 1945, dia juga dikenal sebagai orang pertama diangkat sebagai pegawai negeri di Departemen Luar Negeri dan di Departemen Penerangan. Yang terakhir ini, karena ia juga menjadi penyiar siaran Bahasa Inggris di Radio Republik Indonesia. Antara tahun 1946-1950, dia menjadi juru bahasa pribadi untuk Bung Karno, Bung Hatta dan Ir. Juanda dan tahun 1949 sempat menjadi kepala bagian penerjemah pada delegasi Indonesia ke Konperensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda. Tahun 1950 dia ditunjuk untuk menjalankan misi khusus ke Uni Soviet dan menjadi anggota perwakilan tetap Indonesia di markas PBB, New York. Karier sebagai pegawai negeri telah membawanya terlibat dalam banyak lagi tugas sebagai anggota delegasi, baik untuk kepentingan nasional, maupun internasional. Dia mengundurkan diri dari Dinas Luar Negeri pada tahun 1957, untuk bergabung dengan Perwakilan PRRI Sementara untuk Singapura dan Hongkong.

Perjalanan hidup Nuradi di dunia periklanan dimulai ketika tahun 1961-1962 mengikuti Management Training Course di SH Benson Ltd., London, perusahaan periklanan terbesar di Eropa saat itu. Sedangkan pengalaman praktek periklanan diperolehnya melalui cabang perusahaan tersebut di Singapura. Sekembalinya ke Jakarta (1963) dia mendirikan perusahaan periklanannya sendiri, InterVista Advertising Ltd..

MERINTIS PERIKLANAN DI TV

Keberadaan TV sebagai media baru di Indonesia sejak bulan Agustus 1962, telah merangsang Nuradi untuk juga menjadikannya wahan periklanan. InterVisa tercatat sebagai perintis masuknya iklan-iklan komersial di TVRI. Tahun 1963, tiga iklan pertama (yang masih berbentuk telop) di media ini, adalah untuk klien-klien berikut:

• Hotel Tjipajung, yang kebetulan milik ayahnya sendiri.
• PT Masayu, produsen alat-alat berat dan truk.
• PT Arschoob Ramasita, yang dimiliki oleh Judith Roworuntu, sekaligus menjadi pembuat gambar untuk iklan-iklan InterVista.

Setahun setelah itu, muncul iklan skuter Lambretta. Tetapi kali ini, sudah digunakan bentuk slide, yang juga merupakan rintisan saat itu. Iklan Lambretta pun merupakan iklan pertama yang diproduksi untuk dapat ditampilkan di bioskop-bioskop. Ini merupakan prestasi tersendiri pula bagi InterVista.

Menurut Nuradi, kekuatan InterVista terletak justru pada akar budidaya Indonesianya. Pendapat ini mungkin benar, kalau kita perhatikan beberapa slogan yang diciptakan InterVista, seperti:

• Produk susu kental manis; Indomilk …. sedaaap.
• Produk bir; Bir Anker. Ini Bir Baru, Ini Baru Bir.
• Produk rokok putih; Makin mesra dengan Mascot.
• Produk skuter; Lebih baik naik Vespa.

Periode tahun 1963-1967 InterVista juga tercatat sebagai perusahaan periklanan pertama yang melakukan adaptasi terhadap film iklan yang berbahasa Inggris, meskipun proses produksi akhirnya masih dikerjakan di Singapura. Bahkan pada periode ini, InterVista sudah memiliki sendiri sutradara untuk membuat film-film iklan para kliennya. Salah satu film iklan yang sangat sukses saat itu adalah iklan Ardath.

KERJASAMA DENGAN ASING

Meskipun InterVista dianggap sebagai perusahaan periklanan modern pertama di Indonesia, namun ia ternyata bukanlah yang pertama melakukan kerjasama dengan perusahaan periklanan asing. Karena tahun 1960, Franklyn, perusahaan periklanan milik orang Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Bhineka, sudah bekerjasama dengan Young & Rubicam, salah satu perusahaan periklanan raksasa dari Amerika.

Mengenai kerjasama dengan asing ini Nuradi merupakan salah satu tokoh yang sangat kuat mempertahankan ke-Indonesia-annya. “Ini bisa mengantjam pertumbuhan pers nasional”, katanya, dan “biro-biro iklan internasional yang berkeliaran di Jakarta dalam waktu dekat bisa memaksa pers di Indonesia mendjadi sematjam djuru-bitjara kaum industrialis besar”, lanjutnya.*( Majalah Tempo, 25 Maret 1972. )

Pada saat itu, memang terjadi semacam gelombang “anti biro iklan asing” pada banyak perusahaan periklanan nasional. Peraturan Pemerintah yang melarang masuknya modal asing dalam industri periklanan pun sudah ada. Namun penggunaan tenaga asing masih dimungkinkan, meskipun terbatas pada tiga jabatan saja. Jabatan-jabatan yang dianggap belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga-tenaga Indonesia ini adalah Advertising Consultant (konsultan periklanan di perusahaan periklanan), Advertising Technical Adviser (penasehat teknis di perusahaan periklanan), dan Advertising Manager (manajer periklanan di perusahaan pengiklan).

Ironisnya, pada era-globalisasi dan meredanya “gelombang anti perusahaan periklanan asing” saat ini, justru jabatan Technical Adviser merupakan satu-satunya jabatan yang masih diijinkan. Mungkin suatu indikasi terjadinya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia dalam industri periklanan nasional.

Selain Bhineka, perusahaan periklanan Fadjar Kamil juga menjalin kerjasama dengan Mc Cann-Erickson, perusahaan periklanan raksasa lain, yang juga dari Amerika Serikat. Namun sulitnya memperoleh tenaga terlatih, kemudian telah memaksa pula Nuradi dengan InterVisa-nya melunakkan sikap untuk bekerjasama dengan perusahaan asing. Kebetulan, dia memilih Mc Cann-Erickson juga sebagai mitranya. Sukses Nuradi, membawa InterVisa nyaris ke puncaknya, meskipun bukan dalam hal omset*. Nuradi patut merasa bangga, bahwa InterVista tercatat sebagai perusahaan periklanan yang sangat disegani, dan unggul dalam hal mutu karya-karyanya.

Nuradi menduga, hingga awal tahun 1970, urutan peningkat omset perusahaan-perusahaan
periklanan adalah; Lintas, indo-Ad, Matari dan InterVista sendiri.
(Sumber: http://www.pppi.or.id )

Seorang bocah perempuan berusia empat tahun tewas tersangkut pita rambutnya sendiri di Inggris, bertepatan pada tahun baru 1 Januari. Ironisnya, ia tewas karena menirukan adegan kartun Go Diego Go yang bercerita tentang bocah laki-laki yang senang berpetualang sambil melompat, berayun dan menyanyi.

Setelah menemukan putri mereka tewas, Phil Brown dan Lorraine Ford (26 tahun) merasa yakin Paige, nama bocah itu, sengaja meniru adegan dalam serial kartun favoritnya. Phil dan Lorraine berusaha menyelamatkan nyawa Paige saat menemukannya tergantung di kamar tidur. Namun Paige tak bisa diselamatkan lagi.

Paige belum lama ini diyakini menyaksikan sebuah adegan film kartun, di mana tokoh dalam film itu bergelantungan dengan benda mirip tali yang terikat di lehernya.

Saat itu, Paige bersama neneknya menyaksikan film itu. Sang nenek yang tidak bisa mengingat dengan pasti, mengaku film tersebut adalah kartun Dora The Explorer atau Go Diego Go. “Ia (nenek Paige) tidak bisa mengingatnya dengan pasti sebab mereka menonton keduanya,” ujar Phil Brown (33).

“Saat itu ia bahkan sempat berkata kepada Paige agar tidak melakukan adegan dalam film. Namun tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan masa depan. Kami benar-benar terpukul,” tambah Phil.

Paige sedang bermain sendirian di kamarnya di dalam rumah keluarga Brown di Hawkinge, dekat Folkestone, Kent, saat pita rambutnya tersangkut di buaian tempat ia menyimpan mainannya.

Kedua orangtua Paige mulai khawatir karena ia tidak kunjung menjawab panggilan mereka saat diajak makan siang di hari Tahun Baru. Orangtuanya kemudian naik untuk memeriksa keadaan Paige dan menemukannya tergantung dengan pita melingkar di lehernya.

Phil dan Lorraine kemudian memanggil petugas dan berusaha menyadarkan Paige sebelum ambulans tiba. Paige tewas setibanya di rumah sakit.

Go Diego Go adalah film kartun tentang bocah laki-laki yang senang berpetualang sambil melompat, berayun dan menyanyi dalam Bahasa Inggris dan Spanyol. Sedangkan tokoh dalam Dora The Explorer adalah seorang bocah perempuan bersama hewan-hewan yang menjadi temannya.

Phil Brown yang bekerja sebagai seorang penjual mesin juga memiliki putra berusia dua tahun, Kailun. “Paige adalah bocah cantik dan menyenangkan yang diidamkan semua orang,” katanya.

Hingga saat ini, Phil belum bisa memberitahu kabar buruk tersebut kepada Daniel (8), putra Phil dari istri pertamanya. “Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan ini adalah hal terberat yang harus saya lakukan,” ungkapnya. (Sumber: harian-global.com)

Yang menarik adalah munculnya bukan penerbit utama dalam jajaran daftar best-seller nonfiksi. Ui’uk Press, penerbit yang selama ini lebih banyak meluncurkan karya-karya terjemahan, mencatat sukses lewat Rahasia di Balik Penggalian Al-Aqsha karya Abu Aiman. Sejak terbit pertama kali pada September 2007. buku ini sudah cetak ulang tiga kali. “Tcmanya tepat waktu dan orang mungkin sudah jenuli dengan karya sejenis terjemahan,” kata Ahmad Taufiq(Ruang Baca Edisi 45, Koran Tempo, Desember 2007)

Kata orang, penulis buku itu konon ada dua jenis saja. Yang satu menulis untuk dinikmati banyak sekali pembaca. Satunya lagi menulis untuk kenikmatan sendiri. Mereka yang tergolong penulis jenis pertama, jelas beruntung secara lahir dan batin. Selain bisa menikmati sendiri karyanya, ia juga memberi kesenangan yang sama pada banyak pembacanya.

Di Indonesia, penulis buku terus bertumbuh, namun yang cukup ber¬untung mengecap manisnya buku laris, sedikit saja. Sebagaimana diungkapkan Richard Oh, pemilik jaringan toko buku QB, “sudah bisa melepaskan diri dari kutukan 3000 eksemplar .saja rasanya sudah lega.”

Buku laris karena berbagai pendukung. Seorang teman, Ahmad Taufiq dari Ufuk Press, menyatakan setidaknya ada tiga faktor yang bisa membuat sebuah judul laku. Adanya references group, ini bisa terdiri dari kelompok-kelompok pembaca, penggiat milis dan tentu saja kritikus bu¬ku profesional. Lalu ada faktor word of mouth yang raembuat buku jadi bahan pembicaraan sebelum orang benar-benar tahu apa isinya. Ketiga, ada {sedikit sekali, sayangnya) buku yang cukup beruntung “menghan-tam” pembacanya saat pertama kali beredar
.
Dalam dunia penerbitan, buku la¬ris ditandai besar-besar dengan istilah best-seller. Masuk ke dalam daftarnya menjadi salah satu hajat pa¬ling besar penerbit dan penulis. Istilah best-seller sebenarnya baru benar-benar terjadi di dunia perbukuan saat Motinggo Boesje berhasil menelurkan karya fiksi yang habis dilahap pasar dalam waktu sckejap. Untuk liitungan era 1960-an, sekali cetak 2000 hingga 3000 kopi itu adalah ukuran luar biasa. Setelah itu, rckor Boesje baru bisa disamai oleh Marga T dan Ashadi Siregar.

Puluhan tahun setelah itu, tidak banyak perubahan yang terjadi jika dilihat dari angka penjualan sebuah buku. Yang tcrmasuk fenomenal barangkali hanya novel Ayat-Ayat Cin-ta karya Habiburrahman El Shirazy yang sudah melebihi angka 100 ribu eksemplar sejak diterbitkan sekitar tiga tahun silam. Atau fiksi teenlit lokal Fairish karya Esti Kinasih yang rata-rata tcrjual 1000 kopi per bulan pada 2005 atau Dealova karya Dian Nuranindya yang menguntit tidak ja-uh di bawahnya.

Tahun ini, tidak ada lonjakan berarti dalam daftar buku best-seller In¬donesia. Fiksi masih menjadi primadona di tongah pembaca. Puncak perhatian masih tertumpu pada Edensor, tetralogi ketiga Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.Menurut data Mizan Pustaka yang menerbitkan tetralogi ini, novel yang ditulis
anak kampung pedalaman Melayu di Pulau Belitong tni sudah mencapai angka 25 ribu kopi. “Itu sejak diter¬bitkan pada September 2007,” kata Pangestuningsih, Communication Relation penerbit Mizan Pustaka.

Sebuah buku, kata Pangestuning¬sih, masuk hitungan best-seller jika tcrjual lebih dari seribu eksemplar sebulan. Jika kriteria itu yang dipakai, berarti dari sekian banyak buku asli Indonesia terbitan penerbit yang bermarkas di Bandung ini, hanya Edensor dan sebuah lagi buku non¬fiksi karya Asma Nadia, Catatan Hati Seorang Istri —yang terjual sekitar 21.000 eksemplar sejak terbit pada Mei 2007— yang masuk daftar best¬seller.

Bandingkan pula dengan penerbit besar sekelas Gramedia Pustaka Utama (GPU) yang menerbitkan ratusan judul buku tahun ini. Menurut Donna Widjajanto, Editor Fiksi GPU, di antara karya lokal terbitan mereka, me-mang tidak ada yang benar-benar fe¬nomenal.

Fiksi renyah teenlit masih menjadi primadona GPU. Sayangnya, tidak ada yang menyamai gebrakan Fai¬rish. Yang tertinggi, A Little White Lie, karya Titish A. K yang terbit pada Maret 2007, tcrjual .sekitar 15.777 eksemplar dan masuk cetakan kcempat. Bclasan judul teenlit yang masuk daftar best-seller GPU hanya bercokol di angka 7.000-an hingga 11.000-an dengan dua tiga kali cetak ulang dalam hitungan waktu enam-empat bulan setelah diterbitkan pertama kali.

Uniknya, menurut Donna, pemba¬ca tcrnyata lebih memilih teenlit bikinan lokal kctimbang terjemahan GPU yang juga tidak sedikit jumlahnya. “Angka penjualannya lebih tinggi,” katanya. Menurut Donna, faktor kedekatan pembaca dengan tema yang disajikan teenlit bikinan penulis lokal menjadi pendukung lakunya satu karya. “Mungkin karena lebih dekat dengan persoalan remaja Indonesia pada umumnya,” kata Donna.

Untuk buku nonfiksi juga tidak ada perkembangan yang menakjubkan. Pergerakannya juga tidak selincah karya fiksi. Buku-buku bisnis, self-help dan haw-to yang praktis dan mencerahkan, masih menjadi pilihan banyak orang. Nama Rhenald Kasali rupanya masih menjadi jaminan bu¬ku laris. Menurut Siti Grctiana, Edi¬torial and Product Manager Nonfiksi GPU, buku terbitan Januari 2007 Re-Code Your Change DNA karya kon-sultan terkenal itu terjual sekitar 50.000 eks.

Buku-buku bisnis lainnya yang mengupas kisah sukses orang Tionghoa ikut menuai sukses. Di antara-nya ada 50 Chinese Wisdoms karya Lernan yang terjual 30.000 eksemplar sejak diterbitkan pada Desember ta¬hun .silam. Yang agak uriik adalahnya kamus Tesaurus Indonesia, yang ditulis Eko Endarmoko yang terjual hingga 3.000 eksemplar sejak terbit pada Desember 2006.

Mizan sebalilmya tidak mencatat adanya buku nonfiksi yang masuk daftar best-seller. “Yang ada baru nyaris best-seller,” kata Pangestu¬ningsih. Di dalam daftar “nyaris beat-seller” itu, ada 168 Jam Dalam San-dera (Meutya Hafidz, Oktober 2007), Lerjual 1900 hingga November. Ba¬ru cetak sekali dengan rata-rata pen¬jualan 950 cks., perbulan,

Buku serius Jalaluddin Rakhmat, Tfie Road to Allah yang terbit pada Oktober tahun ini juga hampir best¬seller karena terjual sebanyak 2400 hingga bulan silam. Ada pula karya Hernowo, Aku Ingin Bunuh Harry Potter yang terbit pada Juli 2007), terjual 3600 eks atau sekitar 900 eks., per bulan. Ini jelas terbantu karena faktor pcredaran novel Harry Potter.

Yang menarik adalah munculnya bukan penerbit utama dalam jajaran daftar best-seller nonfiksi. Ui’uk Press, penerbit yang selama ini lebih banyak meluncurkan karya-karya terjemahan, mencatat sukses lewat Rahasia di Balik Penggalian Al-Aqsha karya Abu Aiman. Sejak terbit pertama kali pada September 2007. buku ini sudah cetak ulang tiga kali. “Tcmanya tepat waktu dan orang mungkin sudah jenuli dengan karya sejenis terjemahan,” kata Ahmad Taufiq.

Betapa pun sedikitnya jumlah bu¬ku yang beruntung masuk best-seller, bandingkan dengan patokan standar versi The New York Times, yang mensurvei ratusan ribu toko buku dan mensyaratkan .sedikitnya 70.000 kopi terjual dalam sekejap mata, belasan dan sedikit puluhan ribu yang terjual itu membuat dada sedikit lapang. Meski memang tidak mencerminkan sepenuhnya selera buku lokal peni-baca kita. Setidaknya, sebagaimana kata M, Chatib Basri, pengamat ekonomi yang sangat rnencintai buku, “melegakan melihat toko buku yang ramai, meski harga buku masih terhitung mahal.”

(Sumber: KORAN TEMPO melalui http://ufukpress.blogspot.com)

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S, Sos

Good governance maupun konsep-konsep sejenis (seperti demokratisasi, desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi, dan lain-lainnya) merupakan komoditas wacana publik yang sangat populer di era reformasi. Dari presiden sampai pejabat di tingkat kabupaten, atau dari politisi, akademisi, media massa sampai aktivis LSM mewacanakan konsep tersebut.

Secara etimonologis good governance dapat merujuk pada pendapat Jon Pierre dan Guy Peters yang menyatakan good governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. (Jon Pierre dan Guy Peters . 2000:1)

Berpikir tentang governance, demikian menurut Jon Pierre dan Guy Peters, berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan ekonomi dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama dengan mengaktifkan partisipasi segenap elemen/pihak  yang ada.

Salah satu pihak yang sentral peranannya dalam mekanisme good governance adalah media massa dengan wartawan sebagai ujung tombaknya. Karena pada dasarnya wartawan adalah elemen keempat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal ini bisa merujuk pada pendapat Edmund Burke, seorang negarawan Inggris (1729-1797) ia berkata“Ada tiga lembaga di parlemen, tetapi di serambi wartawan duduklah lembaga keempat wartawan (reporters gallery) yang jauh lebih penting dari mereka.” (Wisnu Basuki. 1995. : 61). Arti pers sebagai lembaga keempat adalah pers merupakan institusi yang dianggap sejajar dengan ketiga lembaga itu. Hal ini terjadi karena pers memiliki kekuatan, besarnya peranan dan pengaruh pers dalam berjalannya pemerintahan. 

Untuk lebih melihat bagaimana peranan wartawan dalam konteks good governance dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Penjabaran Konsep Good Governance (Sutoro Eko, 2005:1)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa wartawan atau media massa memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses penguatan dukungan dan kontrol bagi jalannya pemerintahan, apalagi dalam konteks mewujudkan Good Governance. Peranan wartawan sebagai mata dan telinga publik sangat diperlukan oleh publik dan stakeholders dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Apalagi di masa reformasi saat ini, yang telah banyak membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada dinamika kehidupan pers. Kebebasan pers adalah konsekuensi logis dari perubahan yang dicapai pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Kebebasan pers saat ini, jika ditilik dari bentuk dan ketegori sistem pers yang dianut sebuah negara. Maka akan berhubungan dengan Teori Normatif yang dikembangkan oleh Siebert. Menurut Siebert, saat ini terdapat 6 ragam bentuk pers, yaitu : Teori Otoriter, Teori Pers Bebas, Teori Tanggung Jawab Sosial, Teori Media Soviet, Teori Media Pembangunan dan Teori Media Demokratik- Partisipan. (McQuail, Denis.  1994 : 112-114)

          Dari beberapa kategori sistem pers sebagaimana yang dikategorisasikan oleh Siebert, Sistem pers di Indonesia saat ini menganut sistem Teori Pers Bebas atau Libertarian, kebalikan dari sistem pers Pancasila yang lebih identik dengan pers Authoritarian di masa Orde Baru. Menurut Siebert teori libertarian, berangkat dari asumsi  bahwa seseorang  seyogianya bebas mengungkapkan  hal-hal yang disukainya, karena merupakan perluasan hak-hak lainnya yaitu hak untuk berpendapat secara bebas, hak bergabung dan berserikat dengan yang lain. Unsur sentralnya  adalah pengungkapan bebas dan umum,  merupakan cara terbaik untuk mencapai kebenaran dan membeberkan kesalahan.

Dengan momentum reformasi ini, dimana kebebasan pers adalah sebuah hak sekaligus kewajiban. Maka jelas keberadaan wartawan dalam mengawal tata pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep Good Governance sangat diperlukan. Namun, masalah yang sangat penting adalah tentang bagaimana pemahaman wartawan itu sendiri mengenai konsep Good Governance. Sejauh mana wartawan mengerti konsep Good Governance.

Pemahaman mengenai konsep Good Governance sangatlah diperlukan, tanpa pemahaman yang baik maka wartawan ansich tidak akan mampu melihat, memahami dan membuat produk jurnalistik yang komperhensif dalam bingkai Good Governance secara baik. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang buruk pula bagi pencerdasan masyarakat dan stakeholders dalam  mengawal berjalannya tata pemeritahan yang baik.

Untuk penguatan kemampuan wartawan mengenai konsep Good Governance bisa ditempuh dengan memberikan pelatihan mengenai konsep Good Governance hingga wartawan itu sendiri yang mengeksplorasi berbagai materi dan pembelajaran mengenai konsep Good Governance dan bagaimana mengawal serta mengawasi jalannya pemerintahan.

* Penulis adalah staf pengajar Universitas Muslim Nusantara, Medan

(artikel ini dimuat di Harian Global, Rabu, 2 Januari 2008)

Pemerintah cq Departemen Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk menggeser waktu pelaksanaan sistem siaran berjaringan yang mestinya dilaksanakan pada 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo, Muhammad Nuh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/12), satu hari sebelum waktu pelaksanaan sistem berjaringan yang diamanahkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya waktu pelaksanaan sistem berjaringan ini, menurut Menkominfo, M Nuh, dalam siaran persnya ada 3 yakni regulasi, teknis dan kelembagaan. Adapun persoalan regulasi dikarenakan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses constitusional review di MK. Selain itu, PP No.50 tahun 2005 tentang Peyelenggaraan Penyiaran LPS mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya judicial review di MA.  

Adapun kendala teknis yakni mengenai keterbatasan infrastruktur (transfonder satelit, fiber optic, dan microwave) untuk menghubungkan induk atau anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai di wilayah provinsi yang sama.

Sedangkan untuk persoalan kelembagaan yakni Pertama, diperlukan waktu dalam memecahkan asset perusahaan menjadi beberapa badan hukum yang terpisah, khususnya bagi LPS yang sudah go public atau TBK. Kedua, memerlukan investasi yang besar untuk membentuk stasiun-stasiun penyiaran lokal di daerah seperti SDM, perangkat studio dan materi siaran lokal. Ketiga, perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di daerah. Keempat, masih terbatasnya potensi pasar iklan lokal. Kelima, belum tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan sistim stasiun jaringan.

Menteri Kominfo juga menjelaskan bahwa penundaan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No.32 tahun 2007 yakni tentang penyesuaian penerapan sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi.

Di dalam Permen tersebut dijelaskan juga mengenai akan dibentuknya tim yang tugasnya yakni melakukan pengkajian secara komprehensif penerapan UU Penyiaran, PP dan UU terkait lainnya. Tim ini juga akan bertugas mengkaji kesiapan lembaga penyiaran dalam menerapakan sistem tersebut. Selain itu, masih banyak tugas yang diembankan kepada tim yang akan dibentuk tersebut sesuai dengan Permen. (Sumber: kpi.go.id)

Dari lebih kurang 889 media cetak, 2.000 media radio, dan 110 media tv di Indonesia, sebagian di antaranya tidak mentaati lima fungsi pers. Sejumlah media bahkan melupakan misi idiil pers, dan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan.Sejumlah televisi swasta komersial Jakarta mengutamakan misi untuk meraih keuntungan sehingga mengorbankan fungsi edukasi dan mengedepankan hiburan yang bukan menambah kualitas kehidupan. Misi bisnisnya menyajikan konsep produk dengan menyajikan program-program yang aktratif bagi khalayak.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara mengungkapkan itu dalam diskusi akhir tahun yang diselenggarakan kerja sama BS TV Watch, Bandung Spirit, dan Dewan Pers, di Hotel Panghegar, Rabu (26/12). Diskusi menghadirkan pembicara lainnya Prof. M.T. Zen dan Askurifai Baksin, turut hadir Ketua Dewan Pers Prof. Ichlasul Amal, M.A. serta Ketua Dewan Pembina BS TV Watch Acil Bimbo.

“Atraktif tidaknya siaran diukur tinggi rendahnya peringkat acara. Peringkat menjadi barometer dukungan pengiklan. Celakanya, demi peringkat, yang menentukan bukan kualitas siaran yang berisi pencerdasan, bukan hiburan yang bermutu, tetapi sinetron yang menjadi mimpi-mimpi dan membodohi, asal meningkatkan rating,” tuturnya.

Menurut dia, program yang efektif meningkatkan rating antara lain, seputar paha dan buah dada, kekerasan, kriminalitas, mistik-hantu serta takhayul, infotainment berisi sekitar gosip yang tak berdasar, melegitimiasi perselingkuhan dan kumpul kebo serta gaya hidup mewah dan konsumtif yang permisif dan hedonistis.

Banalisasi

Menurut Askurifai, kini terjadi banalisasi di media massa. Banalisasi dapat diartikan sebagai proses penggampangan suatu hal sehingga lama-kelamaan yang tadinya penting menjadi tidak penting, agung menjadi remeh, sakral menjadi tidak sakral. Ini sudah banyak terjadi pada tayangan televisi di Indonesia.

“Acara keagamaan yang harusnya serius, hikmat, penuh perenungan, di TV menjadi hiburan yang membuat orang terpingkal-pingkal sampai lupa dengan nilai dakwah yang disampaikan. Lewat tayangan sinetron persoalan agama begitu sumir dan dangkal. Setan dan iblis hanya bisa dikalahkan oleh kiai dengan jubah dan tasbih putih, seolah kiai hanya berurusan dengan dedemit dan jin belaka,” ujarnya.

Acil Bimbo mengatakan, penyelengaraan diskusi akhir tahun ini sekaligus evaluasi terhadap kondisi media pertelevisian di Indonesia yang kini justru tercerabut dari nilai-nilai budaya, juga tidak pernah mengangkat potensi tradisi lokal jenius yang ada di Indonesia. Hak masyarakat dalam menerima informasi seolah diselewengkan. Masyarakat dibombardir kebudayaan audio visual yang melenceng.

“Apa jadinya jika media penuh dengan berita menyesatkan, tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat, mengabaikan hak publik mendapatkan informasi dan menyajikan hiburan yang tak sehat bagi masyarakat daripada menyampaikan informasi yang mengandung pendidikan atau informasi berguna lainnya. Kita tidak tahu siapa itu Rendra, Sardono, kekayaan seni budaya di Indonesia, hingga lupa lagu ’Rasa Sayange’ itu ternyata milik kita,” ujar Acil.

(Sumber: Harian Pikiran Rakyat melalui Dewanpers.org)

Satu dari empat pengguna internet di RRC memiliki blog. Aktivitas semacam ini cenderung dikenal di kalangan pelajar dan karyawan kantor yang muda, demikian sebut laporan perkembangan blog yang dirilis di RRC, Rabu.

Pusat Informasi Jaringan Internet RRC (CNNIC) melakukan survei terhadap 1.862 pengguna internet pada akhir November. Berdasarkan kelompok ini, CNNIC memperkirakan 47 juta warga RRC memiliki blog, lebih dari satu perempat dari 180 juta orang yang mengakses internet di RRC. 

Namun, sebagian blog tidak lagi aktif: hanya sekitar 36 persen yang tetap meng-update situs mereka.

Kendati angka masih kecil jika dibandingkan dengan 1,3 populasi di RRC, populasi blogger aktif setiap tahun terus bertambah dua kali lipat. Blog pertama dikenal di RRC pada 2002. Halaman blog terdaftar melebihi 33 juta pada 2006.

Sebagian besar blogger di RRC adalah pelajar, di mana survei menunjukkan lebih dari 30 persen menghasilkan di bawah 500 yuan (US$ 68,5) setiap bulan atau tidak berpenghasilan sama sekali. Sekitar 23 persen memperoleh 1.500 hingga 3.000 yuan, upah bulanan dari banyak karyawan kantoran di RRC. (Sumber: xinhua/global)

Pemerintah Bangladesh berencana untuk menurunkan tarif layanan internet di negaranya sebesar 50%. Hal tersebut lantaran tarif yang dipatok untuk layanan internet kecepatan tinggi di Bangladesh terlampau mahal.

Dilansir Xinhua dan dikutip detikINET Rabu, (2/1/2008), untuk menggunakan layanan internet berkecepatan 256 kbps saja, uang sebesar US$ 500 harus dikeluarkan pelanggan perbulannya. Sementara untuk 512 kbps, biaya perbulannya tidak kurang dari US$ 893 dan untuk 1 megabit, tarifnya dipatok sekitar US$ 1.714.

Menurut harian lokal, The Daily Star, usaha penurunan tarif ini telah diupayakan oleh Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB) kepada Menteri Keuangan dengan menyerahkan sejumlah proposal. BTTB sendiri bertanggung jawab atas penetapan tarif internet di Bangladesh.

Sementara, Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) juga telah mengusulkan penurunan tarif sebesar 75% kepada pemerintah setempat.

“Walaupun akan turun 50 persen, kami tetap harus membayar 10 kali lebih mahal bila dibandingkan dengan tarif internet yang dipatok di India,” jelas Shameen Ahsan, perwakilan BASIS.

Perbandingan jumlah pengguna internet dengan jumlah penduduk di negara ini memang terlampau masih jauh. Menurut data, pengguna internet di Bangladesh hingga akhir 2007 hanya ada pada angka 450.000 pelanggan dari total populasi yang sebanyak 150 juta jiwa. (Sumber: detikinet.com)

SETIAP hari buatlah sebuah kejutan. Itu salah satu tips dari John
Bodette, managing editor, St. Cloud (MN) Times. Apalagi? Ada sembilan tips
lainnya yang sangat membantu. Tujuannya cuma satu, bagaimana membuat
pembaca nyaman membaca dan lekas menangkap informasi yang ingin
disampaikan dalam berita.

1. HIRARKI. Pembaca melihat – bukan membaca – sekilas apa berita yang
paling penting pada sebuah halaman. Jadi tetapkan dengan jelas apa yang
menjadi jangkar (berita utama) di tiap halaman. Lalu aturlah sedemikian
rupa sehingga memang berita itulah yang disimak pertama kali oleh
pembaca, kemudian berita-berita lainya..

2. CIPTAKAN titik Pusat Pengaruh Visual (Central Visual Impact/CVI).
Lebih dari 80 persen pembaca meneluri halaman dengan mengikuti
gambar-gambar dominan. Hal yang harus paling mencolok mata adalah berita utama.
Ini berlaku untuk setiap halaman – tidak hanya halaman satu.

3. TERTATA. Kebanyakan pembaca adalah orang yang sibuk. Karena itu
informasi dalam sebuah halaman harus tertata rapi untuk menghindari
kebingungan.

4. KONTRAS. Halaman yang berhasil selalu memiliki elemen vertikal dan
horisontal. Juga memilik elemen yang dominan dan elemen sekunder. Juga
selalu tersusun ada sebuah berita utama (lead), berita penting tapi
bukan berita utama (dominant headline) dan beberapa berita head sekunder.

5. WARNA. Warna harus digunakan untuk menginformsikan sesuatu, bukan
sekedar hiasan, atau kosmetik halaman. Penggunaan warna yang paling tepat
dan paling baik adalah pada foto dan grafik. Warna juga harus
mempermudah pembaca. Penata wajah harus berdasar pada logika ketika menggunakan
warna. Ingat untuk urusan warna, kita benar-benar harus membatasi
nafsu.

6. TIPOGRAFI. Semakin banyak jenis huruf yang digunakan, membuat
pembaca semakin terpecah konsentrasi membacanya. Harus dicari kecocokan
antara apa isi berita dan apa jenis huruf yang harus digunakan.

7. BERI KEJUTAN. Setiap hari – ingat setiap hari – kita harus memberi
kejutan kepada pembaca. Mungkin kejutan itu datang lewat foto, pilihan
berita utama, desain halaman, atau grafik. Pastikan bahwa pembaca -
setelah membaca – merekomendasikan kepada orang lain untuk membacanya.
Desain harus dapat menambah “daya kejut”. Rahasianya: istimewakanlah salah
satu dari unsur yang hendak kita bikin sebagai kejutan tadi.

8. LABRAK ATURAN. Peraturan dibuat untuk dilabrak? Betul, tapi harus
ada alasan yang benar! Kalau aturan yang kita buat terus-menerus kita
abaikan, konsistensi terpental keluar jendela. Hasil desain kita jadinya
seperti retuntuhan bangunan. Ini salah. Soalnya tak ada lagi “penanda”
yang menjadi pegangan pembaca. Tapi jangan juga terlalu patuh pada
aturan karena itu pasti akan membuat pembaca bosan.

9. KONSISTEN. Letakkan semua unsur halaman di tempat yang sama setiap
hari. Jika di halaman ada rubrik, ada kolom, ada tabel atau grafis dan
boks, letakkan pada tempat yang sama setiap hari, sampai ada perubahan
desain yang diputuskan kemudian. Dengan begitu, maka pembaca yang sibuk
tidak makan waktu banyak untuk mencari informasi itu sebelum
membacanya.

10. NYAMAN DILIHAT. Desain yang simpel, tapi dinamis dan nyaman dilihat
adalah tujuan utama dari desain halaman. Ingat isi dari surat kabar
lebih penting dari desainnya. Ingat juga bahwa desain itu hanya pengantar
yang membawa tugasnya memikat pembaca lalu membawa pembaca ke isi
berita.

(Dikutip dari: www.desain.blogdrive.com/)

ISBN 979-763-809-x
By Adi Kusrianto
21×29 cm, 370 pages
1st Published, 2007
Price: Rp.111000

Sebagaimana kita ketahui, Bidang Studi Desain Grafis belakangan ini telah berkembang menjadi Desain Komunikasi Visual. Jika Desain Grafis hanya berorientasi pada grafis dua matra, maka jangkauan Desain Komunikasi Visual telah meliputi media-media beragam yang populer yang disebut dengan istilah ”multimedia”.

Akan sangat berguna bagi Anda yang tertarik pada pembelajaran Bidang Studi Desain Komunikasi Visual untuk memahami hal-hal pokok yang berkaitan dengan disiplin ilmu ini. Oleh karena itu, penulis mencoba menyajikan buku ini sebagai panduan untuk mengenali apa yang perlu kita ketahui bila kita berminat memasuki bidang studi tersebut..

Pembahasan selengkapnya buku ini meliputi:
• Mengenal Desain Komunikasi Visual
• Mengawali langkah dengan Nirmana
• Prinsip Semiotic untuk Desainer Grafis
• Mengenal Desain Grafis
• Ilustrasi
• Komik, Sastra Gambar
• Tipografi
• Logo dan Logotype
• Layout, Tata Letak pada Halaman Cetak
• Menyampaikan Pesan Melalui Iklan
• Poster

ISBN 978-979-29-0058-3
By Sutrisna Dewi
16×23 cm, 228 pages
1st Published, 2007
Price: Rp.35000

Buku Komunikasi Bisnis ini dapat menjadi buku pegangan bagi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan bermanfaat juga bagi para praktisi untuk diaplikasikan secara langsung dalam dunia bisnis karena di setiap akhir bab buku ini disertai evaluasi berupa pertanyaan, dan materi latihan keterampilan.

DAFTAR ISI:
Bab 1. Dasar-dasar Komunikasi Bisnis
Bab 2. Komunikasi dalam Bisnis
Bab 3. Komunikasi Lintas Budaya
Bab 4.Teknologi Komunikasi
Bab 5. Perencanaan Pesan Bisnis
Bab 6. Pengorganisasian Pesan Bisnis
Bab 7. Revisi Pesan Bisnis
Bab 8. Korespondensi dalam Bisnsi
Bab 9. Penulisan Korespondensi Bisnis
Bab 10. Penulisan Resume dan Lamaran Kerja
Bab 11. Wawancara Kerja
Bab 12. Pembuatan Laporan dan Proposal
Bab 13. Pembuatan Rilis Berita
Bab 14. Berbicara dan Menyimak
Bab 15. Komunikasi dalam Kelompok Kecil dan Rapat
Bab 16. Presentasi

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan   Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun  provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan  musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
   a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
   b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
   c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
   d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
   a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
   b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
   c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007

(Sumber: dewanpers.org)

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20\\% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2007

(Sumber: dewanpers.org)

Lima tahun akan segera berlalu sejak UU Penyiaran 2002 diberlakukan. Namun, pemberlakukan sistem stasiun berjaringan, yang semestinya sudah harus tuntas akhir tahun 2007, tidak kunjung jelas karena pemerintah sebagai pemangku kewenangan tak kunjung mengeluarkan peraturan. Apapun langkah pemerintah, nasib desentralisasi penyiaran tengah dipertaruhkan.

Akhir tahun ini akan menjadi momen menentukan bagi eksistensi UU Penyiaran 2002, khususnya terkait implementasi pasal 60 yang mengatur tentang batas akhir waktu bagi semua lembaga penyiaran televisi untuk bersiaran dengan sistem berjaringan atau biasa dikenal dengan Sistem Stasiun Berjaringan (SSB). Dalam pasal tersebut diatur bahwa siaran televisi yang melalui stasiun relai tidak lagi diperbolehkan setelah melewati 3 tahun masa penyesuaian (ayat 2) dan tambahan toleransi 2 tahun (ayat 3). Akhir dari total lima tahun itu akan jatuh tepat pada 28 Desember 2007.

Tema ini sebenarnya telah kerap menjadi perbincangan serius baik di kalangan KPI-KPID, pemerintah, kalangan industri penyiaran, maupun pada kelompok-kelompok masyarakat sipil. KPI yang sebelumnya merasa menjadi pemilik wewenang ini, mau tak mau kini harus mundur. Ini implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Paket Peraturan Pemerintah (PP) terkait bidang penyiaran tidak menyalahi struktur atau tata urutan perundang-undangan sehingga dapat dibenarkan karena PP (sebagai aturan di bawah Undang-undang) memang menjadi area kewenangan pemerintah.

KPI yang masih merasa tidak puas terhadap materi yang ada dalam paket PP ini, kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Namun, apa daya, MA pun menilai bahwa PP tersebut, khususnya PP No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak bertentangan dengan materi UU Penyiaran 2002.

Desember inilah kelanjutan episode di atas akan berlanjut. Pemerintah yang diputuskan MK sebagai penerima mandat, sudah semestinya mengeluarkan peraturan terkait sistem stasiun berjaringan ini. Semestinya, 28 Desember 2007 adalah batas akhir transisi dari sistem relai menjadi sistem berjaringan. Namun, mengingat hingga kini pemerintah belum juga mengeluarkan aturan mainnya, maka paling banter batas waktu akhir tersebut baru akan menjadi batas permulaaan.

Pemerintah diharapkan tidak lagi menunda meski, dalam ketentuan peralihan UU Penyiaran 2002, masih dimungkinkan dengan alasan-alasan khusus. Pasalnya, penundaan berarti adalah interupsi terhadap cita-cita UU penyiaran 2002 untuk meletakkan pondasi bagi sistem desentralisasi penyiaran. Tentu saja, jika desentralisasi tersendat, maka hak daerah untuk dapat menikmati manfaat yang lebih baik dari ranah penyiaran, baik di wilayah isi siaran (diversity of content) maupun di wilayah bisnis ekonomi penyiaran (diversity of ownership), juga kian buram.

Jika pemerintah tidak melakukan tindakan apapun, maka ini adalah bagian dari pelanggaran UU Penyiaran 2002 dan juga Konstitusi. Tentu tragis, jika preseden buruk ini menimpa UU Penyiaran, sebagai produk legislasi yang lahir atas inisiatif DPR di saat hingar bingar era reformasi.

Kesadaran akan hal inilah yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan termasuk kalangan NGO’s yang tergabung dalam Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang bahkan telah mensomasi pemerintah karena dipandang gagal menunaikan amanat UU Penyiaran 2002. Kesadaran serupa juga muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPI se-Indonesia pada 6-8 Desember 2007 yang dilangsungkan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Perdebatan sengit seputar isu ini mewarnai salah satu sesi diskusi Rakernas yang menghadirkan wakil pemerintah dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel). Sayangnya, wakil paling representatif dari keduanya, yakni Direktur Penyiaran SKDI, Agnes Widiyanti dan Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel, Tulus Rahardjo, berhalangan hadir, yang kemudian mewakilkannya pada Marmanto (SKDI) dan Nurhaidah (Postel).

Umumnya, KPID meminta kejelasan dan ketegasan sikap pemerintah, baik dari Ditjen Postel maupun SKDI. Kepada Ditjen Postel, KPID meminta ketegasan sikap mengenai status hukum dari stasiun relai yang ada di daerah-daerah karena praktis, pada tanggal 28 Desember 2007 ini semestinya sudah tidak diperkenankan untuk beroperasi dan sudah harus berganti dengan sistem berjaringan jika masih ingin tetap bersiaran di wilayah layanan siaran yang sebelumnya tercover oleh stasiun relai.

Dengan kata lain, jika tidak ada kejelasan sikap dari pemerintah, yakni SKDI, sebagai pengampu urusan SSB, maka Postel sebenarnya dimungkinkan untuk melakukan sweeping terhadap stasiun relai karena statusnya telah berubah menjadi ilegal. Ketegasan ini dibutuhkan agar tidak terjadi kekacauan di daerah-daerah yang bisa saja muncul dari situasi ketidakjelasan. Apalagi, di beberapa daerah yang alokasi kanalnya masih harus diperebutkan oleh stasiun ”TV Nasional” dengan stasiun ”TV Lokal” yang sudah terlanjur berdiri.

“Kami minta ketegasan dari Ditjen Postel, apakah stasiun relai ini akan dihentikan atau tidak?” kata Maman Wijaya dari KPID Jawa Barat.

Respon Pemerintah

Menanggapi hal ini, Nurhaidah dari Ditjen Postel menyatakan bahwa pada prinsipnya yang terpenting adalah kesesuaian penggunaan alokasi kanal frekuensi dan kepemilikan Izin Stasiun Radio (ISR) oleh lembaga penyiaran. Pihaknya mengakui hingga saat ini belum mengetahui konsep siaran berjaringan seperti apa yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Akibatnya, penjelasan Nurhaidah kembali mengambang, dan hanya menegaskan bahwa Ditjen Postel tidak akan bertindak di luar koridor peraturan yang berlaku.

Ketegasan serupa juga diminta terhadap Ditjen SKDI. Para utusan dari KPID menanyakan kesiapan pemerintah dan arah kebijakan SSB yang akan ditempuh. KPI dan KPID jelas berharap jika akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan ini, sudah semestinya tidak mengingkari UU Penyiaran 2002 ataupun PP No. 50/2005 tentang LPS yang sudah dibuatnya.

Marmanto, yang mewakili Direktur Penyiaran, Agnes Widiayanti, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih terus menggodok rencana peraturan SSB ini dan juga telah beberapa kali membangun diskusi dengan KPI Pusat maupun dengan kalangan industri televisi, khusunya yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Secara prinsip atau normatif, sesuai dengan PP, jelas Marmanto, peraturan itu SSB itu akan mempertimbangkan empat hal. Pertama, induk dari stasiun berjaringan harus berada di ibukota provinsi; kedua, jangkauan stasiun jaringan dibatasi maksimal 75% dari seluruh provinsi, kecuali untuk stasiun relai yang telah beroperasi sebelum PP diterbitkan. Untuk kasus yang seperti ini, dibatasi maksimal 90% dari seluruh provinsi; ketiga, stasiun jaringan tersebut maksimal 80% berada di daerah ekonomi maju yang ditentukan sendiri oleh induk jaringan; dan keempat, sebanyak minimal 20% dari stasiun jaringan tersebut berada di daerah ekonomi kurang maju yang ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, konsekuensi dari peraturan SSB ini juga harus diikuti ketentuan pemerintah lainnya yang mengatur tentang penentuan daerah ekonomi kurang maju.

Solusi kompromis nampaknya akan menjadi pilihan pemerintah yang agaknya masih ragu untuk menerapkan secara total ketentuan SSB sebagaimana diatur dalam PP No. 50/2005. Menurut Marmanto, kemungkinan peraturan terkait SSB ini akan dirumuskan sebagai “solusi antara” sebelum dapat mencapai SSJ yang ideal sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Menurut Marmanto, ini karena masih adanya kendala di banyak lini, baik dari sisi perbedaan kondisi daerah atau infrastruktur, modal atau investasi yang besar, SDM, serta sulitnya memecah aset perusahaan menjadi beberapa badan hukum  yang terpisah. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh SKDI ini pada dasarnya persis sama dengan apa yang diutarakan oleh ATVSI.

Sementara itu, salah satu masalah penting dalam konteks SSB adalah perlakuan terhadap televisi lokal yang sudah terlanjur berdiri. Masalah akan menjadi rumit jika kanal yang tersedia tidak mencukupi bagi pemohon izin, apalagi jumlah televisi swasta yang saat ini bersiaran secara nasional mencapai hingga 10 stasiun. Oleh sebab itulah, salah satu rekomendasi penting yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) adalah permintaan untuk diprioritaskan dalam pembagian kanal frekuensi di daerah.

Perlindungan terhadap stasiun televisi lokal selayaknya memang dipertimbangkan serius. Menurut Aswar Hasan, Ketua KPID Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bukti kemampuan dan kapasitas dari lokal (daerah). Oleh karena itulah Aswar meminta kejelasan dan ketegasan dari pemerintah menyangkut nasib stasiun-stasiun televisi lokal ini.

Rencana KPI

KPI sendiri saat ini juga telah memiliki draf rancangan SSB. Menurut koordinator bidang struktur penyiaran KPI, Don Bosco Selamun, rancangan ini telah dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang merupakan forum tertinggi KPI. Selain itu, lanjut Don Bosco, rancangan ini juga telah didiskusikan dengan pemerintah, kalangan industri penyiaran televisi (ATVSI), maupun elemen masyarakat sipil melalui MPPI. Dengan kata lain, sebenarnya KPI juga siap secara konsep untuk diperbandingkan atau dipadukan dengan rencana peraturan SSB oleh pemerintah yang masih terdengar sayup-mayup itu.

Namun, dalam Rapat Kerja Nasional ini, KPI masih akan tetap dalam posisi menunggu dahulu. KPI berpandangan bahwa hal ini memang telah ditetapkan menjadi area kewenangan pemerintah. KPI mendesak agar pemerintah segera, sebelum sampai batas waktu yang ditentukan, untuk mengeluarkan peraturan SSB ini agar tidak terjadi pembelotan atas ketentuan UU Penyiaran 2002. Lebih dari itu, penerapan SSB sekaligus adalah wujud keseriusan untuk menempatkan publik di daerah juga sebagai pemilik kedaulatan atas ranah penyiaran.

(Sumber: kpi.go.id)

Kalangan industri penyiaran televisi merasa belum terlalu siap untuk melaksanakan sistem siaran berjaringan (SSB) yang akan jatuh tempo pada akhir Desember tahun ini. Salah satu kendala yang menyebabkan hal itu adalah pendeknya tenggat waktu untuk peralihan dan persoalan ini dinilai mereka sangat tidak memadai untuk melakasanakan aturan tersebut.

Menurut perwakilan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Alex Kumara, dalam forum yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar mengenai Dunia Penyiaran Indonesia di Hotel Four Seasons, Senin (17.12), kendala yang dihadapi kalangan industri pertelevisian khususnya yang ada dibawah bendera ATVSI antara lain yakni mencakup kekhawatiran mereka mengenai pengalihan aset perusahaan yang potensial yang akan berakibat tindak pidana.

“Selain itu, persoalan lain yang dihadapi kami dalam melaksanakan aturan ini adalah karena adanya keterbatasan infrastruktur seperti satelit dan serat fiber dan ditambah dengan kenaikan biaya investasi yang tidak sesuai dengan potensi pendapatan,” jelas Alex di depan peserta forum tersebut.

Mengenai persoalan siaran konten lokal dalam aturan tersebut, Alex menjabarkan bahwa hal itu tidak bisa dilaksanakan secara spartan. Menurutnya, persoalan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. “Kami mesti mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu di daerah seperti sumber daya manusia dan yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Alex juga membeberkan harapan ATVSI supaya ketentuan sistem siaran berjaringan dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP 50 tidak berlaku surut.

Hal senada dengan pernyataan Alex juga diungkapkan oleh perwakilan dari SCM, Ade Sumantri. Menurutnya, cukup banyak kesulitan yang dihadapi oleh industri dalam melaksanakan aturan berjaringan dan salah satunya adalah kesulitan pada saat pengalihan aset dari pusat ke daerah. Pasalnya, hal itu akan bergesekan dengan persoalan-persoalan hukum. “Oleh sebab itu, kami belum siap melaksanakan sistem berjaringan pada tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), I Made Nariana menyatakan, ATVLI sudah siap untuk melaksanakan aturan berjaringan tersebut. Menurutnya, sudah sejak lama anggota ATVLI melakukan sistem berjaringan yang di amanahkan oleh UU Penyiaran.

Di tempat yang sama, praktisi penyiaran yang juga staf ahli Menkominfo, Henry Subiakto mengungkapkan, aturan mengenai sistem siaran berjaringan ini memang akan sulit dilaksanakan karena faktor ketidaksiapan dari kalangan industrinya. Namun, hal ini, lanjutnya, jangan lagi ditunda pelaksanaannya.

(Sumber: kpi.go.id)

Maria Amelia Lopez telah membuktikan bahwa usia bukanlah penghambat dalam bergaul dan belajar. Salah satu blogger tertua di dunia ini terus aktif menulis meski usianya telah mencapai 95 tahun.

Bahkan, buah pikiran yang ia tulis di blog telah memikat hati banyak orang dari segenap penjuru dunia dan berbagai generasi. Tercatat, blog-nya yang beralamat di amis95.blogspot.com telah memiliki 60 ribu pembaca regular.

Padahal, ia tergolong baru mengenal dan belajar blogging. Itu pun terinspirasi setelah melihat cucunya asyik bermain internet. Tertarik, ia lantas coba untuk belajar ngeblog dan kini malah menjadi getol.

“Tidak ada orang yang menaruh perhatian pada wanita tua. Tapi melalui internet, saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai usia. Mau itu usia 14 tahun, 15 tahun ataupun 18 tahun, mereka sering bercerita dan tak segan untuk minta pendapat,” ujar Lopez, seperti dikutip detikINET dari theage, Senin (5/11/2007).

Ia pun mengakui, tak banyak para lansia yang seperti dirinya, yang sering menghabiskan waktu keseharian untuk berselancar di internet. Di negara asalnya, Spanyol mungkin hanya 1 dari 10 lansia berusia di atas 65 tahun yang kerap menggunakan internet.

Dalam blognya, Lopez begitu lancar menuangkan cerita. Mulai dari cerita tentang masa mudanya, perang sipil hingga kondisi Spanyol saat dipimpin pemerintahan diktator Fransisco Franco.

Namun, kini katarak telah menyerang penglihatannya. Meski demikian, Lopez belum mau berhenti menulis sehingga ia harus dibantu sang cucu untuk ngeblog.

Perdana Menteri Jose Luis Rodriguez Zapatero pun memberikan apresiasi khusus bagi Lopez. Zapatero kagum dan tak segan menyampaikan ucapan selamat kepada Lopez atas blog-nya, ia juga berharap para lansia yang lain dapat mengikuti jejak Lopez untuk segera ngeblog.

(sumber: detikinet.com)

Seorang pengelola situs yang juga merupakan ‘pemain’ Google AdSense girang bukan kepalang. Bagaimana tidak, sebuah cek tertulis US$ 132.994,97 (sekitar Rp 1,1 miliar) datang dari Google Inc. atas nama dirinya.

Pria tersebut adalah salah satu webmaster ShoeMoney.com. Ia memenuhi situsnya dengan iklan yang digenerate oleh Google, AdSense. Pria yang tidak menyebutkan nama aslinya itu memamerkan prestasinya di blog miliknya dengan memperlihatkan cek dari Google Inc. hasil AdSense sebesar ratusan ribu dolar.

Hasil yang diterimanya tersebut tentunya tidak sebanding dengan pengeluaran sebesar US$ 299 setiap bulannya untuk 1 server hosting. “Kurang lebih keuntungannya sekitar 130 ribu dolar,” jelasnya.

Statistik yang paling mengesankan adalah banyaknya unique visitor per hari yang datang ke situsnya, yaitu sekitar 75.000. “Sekitar 70% pengunjung datang langsung, 15% dari situs pencari dan 15% dari referensi,” tukasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, awal ia memulai bisnis ini dengan membuat situs wallpaper untuk ponsel NexTel di situs NextPimp.com. Kemudian kontennya berkembang ke ringtone dan hal-hal lain. Kini, semua konten yang ada digenerate oleh user sendiri.

“Saya tidak pernah mencoba menghasilkan uang pada 1,5 tahun pertama dan konsentrasi memberikan layanan yang baik,” ujar sang webmaster. Namun ditambahkan dia, setelah 2 tahun menjalani situsnya, baru ia merasakan bahwa AdSense lumayan memberikan pemasukan.

(sumber: detikinet.com)

Seorang pengelola situs yang juga merupakan ‘pemain’ Google AdSense girang bukan kepalang. Bagaimana tidak, sebuah cek tertulis US$ 132.994,97 (sekitar Rp 1,1 miliar) datang dari Google Inc. atas nama dirinya.

Pria tersebut adalah salah satu webmaster ShoeMoney.com. Ia memenuhi situsnya dengan iklan yang digenerate oleh Google, AdSense. Pria yang tidak menyebutkan nama aslinya itu memamerkan prestasinya di blog miliknya dengan memperlihatkan cek dari Google Inc. hasil AdSense sebesar ratusan ribu dolar.

Hasil yang diterimanya tersebut tentunya tidak sebanding dengan pengeluaran sebesar US$ 299 setiap bulannya untuk 1 server hosting. “Kurang lebih keuntungannya sekitar 130 ribu dolar,” jelasnya.

Statistik yang paling mengesankan adalah banyaknya unique visitor per hari yang datang ke situsnya, yaitu sekitar 75.000. “Sekitar 70% pengunjung datang langsung, 15% dari situs pencari dan 15% dari referensi,” tukasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, awal ia memulai bisnis ini dengan membuat situs wallpaper untuk ponsel NexTel di situs NextPimp.com. Kemudian kontennya berkembang ke ringtone dan hal-hal lain. Kini, semua konten yang ada digenerate oleh user sendiri.

“Saya tidak pernah mencoba menghasilkan uang pada 1,5 tahun pertama dan konsentrasi memberikan layanan yang baik,” ujar sang webmaster. Namun ditambahkan dia, setelah 2 tahun menjalani situsnya, baru ia merasakan bahwa AdSense lumayan memberikan pemasukan.

(sumber: detikinet)

PENDAHULUAN

            Kehadiran surat kabar merupakan pengembangan suatu kegiatan yang sudah lama berlangsung dalam dunia diplomasi  dan di lingkungan dunia usaha. Surat kabar pada masa awal ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual secara bebas), memiliki beragam tujuan (memberi informasi, mencatat, menyajikan adpertensi, hiburan, dan desas-desus), bersifat umum dan terbuka.

            Surat kabar lahir di abad tujuh belas di mana sudah terdapat pemisahan yang jelas antara surat kabar pemerintah dan surat kabar komersial. Namun, surat kabar pemerintah lebih sering dijadikan corong penguasa saat itu. Hal ini berbeda dengan surat kabar komersial. Pengaruh surat kabar komersial merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi karena lebih menegaskan perannya dalam pelayanan masyarakat dan buka sebagai terompet penguasa.

            Sejak awal perkembangannya surat kabar telah menjadi lawan yang nyata atau musuh penguasa mapan. Secara khusus, surat kabar pun memiliki persepsi diri demikian. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi para pengusaha percetakan, penyunting dan wartawan, perjuangan untuk memperoleh kebebasan pemberitaan, pelbagai kegiatan surat kabar untuk memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan hak kelas pekerja, serta peran yang dimainkan pers bawah tanah di bawah penindasan kekuatan asing atau pemerintahan diktator. Penguasa mapan biasanya membalas persepsi diri surat kabar yang cenderung tidak mengenakan dan menegangkan bagi kalangan pers.

            Terlepas dari adanya kemunduran besar, sejarah juga mencatat adanya kemajuan yang pesat dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kebebasan mekanisme kerja pers. Kemajuan itu kadangkala menimbulkan sistem pengendalian yang lebih ketat terhadap pers. Pembatasan hukum menggantikan tindak kekerasan, termasuk penerapan beban fiskal. Dewasa ini, institusionalisasi pers dalam sistem pasar berfungsi sebagai alat pengendali sehingga surat kabar modern sebagai badan usaha besar justru menjadi lebih lemah dalam menghadapi semakin banyak tekanan dan campur tangan.

            Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/latar belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

Misalnya, analisis tentang Ekonomi Pancasila. Ekonom yang memiliki ideologi sosialis akan menulis dengan analisis yang dibumbui ideologinya. Demikian pula dengan penulis yang memiliki latar belakang kapitalis. Meskipun keduanya memiliki data-data yang sama, tapi hasil analisis  keduanya pasti akan memiliki cita rasa ekonomi sosialis dan kapitalis.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap isi berita sehingga akan diketahui latar belakang seorang penulis dalam menulis berita. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pembaca itu sendiri. Pembaca akan lebih memahami mengapakah seorang penulis (atau institusi pers: Kompas, Republika, Jawa Pos, dan lain-lain) menulis berita sehingga seminimal mungkin menghindari terjadinya respon yang reaksional. Pembaca tidak akan fanatik terhadap salah satu institusi pers dengan alasan ideologi. Artinya, masyarakat akan lebih dewasa terhadap pers.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa berita, yaitu analisis isi (content analysis), analisis bingkai (frame analysis), analaisis wacana (disccourse analysis), dan analisis semiotik (semiotic analysis). Semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan target pelaku analisis.

PEMBAHASAN

            Analisis bingkai (frame analysis) berusaha untuk menentukan kunci-kunci tema dalam sebuah teks dan menunjukkan bahwa latar belakang budaya membentuk  pemahaman kita terhadap sebuah peristiwa. Dalam mempelajarai media, analisis bingkai menunjukan bagaimana aspek-aspek struktur dan bahasa berita mempengaruhi aspek-aspek yang lain. (Anonimous, 2004:–). Analisis bingkai merupakan dasar struktur kognitif yang memandu persepsi dan representasi realitas. (King, 2004:–). Menurut Panuju (2003:1), frame analysis adalah analisis untuk membongkar ideologi di balaik penulisan informasi.

            Disiplin ilmu ini bekerja dengan didasarkan pada fakta bahwa konsep ini bisa ditemui di berbagai literatur lintas ilmu sosial dan ilmu perilaku. Secara sederhana, analisis bingkai mencoba untuk membangun sebuah komunikasi—bahasa, visual, dan pelaku—dan menyampaikannya kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisa bingkai, kita mengetahui bagaimanakah pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan ide penulis.   

            Beberapa model analisa bingkai telah dikembagkan:

1.      Model Zhongdang Pan dan Gerald M. kosicki

Model ini membagi struktur analisis menjadi empat bagian:

a.       Sintaksis adalah cara wartwan menyususn berita.

Struktur sintaksi memiliki perangkat:

1.      Headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media

2.      Lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung kepentingan lebih tinggi. Struktur ini sangat tergantung pada ideologi penulis terhadap peristiwa.

3.      Latar informasi

4.      Kutipan

5.      Sumber

6.      Pernyataan

7.      Pentup

b.      Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta.

Struktur skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita:

1.      What (apa)

2.      When (kapan)

3.      Who (siapa)

4.      Where (di mana)

5.      Why (mengapa)

6.      How (bagaimana)

c.       Tematik adalah cara wartawan menulis fakta.

Struktur tematik mempunyai perangkat framing:

1.      Detail

2.      Maksud dan hubungan kalimat

3.      Nominalisasi antar kalimat

4.      Koherensi

5.      Bentuk kalimat

6.      Kata ganti

Unit yang diamati adalah paragraf atau proposisi

d.      Retoris adalah cara wartawan menekankan fakta.

Struktur retoris mempunyai perangkat framing:

1.      Leksikon/pilihan kata

Perangkat ini merupakan penekanan terhadap sesuatu yang penting.

2.      Grafis

3.      Metafor

4.      Pengandaian

Unit yang diamati adalah kata, idiom, gambar/foto, dan grafis

2.      Model William A. Gamson dan Andre Modigliani

Model ini membagi struktur analisis menjadi tiga bagian:

a.       Media package merupakan asumsi bahwa berita memiliki konstruksi makna tertentu.

b.      Core frame merupakan gagasan sentral.

c.       Condnsing symbol merupakan hasil pencermatan terhadap perangkat simbolik (framing device/perangkat framing dan reasoning device/perangkat penalaran).

Perangkat framing terbagi m enjadi lima bagian:

a.       Methaphors adalah perumpamaan dan pengandaian

b.      Catcphrase adalah perangkat berupa jargon-jargon atau slogan.

c.       Exemplaar adalah uraian untuk membenarkan perspektif.

d.      Depiction adalah leksikon untuk melebeli sesuatu.

e.       Visual image adalah perangkat dalam bentuk gambar, grafis dan sebagainya.

Perangkat penalaran terbagi menjadi tiga bagian:

a.       Root merupakan analisis kausal atau sebab akibat.

b.      Appeals to principle merupakan premis dasar, klaim-klaim moral.

c.       Consequence merupakan efek atau konsekuensi.  

Media Frames dan Individual Frames

            Media frames (framing media) telah didefinisikan oleh Tuchman dalam Scheufele (1999:106) bahwa framing berita mengorganisasikan realitas berita setiap hari. Framing media juga mencirikan sebagai kerja jurnalis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara cepat dan menyampaikan secara capat kepada para pembaca. Kegiatan framing merupakan kegiatan penyeleksian beberapa aspek dari realita dan membuatnya lebih penting dalam sebuah teks. Selain itu lebih berperan dalam penyelesaian dan pemehaman definisi dari permasalahan, interpretasi sebab akibat (kausal), evaluasi moral, dan rekomendasi metode-metode selanjutnya. Kegiatan framing, penyajian peristiwa dan berita mampu memberikan pengaruh yang sistematis tentang  metode agar penerima berita mengerti.

            Individual frames (framing individu) didefinisikan sebagai kegiatan penyimpanan ide yang membimbing proses informasi secara individu. (Entman dalam Scheufele, 1999:107). Framing jenis ini maupun sebelumnya dapat digunakan sebagai kegiatan interpretasi dan proses informasi.

Analisa Framing sebagai Variabel Bebas dan Terikat

            Studi tentang analisa framing sebagai variabel terikat telah mencoba peran dan beberapa faktor dalam mempengaruhi kreasi dan modifikasi framing. Pada tingkat media, seorang wartwan melakukan analiasa framing dari sebuah isu yang dapat dipengaruhi  beberapa variabel organisasi atau  sosio-kultur, serta sifat individu dan variabel ideologis. Pada tingkat audien (penerima berita), framing sebagai variabel terikat lebih banyak diterapkan sebagai hasil langsung dari media massa membingkai saebuah isu.

            Studi tentang analisa framing sebagai variabel tak terikat lebih banyak ditarik ke dalam efek framing. Dalam kasus media frames, hasil logisnya adalah sebuah penghubung terhadap framing audien. Dalam kasus individual frames, apakah analisa framing yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi evaluasi isu atau aktor politik? Apakah analisa framing itu juga memiliki dampak terhadap kemauan mereka untuk berperan aktif dalam aksi dan partisipasi politik? 

Tipologi Framing

Tipologi ini dapat diarahkan ke dalam tiga orientasi. Pertama, orientasi terhadap konsep framing itu sendiri dan hubungan antara framing dan variabel lainnya. Kedua, tipologi harus menyediakan informasi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan dalam penelitian framing.

1.      Apabila dipakai orientasi media frames sebagai variabel terikat, kita seharusnya menanyakan:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalan seorang wartawan atau kelompok sosial lainnya menulis/menganalisis sebuah isu?
2. Bagaimana proses ini bekerja dan sebagai hasilnya, kemasan seperti apakah (bingkai) yang digunakan oleh wartawan?

2.      Apabila digunakan orientasi media frames sebagai variabel bebas, kita seharusnya menanyakan:

1. Media frames jenis apa yang mempengaruhi persepsi para audien terhadap isu-isu tertentu dan bagaimana proses itu bekerja?

3.      Apabila digunakan orientasi individual frames sebagai variabel bebas, kita seharusnya menanyakan:

1. Seberapa jauh audien mampu memainkan peran aktif  dalam membangun pemahaman/persepsi dan penolakan terhadap media?

4.      Apabila digunakan orientasi individual frames sebagai variabel terikat, kita seharusnya menanyakan:

1. Sejauh mana analisis framing seseorang mempengruhi persepsinya terhadap suatu isu?

Ketiga, tipologi ini masih terus dikaji untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai konsep framing.

Model Proses Framing

Proses analisis ini dibagi menjadi empat bagian.

A.    Frame Bulding (Bangunan Bingkai/Frame)

Studi-studi ini mencakup tentang dampak faktor-faktor seperti pengendalian diri terhadap organisasi, nila-nilai profesional dari wartawan, atau harapan terhadap audien terhadap bentuk dan isi berita. Meskipun demikian, studi tersebut belum mampu menjawab bagaimanakah media dibentuk atau tipe pandangan/analisis yang dibentuk dari proses ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses yang mampu memberikan pengaruhnya terhadap kreasi atau perubahan analisa dan penulisan yang diterapkan oleh wartawan.

Frame bulding meliputi kunci pertanyaan: faktor struktur dan organisasi seperti apa yang mempengaruhi sistem media, atau karakteristik individu wartawan seperti apa yang mampu mempengaruhi penulisan sebuah berita terhadap peristiwa.

Gans, Shoemaker, dan Reeses menyaranan minimal harus ada tiga sumber-sumber pengaruh yang potensial. Pengaruh pertama adalah pengaruh wartawan. Wartawan akan lebih sering membuat konstruksi analisis untuk membuat perasaan memiliki akan kedatangan informasi. Bentuk analisa wartawan dalam menulis sebuah fenomena sangat dipengaruhi oleh varibel-variabel, seperti ideologi, perilaku, norma-norma profesional, dan akhirnya lebih mencirikan jalan wartawan dalam mengulas berita.

Faktor kedua yang mempengaruhi penulisan berita adalah pemilihan pendekatan yang digunakan wartwan dalam penulisan berita sebagai konsekuensi dari tipe dan orientasi politik, atau yang disebut sebagai “rutinitas organisasi”. Faktor ketiga adalah pengaruh dari sumber-sumber eksternal, misalnya aktor politik dan otoritas.

B.     Frame setting (Pengkondisian Framing)

Proses kedua yang perlu diperhatikan dalam framing sebagai teori efek media adalah frame setting. Para ahli berargumen bahwa frame setting didasarkan pada proses identivikasi yang sangat penting. Frame setting ini termasuk salah satu aspek pengkondisian agenda (agenda setting). Agenda setting lebih menitikberatkan pada isu-isu yang menonjol/penting, frame setting, agenda setting tingkat kedua, yang menitikberatkan pada atribut isu-isu penting. Level pertama dari agenda setting adalah tarnsmisi objek yang penting, sedangkan tingkat kedua adalah transmisi atribut yang penting.

Namun, Nelson dalam Scheufele (1999:116) menyatakan bahwa analisa penulisan berita mempengaruhi opini dengan penekanan nilai spesifik, fakta, dan pertimbangan lainnya, kemudian diikuti dengan isu-isu yang lebih besar, nyata, dan relevan dari pada memunculkan analisa baru.

C.     Individual-Level Effect of Farming (Tingkat Efek Framing terhadap Individu)

Tingkat pengaruh individual terhadap seseorang akan membentuk beberapa variabel perilaku, kebiasaan, dan variabel kognitif lainnya telah dilakukan dengan manggunakan model kota hitam (black-box model). Dengan kata lain, studi ini terfokus pada input dan output, dan dalam kebanyakan kasus, proses yang menghubungkan variabel-variabel kunci diabaikan.

Kebanyakan penelitian melakukan percobaan pada nilai keluaran framing tingkat individu. Meskipun telah memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan efek penulisan berita di media dalam hubungannya dengan perilaku, kebiasaan, dan variabel kognitif lainnya, studi ini tidak mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa dua variabel dihubungkan satu sama lain.

D.    Journalist as Audience (Wartawan sebagai Pendengar)

Pengaruh dari tata mengulas berita pada isi yang sama dalam media lain adalah fungsi beragam faktor.  Wartawan akan lebih cenderung untuk melakukan pemilihan konteks. Di sini, diharapkan wartawan dapat berperan sebagai orang yang mendengarkan analisa pembaca sehingga ada timbal balik ide. Akibatnya,  analisa wartawan tidak serta merta dianggap paling benar dan tidak terdapat kelemahan.

Questioning Answers or Answering Questioning (Menjawab Pertanyaan atau Mempertanyakan Jawaban)?

Perkembangan efek media, konsep pengulasan sebuah peristiwa masih jauh dari apa yang sedang diintegrasikan dalam sebuah model teoritis. Hasilnya, sejumlah pendekatan framing dikembangkan tahun-tahun terakhir, namun hasil perbandingan empiris masih jauh dari apa yang diaharapkan. Oleh karena itu, penelitian masa depan harus mampu menggabungkan penemuan-penemuan masa lalu ke dalam sebuah model dan mampu mengisi kekurangan yang ada sehingga diperoleh model framing yang sempurna.

Framing sebagai teori efek media membutuhkan konsep proses model dari pada terfokus pada input dan output. Oleh karena itu, penilitian masa depan harus mengakomodasi empat kunci di atas. Model proses diharapakan menjadi acuan kerja masa depan yang secara sistematis mampu memberikan pemecahan terhadap isu-isu framing dan melakukan pendekatan detail dalam teori yang koheren.

RINGKASAN

Analisis framing diterapkan dengan analisa aksplanasi analitik. Pendekatan yang digunaan adalah konstruktivisme. Analisis framing ternyata masih memiliki kelemahan yang masih memerlukan penyempurnaan, misalnya permasalahan model proses analisis framing.

            Analisis ini berangkat dari data manifest dan latent dengan akhir analisis latent dan simpulan latent. Objek yang dianalisis khusus tentang berita. Unit analisisnya berupa skema, produksi, dan reproduksi berita.

DAFTAR RUJUKAN

Anonimous. 2004. Methods for Media Analysis. www.lboro.com

Utomo, Mochtar W. 2003. Perbandingan Content Analysis, Framing Analysis, Discourse Analysis, dan |Semiotic Analysis. Makalah. Surabaya: Universitas dr. Sotomo.

Panuju, Redi. 2003. Framing Analysis. Makalah. Surabaya: Universitas dr. Sotomo.

Scheufele, Dietram A. 1999. Framing as Theory of Media Effect. Makalah. International Communication Assosiation.

(sumber: istimewa)

Membuat blog kini semudah membalikkan telapak tangan. Tak heran jika saat ini ada begitu banyak blogger yang lalu lalang di dunia maya. Namun mengelola blog seringkali dianggap sebagai hal yang sulit. Banyak orang membuat blog, namun kemudian mengabaikannya begitu saja. Padahal dengan pengelolaan yang baik, tak mustahil blog Anda populer dan menguntungkan. Misalnya saja, akan ada pengiklan online yang memasang iklan mereka di blog Anda.

Nah, bagi Anda yang ingin menjaga dan mengelola blog agar senantiasa menarik dan informatif, simak tips yang disarikan detikINET dari RSSspecification, Senin (10/12/2007).

• Fokuslah pada satu topik bahasan

Konten sebuah blog sebaiknya berfokus pada satu tema bahasan yang menarik dan bermanfaat. Pembaca akan tertarik jika Anda punya topik bahasan yang jelas dan khusus. Hal ini akan menciptakan jaringan pembaca yang loyal bagi blog Anda.

• Buat seinformatif mungkin

Buat blog Anda seinformatif mungkin, misalnya dengan terus menampilkan berita terkini tentang topik blog Anda. Usahakan untuk menampilkan fakta-fakta yang terpercaya dan tampilkan opini yang berkualitas. Jagalah tulisan Anda sebaik mungkin dan berikan hal-hal yang bermanfaat bagi pembaca.

• Jangan tampilkan informasi basi

Sangat penting untuk menampilkan informasi terkini secara akurat. Menulis tentang suatu hal yang terjadi pada waktu lampau bisa mengurangi reputasi blog Anda kecuali topik tersebut benar-benar istimewa dan berkaitan dengan kejadian masa sekarang.

• Update secara rutin

Selain untuk menjaga loyalitas pembaca, update rutin ini akan membuat blog Anda bisa tampil secara reguler di mesin pencari internet. Blog Anda pun akan makin populer. Buatlah jadwal pengelolaan blog dan patuhilah semaksimal mungkin. Namun karena blogging membutuhkan waktu dan usaha, jangan membuat jadwal yang berlebihan. Cukup luangkan waktu sejenak setiap hari untuk mengurusi blog Anda. Hal ini karena jika Anda terlalu lama membiarkan blog terbengkalai, pembaca bisa kabur ke blog lain dengan topik sejenis.

• Buat konten yang jelas dan mudah dimengerti

Buatlah postingan yang jelas dan mudah dimengerti pembaca awam. Tak semua hal harus dijelaskan dalam kalimat-kalimat panjang karena malah bisa membingungkan. Kadangkala, penjelasan yang singkat dan sederhana justru bisa mengena.

• Pakai judul yang menarik

Buat judul posting-an yang seatraktif mungkin sehingga menarik perhatian pembaca. Namun jangan pula membuat judul yang terlalu berlebihan sehingga keluar konteks. Hal ini justru bisa membuat pembaca menganggap blog Anda hanya mengandalkan sensasi saja.

• Pentingnya kuantitas

Pastikan untuk mengarsip semua postingan blog Anda untuk menciptakan sebuah portal internet yang kaya konten. Selain memantapkan keberadaan blog Anda, hal ini akan berpengaruh terhadap tampilnya blog Anda di mesin pencari Internet.

• Cermati tulisan anda sebelum di-posting

Ingatlah bahwa apapun yang Anda publikasi di internet bisa dibaca begitu banyak orang. Karena itu, agar terhindar dari masalah, cermati benar apa yang Anda tulis sebelum di-posting di blog. Teliti pula agar jangan sampai ada salah kata ataupun salah ketik yang mengganggu.

• Pakai RSS (Really Simple Syndication)

RSS akan meningkatkan jangkauan blog Anda di dunia maya. Menyertakan blog Anda dalam RSS feed akan memperluas pembaca dan distribusi blog Anda di Internet.

(sumber: detikinet.com)

Manfaat internet diamini orang banyak. Namun Doris Lessing (88 tahun), pemenang Nobel Sastra 2007 rupanya tak terlalu terkesima dengan kilauan kemajuan teknologi ini. Menurutnya, internet telah menggiring manusia ke dalam ‘kekosongan’ dan membuat orang tak tahu apa-apa alias bodoh.

“Telah umum di kalangan anak muda yang meski bertahun-tahun menempuh pendidikan namun tak tahu apa-apa mengenai dunia, tidak membaca apapun dan hanya tahu beberapa hal, misalnya komputer,” ungkap Doris dalam pidatonya seperti dikutip detikINET dari Sidney Morning Herald, Selasa (11/12/2007).

Dikatakannya bahwa di negara berkembang macam Zimbabwe, anak-anak senang dengan buku namun di negara maju seperti Inggris, para guru justru prihatin karena sebagian pelajar tak mau membaca dan perpustakaan kekurangan pengunjung. Doris pun menyalahkan internet sebagai penyebab semua ini.

Selain itu, Doris yang asal Inggris ini juga menyatakan pendapatnya tentang aktivitas blogging. Ia mengungkapkan bahwa untuk menulis dengan baik, misalnya menulis karya sastra, orang harus akrab dengan perpustakaan dan bukannya dengan blog.

Meski di lain pihak juga mengakui manfaat internet, penemuan teknologi ini disebutnya membuat orang jadi malas mencari informasi sendiri. Hal ini karena menurut Doris, semua hal telah ada di internet.

Pernyataan senada, sebelumnya juga pernah disuarakan penyanyi Inggris Elton John. Kala itu penyanyi gay ini mengaku sangat membenci internet karena dianggap telah merusak kreativitas orang-orang. (sumber: detikinet.com)

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya tidak memiliki tanah subur, miskin sumber alam, dan iklimnya amat kering. NTT merupakan provinsi terkering di Indonesia. Kondisi ekologis ini membuat daerah-daerah di NTT sulit mengandalkan hasil bercocok tanam, sekalipun kegiatan itu tetap dilakukan sebagai mata pencaharian warga setempat. Karenanya, menjadi pegawai negeri sepil (PNS) adalah pilihan utama. NTT pun dikenal sebagai provinsi PNS.

Tapi, bukan berarti wilayah NTT tidak punya potensi ekonomi yang memadai. Sebagian warga NTT mengolah tanaman perkebunan dan tanaman komersial seperti cabe, kopi, kakao, dan mete yang hasilnya dijual ke pedagang perantara setempat atau dari luar pulau. Pilihan mata pencaharian lain adalah beternak, terutama sapi dan kerbau, serta kerajinan tenun ikat dan ukiran. Usaha-usaha itu umumnya dilakukan dalam skala kecil dan menengah (UKM).

Jumlah UKM di NTT terbilang besar. Pada 2002, Badan Pusat Statistik mencatat ada 11.767 UKM di NTT. Sebagian besar berada di Kota Kupang sebanyak 2.737 (23,28%), sementara Kupang 550 UKM (4,67%) dan Ende 501 UKM (4,26%). Ini belum termasuk UKM yang tidak teridentifikasi. Di sinilah denyut nadi perekonomian NTT sebenarnya. Di Kupang umumnya bergerak di sektor manufaktur, yakni meubel, kerajinan perak, alat musik, tenun ikat, dan batako. Sementara Ende menjadikan jambu mete, kakao, dan tenun ikat sebagai komoditi primadona.

Ironisnya, geliat ekonomi sektor UKM itu justru tidak tersentuh oleh media melalui pemberitaannya. Padahal pengembangan sektor UKM membutuhkan dukungan media. Media dapat mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi UKM dan memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Kendala yang dihadapi UKM adalah  persoalan mengurus perizinan, karena sebagian besar UKM dibangun dengan manajemen kekeluargaan. Keahlian pun seringkali hanya didapatkan secara turun-temurun, sehingga pengembangan produk tersendat. Akses pelaku UKM ke lembaga pemberi modal menjadi terhambat. Kendala lainnya berkaitan dengan pengelolaan teknis, pemasaran produk, dan prasarana yang kurang memadai. Mereka memiliki akses dan pemahaman terbatas terhadap informasi pasar, terutama mengenai permintaan dan harga. Jaringan pun terbatas. Dari sinilah dibutuhkan fasilitator dan media yang bisa memberikan informasi. Tapi media ternyata lebih tertarik mengangkat isu politik dan kriminalitas. Kenapa?

Penelitian ini diawali oleh kegusaran, mengapa porsi berita UKM di media cetak maupun elektronik di NTT sangat kecil dibanding berita-berita kriminal dan politik. Apakah sektor UKM dianggap kurang menarik sebagai berita hingga kurang bisa dijual? Apakah karena wartawan tidak punya cukup akses? Ataukah kebijakan redaksi tidak cukup berpihak kepada sektor tersebut? Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara media sendiri merupakan bagian dari sektor usaha? Media bahkan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat ia tumbuh dan berkembang. Indikatornya, ada halaman iklan yang secara jelas menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga usaha di wilayah tersebut menggunakan media sebagai tempat untuk berpromosi. Ada pula halaman atau rubrik bisnis yang memberikan tempat khusus bagi pelaku bisnis maupun perkembangan bisnis itu sendiri. Ada hubungan saling menguntungkan antara media melalui pendapatan iklan dan pelaku bisnis yang memperoleh akses untuk publikasi atau promosi melalui media.

Untuk mengetahui bagaimana orientasi media terhadap persoalan-persoalan UKM dilakukanlah analisis isi terhadap media cetak dan media elektronik di Kupang dan Ende, dua wilayah yang representatif di NTT. Penelitian ini menyoroti bagaimana media memberitakan sektor UKM. Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mengukur kuantitas dan kualitas pemberitaan media atas sektor UKM. Di Kupang dilakukan terhadap tiga suratkabar (Pos Kupang, Timor Express, dan Kursor), dan satu radio (RRI Kupang). Di Ende terhadap suratkabar Flores Pos serta RRI Ende. Metode ini didukung pula dengan metode wawancara mendalam dengan awak media dan khalayak media.

Hasilnya menunjukkan bahwa sektor UKM kurang mendapat ruang di halaman suratkabar dan media elektronik di kedua wilayah tersebut. Tema ini kalah menarik dibanding berita politik dan kriminalitas, yang dinilai lebih disukai khalayak media di sana. Setiap halaman koran dan program siaran didominasi berita-berita pemerintahan: suksesi kepala daerah, kenaikan pangkat, pelantikan kepala dinas, kunjungan gubernur ataupun kepala daerah, hingga dugaan korupsi. Tidak cukup banyak lembaga ekonomi mikro atau dinas pemerintah yang memperoleh liputan dari media, kecuali perbankan dengan kuantitas yang juga kurang memadai.

Jika pun ada berita mengenai UKM di media, sebagian besar bersumber dari pemerintah, bersifat seremonial, dan, ironisnya, seringkali dikutip dari media nasional. Berita-berita itu juga tidak sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik; mekanisme verifikasi tidak dijalankan, pagar api dilanggar.

Media selalu mengaitkan pilihan isu tersebut dengan sisi bisnis. Saat ini, sebagian besar pelanggan media adalah kantor-kantor pemerintah. Pegawai negeri adalah pangsa pesar utama. Mereka juga yang rajin beriklan di media. Tapi, alasan bahwa isu UKM tak berkorelasi dengan pendapatan iklan tidaklah bisa dibenarkan. UKM juga punya kontribusi bagi pendapatan media. Mereka juga memasang iklan. Meski dengan nilai iklan yang kecil namun kontinyu. Jika digarap dengan serius, UKM punya potensi besar.

Hasil penelitian menunjukkan, selain menganggap berita UKM kurang seksi, media punya kendala internal: sumber daya manusia dan manajemen. Jumlah wartawan sedikit, itu pun dengan mutu dan kemampuan yang rendah. Sebagian besar wartawan bekerja sevara otodidak. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik. Pengetahuan wartawan tentang isu UKM pun tidak memadai. Media di NTT kesulitan meliput soal-soal ekonomi makro atau mikro juga karena tidak punya wartawan ekonomi. Kalaupun ada, halaman ekonomi diisi oleh berita bisnis besar yang dilakukan pengusaha dari Jakarta, dan berita tersebut seringkali dikutip dari media nasional. Persoalan kualitas wartawan yang tak memahami isu UKM menjadi kendala minimnya berita tentang UKM. Akibatnya, kesadaran publik kecil. Pelaku UKM tak punya informasi dan sarana berinteraksi dengan publik.

Persoalan lainnya adalah hubungan antara media dan dan mereka yang terlibat dalam sektor UKM terlihat “canggung”. Wartawan mengeluhkan susahnya akses untuk memperoleh informasi tentang UKM, baik dari pelaku UKM maupun lembaga macam Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri. Juga tak ada database lengkap mengenai jumlah dan keberadaan UKM. Di sisi lain, wartawan juga seringkali tidak memahami secara utuh isu ekonomi mikro, dan ini menyulitkan mereka untuk  menulis dengan baik.

Sementara pelaku UKM kurang membangun komunikasi saling menguntungkan dengan media. Tidak sedikit forum formal maupun informal yang membicarakan persoalan UKM, tapi lembaga-lembaga ini tidak memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi, promosi, dan komunikasi. Interaksi yang kaku itu disebabkan asumsi bahwa media-media lebih cocok untuk iklan, tidak untuk pemberitaan. Iklan sendiri terkait dengan pengeluaran biaya.

Dari hasil penelitian tersebut, media tampaknya butuh peningkatan kapasitas awak redaksi, sementara pelaku UKM memerlukan informasi yang memadai dan ditulis dengan benar. Di sini perlu inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara media dan pelaku UKM di NTT. Antara lain dengan membentuk tim kecil untuk menggerakkan dan menfasilitasi komunikasi tersebut, mengidentifikasi apa saja yang diperlukan pelaku UKM dan media, serta memantau dan memberi informasi segaala persoalan yang muncul. Bisa juga dengan memaksimalkan lembaga-lembaga setempat sebagai medium komunikasi dan sosialisasi. Pelembagaan akan membuat program bisa berjalan dalam jangka panjang, terstruktur dan tersusun rapi, dengan orientasi dan sasaran yang lebih terarah.

Pengembangan kapasitas redaksi dan jurnalis juga harus ditingkatkan. Pelatihan berupa kursus singkat reportase, penulisan, dan editing, pengiriman wartawan ke kursus-kursus yang diadakan lembaga lain, serta menempatkan beberapa wartawan untuk magang di media yang telah memiliki rubrik UKM. Selain itu, peningkatan kualitas akan sangat terasa dan mengena melalui penempatan konsultan editor, foto, desain, dan marketing selama jangka waktu tertentu (pendampingan) di media-media bersangkutan. Dengan begitu diharapkan ada perbaikan kualitas dan mutu wartawan dan jurnalisme di Kupang dan Ende.

Dikutip dari: pantau.or.id 

Anda dapat mengunduh hasil lengkap penelitian ini dari link ini.